Berita

Dunia

Dianggap Mengancam Keamanan Nasional, Taiwan Pertimbangkan Melarang TikTok

SELASA, 13 DESEMBER 2022 | 12:54 WIB | LAPORAN: RENI ERINA

Pemerintah Taiwan  mempertimbangkan pelarangan penggunaan aplikasi TikTok secara nasional.

Sejak awal bulan ini, Kementerian Urusan Digital (MODA) dikabarkan telah melarang TikTok dari perangkat sektor publik, termasuk ponsel, tablet, dan komputer. Menanggapi langkah Kementerian,  New Taipei City mengumumkan akan bekerja sama dengan pemerintah pusat untuk memberlakukan larangan perangkat sektor publik.

Menteri Urusan Digital Audrey Tang pada pekan lalu mengatakan bahwa kementerian sedang meneliti kemungkinan memperluas larangan tersebut ke masyarakat umum dan bahwa laporan akan diajukan pada pertemuan keamanan informasi di akhir bulan ini.


"Pertemuan komite antar-kementerian akan diadakan untuk memutuskan tindakan terbaik dalam kaitannya dengan keamanan nasional," kata Tang, seperti dikutip dari Taiwan News, Senin (12/12)/

Berita larangan perangkat sektor publik telah memicu perdebatan tentang apakah TikTok harus dilarang untuk konsumen individu.

Saat menghadiri acara di Taman Budaya dan Kreatif Songshan pada Jumat, Tang ditanya oleh media apakah larangan tersebut akan diperluas ke warga negara.

Tang menekankan bahwa Prinsip Membatasi Produk Berbahaya Terhadap Keamanan Informasi Nasional yang Digunakan oleh Instansi Pemerintah tidak berlaku untuk penggunaan pribadi.

"Orang-orang dari semua lapisan masyarakat di Taiwan sudah mulai mengungkapkan kekhawatiran tentang dampak TikTok terhadap keamanan nasional," katanya.

Itu muncul setelah seorang pejabat MODA mengatakan pekan lalu bahwa Douyin, TikTok, dan Xiaohongshu telah dianggap sebagai produk berbahaya terhadap keamanan informasi nasional.

Menteri Dewan Sains dan Teknologi Nasional Wu Tsung-tsong juga mengonfirmasi bahwa laporan tentang masalah tersebut akan dipresentasikan pada pertemuan keamanan nasional antar kementerian yang dijadwalkan bulan ini.

Populer

Bayang-Bayang LDII

Rabu, 08 April 2026 | 05:43

China Peringatkan RI Tak Rusak Stabilitas Regional

Sabtu, 18 April 2026 | 02:00

Giliran Sekda Kota Madiun Dipanggil KPK dalam Kasus Pemerasan Maidi

Senin, 13 April 2026 | 14:18

Karyawan dan Konsultan Pajak Hasnur Group Dipanggil KPK Terkait Kasus Restitusi Pajak

Kamis, 09 April 2026 | 12:18

Pengamat Endus Isu Pemakzulan Presiden Didesain Wapres

Kamis, 16 April 2026 | 00:32

GAMKI: Ceramah Jusuf Kalla Menyakiti Umat Kristen

Senin, 13 April 2026 | 08:21

Eksepsi Mardiono terkait Gugatan Muktamar PPP Ditolak PN Jakpus

Kamis, 16 April 2026 | 18:10

UPDATE

Strategi Perang Laut Iran Miliki Relevansi dengan Indonesia

Minggu, 19 April 2026 | 05:59

Inflasi Pengamat dan Ilusi Kepakaran di Era Digital

Minggu, 19 April 2026 | 05:45

Relawan MBG Kini Wajib Didaftarkan BPJS Ketenagakerjaan

Minggu, 19 April 2026 | 05:23

PB HMI Ajak Publik Pakai Rasionalitas Hadapi Polemik JK

Minggu, 19 April 2026 | 04:55

Perlawanan Iran: Prospek Tatanan Dunia Baru

Minggu, 19 April 2026 | 04:35

PDIP Setuju Parpol Wajib Lapor soal Pendidikan Politik Pakai Uang Negara

Minggu, 19 April 2026 | 04:15

JK: Rismon Mau Ketemu Saya dengan Tujuh Orang, Saya Tolak!

Minggu, 19 April 2026 | 03:53

Komnas HAM Desak Panglima TNI Evaluasi Operasi Militer di Papua

Minggu, 19 April 2026 | 03:30

Belajar dari Era Jokowi, PDIP Ingatkan Partai Koalisi Pemerintah Jangan Antikritik

Minggu, 19 April 2026 | 03:14

Indonesia Harus Belajar Filsafat dan Strategi dari Perang Laut Iran 2026

Minggu, 19 April 2026 | 02:55

Selengkapnya