Berita

Ketua Badan Komunikasi Strategis Partai Demokrat Herzaky Mahendra Putra/Net

Politik

Demokrat: Seolah Mereka Bergantian Melantunkan Nafsu Kekuasaan, Padahal Prestasi Cekak

JUMAT, 09 DESEMBER 2022 | 14:04 WIB | LAPORAN: RAIZA ANDINI

Pernyataan Ketua MPR RI Bambang Soesatyo yang menyebut Pemilu 2024 perlu dikaji ulang dikecam banyak kalangan masyarakat. Pasalnya, pernyataan tersebut dinilai memunculkan kembali wacana perpanjangan masa jabatan presiden dan penundaan pemilu seperti yang sebelumnya sempat dilontarkan para pendukung Jokowi.

Ketua Badan Komunikasi Strategis Partai Demokrat Herzaky Mahendra Putra bahkan menilai pria yang akrab disapa Bamsoet itu sedang mempertontonkan syahwat kekuasaannya dalam pemerintahan, dibandingkan memikirkan nasib rakyat dan pemenuhan hak rakyat dalam berdemokrasi di Indonesia.

"Seakan-akan melanggar konstitusi, mengkhianati amanah reformasi 1998 yang membatasi kekuasaan presiden maksimal dua periode, itu hal receh dan biasa saja bagi mereka,” ujarnya kepada wartawan, Jumat (9/12).


Herzaky mengatakan, wajah pemerintah pada jelang masa akhir jabatannya terlihat buru. Terlebih adanya wacana Ketua MPR RI tersebut yang semakin memperlihatkan nafsu kekuasaannya. Pernyataan serupa kerap disampaikan para elite politik lingkaran kekuasaan secara bergantian.

“Seolah mereka bergantian melantunkan nafsu kekuasaan dan ingin terus berkuasa, padahal prestasi cekak, dan rakyat banyak yang makin kesusahan sejak pandemi. Seakan urat malu sudah putus, karena mungkin hidup hanya memikirkan kepentingan pribadi dan golongannya saja,” katanya.

Dia menambahkan saat ini banyak rakyat Indonesia yang kesusahan akibat pandemi dan resesi ekonomi yang menghantui global termasuk Indonesia. Pemerintah seharusnya diminta untuk memberikan solusi untuk rakyat bukan malah melontarkan pernyataan yang berbahaya bagi konstitusi.

"Rakyat banyak yang sedang susah, dijepit kemiskinan yang tak kunjung turun, banyaknya pengangguran, dan merebaknya pemutusan hubungan kerja dimana-mana, dan masih terus diuji dengan tontonan perilaku elit yang menganggap pelanggaran konstitusi sebagai goyunan,” katanya.

"Tak ingin meninggalkan gelanggang, padahal tak kunjung bermanfaat untuk rakyat. Tak berprestasi, tapi tak malu meminta perpanjangan waktu. Sudah ditolak keras oleh rakyat, tapi masih terus mencoba dengan segala pembenaran,” tutupnya.

Populer

MA Koreksi Kerugian Negara Kasus Korupsi Timah, Bukan Rp300 Triliun

Sabtu, 08 Agustus 2026 | 22:36

Giliran Kepemimpinan TNI Kembali Diberikan kepada Matra Laut

Sabtu, 08 Agustus 2026 | 06:27

Putusan Eksepsi Dokter Tifa Berujung Antiklimaks

Minggu, 02 Agustus 2026 | 05:20

Keluarga Eks Pangkostrad Kemal Idris Akhirnya Raih Keadilan

Senin, 10 Agustus 2026 | 23:00

KPK Konstruksikan Dugaan Fee Rp3,5 Miliar dari Waskita untuk Eks Ketum HIPMI

Minggu, 02 Agustus 2026 | 14:18

Kerumunan Massa saat Jokowi ke NTT Direkayasa

Senin, 03 Agustus 2026 | 13:39

Wewenang Ditjen Bea Cukai Sudah Melampaui Namanya

Minggu, 02 Agustus 2026 | 02:12

UPDATE

Prabowo Bertemu Wakil Menteri Perang AS Elbrigde Colby, Bahas Apa?

Rabu, 12 Agustus 2026 | 16:22

Aksi Kocak dan Absurd dalam Film Kung Fu Soccer

Rabu, 12 Agustus 2026 | 16:18

KPK Panggil Pejabat Hingga Pegawai Pemkab Langkat

Rabu, 12 Agustus 2026 | 16:05

Polri Klarifikasi Rutan Bareskrim Disebut jadi Sarang Narkoba

Rabu, 12 Agustus 2026 | 16:01

Legislator Nasdem Minta Negara Kasih Insentif ke Ibu Rumah Tangga

Rabu, 12 Agustus 2026 | 15:56

KPK Panggil Direktur Bank DBS Indonesia di Kasus TPPU Andhi Pramono

Rabu, 12 Agustus 2026 | 15:46

Lawyer Sebut Kasus Pelabuhan Tanjung Perak Sarat Kriminalisasi

Rabu, 12 Agustus 2026 | 15:29

UOB Geser Strategi, Fokus Garap Emerging Affluent dan Kebutuhan Nasabah

Rabu, 12 Agustus 2026 | 15:26

Golkar Dukung Wakil Kepala Daerah Tak Dipilih Lewat Pilkada

Rabu, 12 Agustus 2026 | 15:22

24 Persen Penduduk Sumbang 56 Persen Konsumsi, Ekonom Soroti Kelas Menengah

Rabu, 12 Agustus 2026 | 15:03

Selengkapnya