Berita

Ketua Badan Komunikasi Strategis Partai Demokrat Herzaky Mahendra Putra/Net

Politik

Demokrat: Seolah Mereka Bergantian Melantunkan Nafsu Kekuasaan, Padahal Prestasi Cekak

JUMAT, 09 DESEMBER 2022 | 14:04 WIB | LAPORAN: RAIZA ANDINI

Pernyataan Ketua MPR RI Bambang Soesatyo yang menyebut Pemilu 2024 perlu dikaji ulang dikecam banyak kalangan masyarakat. Pasalnya, pernyataan tersebut dinilai memunculkan kembali wacana perpanjangan masa jabatan presiden dan penundaan pemilu seperti yang sebelumnya sempat dilontarkan para pendukung Jokowi.

Ketua Badan Komunikasi Strategis Partai Demokrat Herzaky Mahendra Putra bahkan menilai pria yang akrab disapa Bamsoet itu sedang mempertontonkan syahwat kekuasaannya dalam pemerintahan, dibandingkan memikirkan nasib rakyat dan pemenuhan hak rakyat dalam berdemokrasi di Indonesia.

"Seakan-akan melanggar konstitusi, mengkhianati amanah reformasi 1998 yang membatasi kekuasaan presiden maksimal dua periode, itu hal receh dan biasa saja bagi mereka,” ujarnya kepada wartawan, Jumat (9/12).


Herzaky mengatakan, wajah pemerintah pada jelang masa akhir jabatannya terlihat buru. Terlebih adanya wacana Ketua MPR RI tersebut yang semakin memperlihatkan nafsu kekuasaannya. Pernyataan serupa kerap disampaikan para elite politik lingkaran kekuasaan secara bergantian.

“Seolah mereka bergantian melantunkan nafsu kekuasaan dan ingin terus berkuasa, padahal prestasi cekak, dan rakyat banyak yang makin kesusahan sejak pandemi. Seakan urat malu sudah putus, karena mungkin hidup hanya memikirkan kepentingan pribadi dan golongannya saja,” katanya.

Dia menambahkan saat ini banyak rakyat Indonesia yang kesusahan akibat pandemi dan resesi ekonomi yang menghantui global termasuk Indonesia. Pemerintah seharusnya diminta untuk memberikan solusi untuk rakyat bukan malah melontarkan pernyataan yang berbahaya bagi konstitusi.

"Rakyat banyak yang sedang susah, dijepit kemiskinan yang tak kunjung turun, banyaknya pengangguran, dan merebaknya pemutusan hubungan kerja dimana-mana, dan masih terus diuji dengan tontonan perilaku elit yang menganggap pelanggaran konstitusi sebagai goyunan,” katanya.

"Tak ingin meninggalkan gelanggang, padahal tak kunjung bermanfaat untuk rakyat. Tak berprestasi, tapi tak malu meminta perpanjangan waktu. Sudah ditolak keras oleh rakyat, tapi masih terus mencoba dengan segala pembenaran,” tutupnya.

Populer

Menyorot Nuansa Politis Penetapan Direksi Pelindo

Senin, 02 Maret 2026 | 06:59

10.060 Jemaah Umrah Telah Kembali ke Tanah Air

Kamis, 05 Maret 2026 | 09:09

Harga Tiket Pesawat Kembali Tidak Masuk Akal

Selasa, 03 Maret 2026 | 03:51

Rusia dan China akan Dukung Iran dari Belakang Layar

Minggu, 01 Maret 2026 | 04:20

Kecelakaan Moge di Kulon Progo, Istri Bos Rokok HS Meninggal

Senin, 02 Maret 2026 | 18:54

KAI Wisata Hadirkan Kereta Panoramic Rute Jakarta–Yogyakarta dan Solo

Sabtu, 28 Februari 2026 | 15:37

PKB Kutuk Pembunuhan Ali Khamenei dan Desak PBB Jatuhkan Sanksi ke Israel-AS

Minggu, 01 Maret 2026 | 18:07

UPDATE

Zulhas Prediksi 15 Tahun Lagi Terjadi Perang Pangan

Jumat, 06 Maret 2026 | 22:17

Outlook Utang Dipangkas, Menkeu Purbaya Ngaku Salah

Jumat, 06 Maret 2026 | 22:08

Ketum Golkar Tak Mau Dengar Kabar Tersangka Fadia Arafiq

Jumat, 06 Maret 2026 | 21:53

Indonesia Lebih Baik Ikut Menentukan Perdamaian, Zulhas: Ketimbang Nggak Bisa Apa-apa

Jumat, 06 Maret 2026 | 21:42

Resmi! Anak di Bawah Umur 16 Tahun Dilarang Main Medsos dan Roblox

Jumat, 06 Maret 2026 | 21:37

Soal Nasib Selat Hormuz, Iran: Silakan Tanya Amerika Serikat

Jumat, 06 Maret 2026 | 21:26

Purbaya Heran Fitch Pangkas Outlook Utang RI Saat Negara Lain Defisit Lebih Tinggi

Jumat, 06 Maret 2026 | 21:05

Menko Airlangga Putar Otak Antisipasi Konflik Timteng

Jumat, 06 Maret 2026 | 21:05

Bahlil: Bagi Golkar, Lailatul Qadar Itu Kursi Bertambah

Jumat, 06 Maret 2026 | 20:37

Pemerintah Targetkan Pertumbuhan Ekonomi Kuartal I 2026 Capai 5,5 Persen

Jumat, 06 Maret 2026 | 20:17

Selengkapnya