Berita

Gubernur Jawa Tengah, Ganjar Pranowo/Net

Politik

Rendahnya UMP Jawa Tengah Jadi Batu Sandungan Bagi Ganjar Pranowo Nyapres

SELASA, 06 DESEMBER 2022 | 07:10 WIB | LAPORAN: JAMALUDIN AKMAL

Dengan kenyataan Upah Minimun Provinsi (UMP) Jawa Tengah paling rendah se-Indonesia, maka sulit bagi kader PDI Perjuangan Ganjar Pranowo untuk mendapatkan kepercayaan publik jika ingin maju sebagai calon presiden (capres) di Pilpres 2024.

Direktur Pusat Riset Politik, Hukum dan Kebijakan Indonesia (PRPHKI), Saiful Anam mengatakan, paling rendahnya UMP di Jawa Tengah merupakan tamparan keras bagi Ganjar Pranowo sebagai Gubernur Jawa Tengah.

"Ini menunjukkan geliat ekonomi di Jawa Tengah tidak terdongkrak dengan signifikan. Sehingga mengakibatkan angka pertumbuhan ekonomi tidak dapat dirasakan langsung oleh rakyat," ujar Saiful kepada Kantor Berita Politik RMOL, Selasa (6/12).


Dari indikator UMP itu, kata akademisi Universitas Sahid Jakarta ini, tampak jelas terlihat tidak cukup signifikan perekonomian yang dirasakan oleh masyarakat Jawa Tengah.

Penting bagi Ganjar untuk serius memperbaiki kesejahteraan rakyat Jawa Tengah, dan memperbaiki UMP terendah di Jawa Tengah.

"Saya lihat ini akan menjadi bumerang bagi Ganjar. Apabila dipaksakan menjadi Presiden, maka nilai merah tentang UMP ini akan menjadi batu sandungan bagi dirinya," terang Saiful.

Bahkan tambah Saiful, publik akan berpikir bahwa Ganjar telah gagal mengelola Provinsi Jawa Tengah dengan kriteria UMP terendah se-Indonesia.

"Sehingga makin sulit bagi Ganjar untuk mendapatkan kepercayaan publik apabila kinerja dan cara kerjanya masih seperti saat ini," pungkas Saiful.

Populer

Masih Sibuk di Jogja, Pimpinan KPK Belum Tahu OTT di Lampung Tengah

Selasa, 09 Desember 2025 | 14:21

Pura Jadi Latar Film Porno, Hey Bali: Respons Aparat Dingin

Selasa, 09 Desember 2025 | 21:58

Kebun Sawit Milik POSCO Lebih dari Dua Kali Luas Singapura

Senin, 08 Desember 2025 | 19:12

Berjuang Bawa Bantuan Bencana

Kamis, 04 Desember 2025 | 05:04

Mahfud MD soal Bencana Sumatera: Menyuruh Pejabat Mundur Tidak Relevan

Rabu, 10 Desember 2025 | 05:53

Cegah Penimbunan BBM

Jumat, 05 Desember 2025 | 02:00

Polri Kerahkan Kapal Wisanggeni 8005 ke Aceh

Jumat, 05 Desember 2025 | 03:03

UPDATE

PIP Berubah Jadi Kartu Undangan Kampanye Anggota DPR

Senin, 15 Desember 2025 | 06:01

Perpol versus Putusan MK Ibarat Cicak versus Buaya

Senin, 15 Desember 2025 | 05:35

Awas Revisi UU Migas Disusupi Pasal Titipan

Senin, 15 Desember 2025 | 05:25

Nelangsa Dipangku Negara

Senin, 15 Desember 2025 | 05:06

Karnaval Sarendo-Rendo Jadi Ajang Pelestarian Budaya Betawi

Senin, 15 Desember 2025 | 04:31

Dusun Bambu Jual Jati Diri Sunda

Senin, 15 Desember 2025 | 04:28

Korupsi di Bandung Bukan Insiden Tapi Tradisi yang Dirawat

Senin, 15 Desember 2025 | 04:10

Rektor UI Dorong Kampus Ambil Peran Strategis Menuju Indonesia Kuat

Senin, 15 Desember 2025 | 04:06

Hutan Baru Dianggap Penting setelah Korban Tembus 1.003 Jiwa

Senin, 15 Desember 2025 | 03:31

Jangan Keliru Tafsirkan Perpol 10/2025

Senin, 15 Desember 2025 | 03:15

Selengkapnya