Berita

Ilustrasi/Net

Dunia

Walau Enggan Cabut Zero Covid, China Mulai Longgarkan Pembatasan

SELASA, 29 NOVEMBER 2022 | 17:57 WIB | LAPORAN: HANI FATUNNISA

Untuk mengurangi kemarahan pengunjuk rasa dalam protes anti lockdown, pemerintah China kini mulai mengurangi langkah-langkah pembatasan dari kebijakan Zero Covid.

Pemerintah kota Beijing pada Senin (29/11), mengumumkan tidak akan lagi memasang gerbang untuk memblokir akses ke kompleks apartemen tempat banyak warga terinfeksi.

“Jalur harus tetap bersih untuk transportasi medis, pelarian darurat, dan penyelamatan,” kata seorang pejabat kota yang bertanggung jawab atas pengendalian epidemi, Wang Daguang, seperti dimuat Associated Press pada Selasa (29/11).


Selain itu, salah satu kota besar China yang memiliki angka infeksi tertinggi di Guangzhou selatan, kini tak lagi mengharuskan penduduknya menjalani tes Covid-19 massal.

Pasar dan bisnis serta layanan bus umum di Urumqi, tempat kebakaran mematikan terjadi, dan kota lain di wilayah Xinjiang di barat laut akan dibuka kembali minggu ini.

Kebijakan Zero Covid yang diluncurkan Xi ditujukan untuk mengurangi jumlah kasus terinfeksi. Namun pembatasan itu justru menjadi bumerang bagi China di mana rakyat mengeluh karena kekurangan makanan dan fasilitas medis yang tidak memadai.

Meski mulai kurangi pembatasan, pemerintah China dinilai masih enggan menghentikan secara penuh kebijakan pembatasan tersebut.

Itu ditunjukkan melalui surat kabar resmi Partai Komunis China, People's Daily yang menyerukan agar strategi anti-virusnya dilakukan secara efektif.

“Fakta telah sepenuhnya membuktikan bahwa setiap versi rencana pencegahan dan pengendalian telah bertahan dalam ujian praktik,” tulis seorang komentator People’s Daily.

Protes anti-lockdown menyebar hingga ke delapan kota besar China. Sebagian besar pengunjuk rasa mengeluh tentang pembatasan yang berlebihan, tetapi beberapa mengalihkan kemarahan mereka pada Xi, pemimpin paling kuat China sejak 1980-an itu.

Mereka menyerukan pengunduran diri Xi beserta partainya sebagai bagian dari kegagalan pemerintah dalam menangani pandemi Covid-19.

Populer

Malaysia Jadi Negara Pertama yang Keluar dari Perjanjian Dagang AS

Selasa, 17 Maret 2026 | 12:18

Dicurigai Ada Peran Mossad di Balik Pengalihan Tahanan Yaqut

Senin, 23 Maret 2026 | 01:38

TNI Tegas dalam Kasus Andrie Yunus, Beda dengan Polri

Sabtu, 21 Maret 2026 | 05:03

Polisi Diminta Profesional Tangani Kasus VCS Bupati Lima Puluh Kota

Jumat, 20 Maret 2026 | 00:50

Pertemuan Megawati-Prabowo Menjungkirbalikkan Banyak Prediksi

Sabtu, 21 Maret 2026 | 04:12

Senator Apresiasi Program Kolaborasi Bedah Rumah di Jakarta

Selasa, 17 Maret 2026 | 18:32

10 Lokasi Terbaik Nonton Pawai Ogoh-Ogoh Nyepi 2026 di Bali, Catat Tempatnya

Selasa, 17 Maret 2026 | 17:50

UPDATE

Klaim Bahlil soal Energi Aman Patut Dipertanyakan

Jumat, 27 Maret 2026 | 08:10

Kabut Perang Selimuti Wall Street, Nasdaq Jatuh Paling Dalam

Jumat, 27 Maret 2026 | 08:09

Trump Perpanjang Jeda Serangan ke Iran

Jumat, 27 Maret 2026 | 08:02

Tanpa Perencanaan, Pendatang Baru Berpotensi Jadi Beban

Jumat, 27 Maret 2026 | 08:01

OJK Prediksi Sejumlah Bank Besar akan Naik Kelas ke KBMI IV pada 2026

Jumat, 27 Maret 2026 | 07:45

Harga Emas Anjlok Tertekan Dolar AS dan Proyeksi Suku Bunga Tinggi

Jumat, 27 Maret 2026 | 07:34

Bursa Eropa Tumbang, Indeks STOXX 600 Dekati Fase Koreksi

Jumat, 27 Maret 2026 | 07:21

Pertama dalam Sejarah, Tanda Tangan Presiden Donald Trump akan Dicetak di Dolar AS

Jumat, 27 Maret 2026 | 07:07

Ekonomi Indonesia: Makro Sehat, Mikro Sekarat

Jumat, 27 Maret 2026 | 06:35

Bekas Kepala KSOP Belawan Jadi Tersangka Skandal PNBP

Jumat, 27 Maret 2026 | 06:24

Selengkapnya