Tampung Kapal Kargo Junta Militer Myanmar, Qatar Dikritik Lembaga HAM

Qatar, tuan rumah Piala Dunia, kembali memperoleh kritikan dari LSM Burma Campaign UK, karena mengizinkan kapal kargo milik junta militer Myanmar berlabuh di negaranya.

Direktur Burma Campaign UK, Mark Farmaner, menjelaskan jika kapal kargo U Thar milik Myanmar Five Star Line,  pada gilirannya juga dimiliki oleh perusahaan milik militer Myanmar Economic Holdings Ltd.

"Kapal itu saat ini berlabuh di pelabuhan Hamad milik negara di Qatar," ujarnya seperti dimuat Mizzima News pada Senin (28/11).

Myanmar Economic Holdings Ltd, dikatakan Mark, telah mendapat sanksi dari Inggris, Amerika Serikat (AS), Kanada, dan Uni Eropa karena perannya dalam mendanai militer Myanmar.

Menurut Mark, dengan mengizinkan kapal itu berlabuh, maka Qatar telah mendukung keberlanjutan pelanggaran HAM di Myanmar.

"Dengan mengizinkan kapal milik militer Burma menggunakan pelabuhan Qatar, Qatar membantu militer Burma mengumpulkan dana untuk melakukan pelanggaran HAM yang dikutuk Qatar," ujarnya.

Mark kemudian membandingkanya dengan komitmen Qatar dengan Resolusi PBB yang jelas mendukung diakhirinya pelanggaran HAM di Myanmar.

“Tidaklah konsisten bagi Qatar untuk mengutuk pelanggaran hak asasi manusia oleh militer Burma tetapi melakukan bisnis dengan mereka pada saat yang bersamaan," tegasnya.

Untuk itu, Mark mewakili organisasinya menyeru Qatar untuk berhenti melakukan tindakan  itu.

"Qatar harus melarang militer Burma menggunakan pelabuhannya," pungkasnya.