Berita

Demonstrasi buruh tolah upah murah/Net

Politik

Waketum Garuda: Kenaikan Upah yang Wajar Saja, Jangan Rugikan Masyarakat

SABTU, 26 NOVEMBER 2022 | 20:06 WIB | LAPORAN: AHMAD KIFLAN WAKIK

Sejumlah kebijakan pro rakyat bakal banyak dimunculkan kepala daerah, wakil rakyat, ataupun pejabat menjelang gelaran Pilkada Serentak dan Pilkada tahun 2024 nanti.

Salah satunya, kata Wakil Ketua Umum Partai Garuda Teddy Gusnaidi, adalah kebijakan seolah pro buruh dengan mendukung kenaikan upah yang justru bisa berbahaya jika dilakukan tanpa perhitungan yang cermat.

Dalam hal upah, Teddy mengatakan, pemangku kebijakan harus paham bahwa ekonomi sedang berjuang pulih akibat pandemi Covid-19. Sehingga, jangan sampai terbitnya kebijakan upah malah menjadi bumerang bagi pekerja.


"Prosentase kenaikan upah harus melihat juga dunia usaha yang masih berjuang, belum normal, pasca covid yang menghantam dunia," kata Teddy kepada wartawan, Sabtu (26/11).

Jangan sampai, kata Teddy, pengusaha makin terhimpit karena kebijakan kenaikan upah tanpa kalkulasi. Akibatnya, PHK bisa jadi bertambah.

"Sehingga yang ter PHK sebelumnya saat covid, malah makin sulit mendapatkan pekerjaan. Jangan sampai karena upah naik gila-gilaan maka harga jual maupun harga beli material naik, yang mengakibatkan turunnya produksi," terangnya.

Akhirnya, kata Teddy lagi, yang terlihat gagah hanya para pembuat keputusan, bagi pekerja malah merugikan. Walaupun, dia tetap menekankan kesejahteraan pekerja tetap perlu diperhatikan dengan wajar.

"Kenaikan upah yang wajar saja, jangan sampai akhirnya merugikan masyarakat. Yang tadinya memiliki pekerjaan akhirnya tidak lagi memiliki pekerjaan," pungkasnya.

Populer

Polisi Gunakan Senjata Baru OTT, 21 Kepsek Diamankan

Senin, 21 September 2026 | 03:25

Djaka Budhi Diuntungkan Berkat Menkeu Baru Suahasil Nazara

Minggu, 20 September 2026 | 14:18

Syukur Mandar Dicopot, Gerakan Oposisi Tegaskan Organisasi Bukan Milik Pribadi

Minggu, 20 September 2026 | 18:58

Serahkan Bukti Dugaan Politik Uang Muktamar ke-35 NU, KPK NU Desak KPK Usut Nusron Wahid

Jumat, 25 September 2026 | 14:51

TNI Tegaskan Lahan Teuku Umar No. 2 Aset Negara

Jumat, 25 September 2026 | 22:39

Ahmad Dedi Dikabarkan Jadi Tersangka Baru Kasus Suap Bea Cukai

Senin, 21 September 2026 | 13:33

KPK Dalami Dugaan Aliran Rp3,5 Miliar ke Eks Ketum HIPMI

Minggu, 27 September 2026 | 11:44

UPDATE

September 2026, Industri Kayu Tertekan Karhutla

Rabu, 30 September 2026 | 20:27

Komisaris Asuransi Tokio Marine Indonesia Dicecar KPK Soal Pencairan Komisi Fiktif Asuransi Pelni

Rabu, 30 September 2026 | 20:26

Prabowo Minta Efisiensi APBN Tetap Terukur demi Kesejahteraan Rakyat

Rabu, 30 September 2026 | 20:26

Insentif Pajak Gaji Karyawan di Bawah Rp10 Juta Berlanjut Hingga 2027

Rabu, 30 September 2026 | 19:51

Bulu Tangkis Sumbang 6 Medali Asian Games, BNI Apresiasi Pembinaan PBSI

Rabu, 30 September 2026 | 19:36

Pancasila, Persatuan, dan Ujian Geopolitik

Rabu, 30 September 2026 | 19:23

33,2 Juta Keluarga Akan Terima Bantuan Beras 10 Kg selama Oktober-Desember

Rabu, 30 September 2026 | 19:12

Pemerintah Siapkan Stimulus Ekonomi Rp31 Triliun di Kuartal IV 2026

Rabu, 30 September 2026 | 19:01

Dakwah Ekonomi Syarikat Islam Sejalan dengan Visi Prabowo

Rabu, 30 September 2026 | 18:34

Pengelolaan Gambut di Riau Jadi Rujukan Badan Baru Bentukan Prabowo

Rabu, 30 September 2026 | 18:28

Selengkapnya