Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto (tengah)/Ist
Pemerintah Indonesia tetap optimis masih ada ruang untuk memperkuat pertumbuhan PDB sebesar 1,5 persen setelah pandemi Covid-19, serta peningkatan investasi asing langsung (FDI) sebesar 6 persen.
Dikatakan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto, dalam situasi rentan pasca mitigasi dampak pandemi, peran sektor swasta menjadi sangat penting, terutama untuk meningkatkan kinerja bisnis di tingkat lokal, nasional maupun internasional.
Terkait dengan hal tersebut, kerja sama subkawasan dalam forum Brunei Darussalam-Indonesia-Malaysia-The Philippines -East Asean Growth Area (BIMP-EAGA) dibangun atas visi untuk mempersempit kesenjangan pembangunan dengan memajukan daerah.
Airlangga Hartarto menyampaikan, pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan akan bergantung pada sektor swasta yang dinamis, dengan lingkungan yang kokoh bagi bisnis untuk berkembang.
"Digitalisasi ekonomi yang sedang berlangsung secara besar-besaran juga membuka peluang kewirausahaan untuk menciptakan lapangan kerja dan mendorong pertumbuhan inklusif,†ujar Airlangga pada acara
BIMP-EAGA Business Council (BEBC) Business Forum di Pontianak, Kalimantan Barat, Jumat (25/11).
Sambungnya, pemerintah dan sektor swasta perlu untuk terus memperkuat kemitraan guna memastikan tersedianya tiga faktor utama yakni ukuran pasar yang memadai, akses pembiayaan yang lebih mudah, dan iklim investasi yang positif.
Di antara sektor ekonomi yang ada, ekonomi digital dengan fokus pada kewirausahaan digital menjadi kunci penting dalam mengakselerasi pertumbuhan ekonomi.
“Digitalisasi ekonomi yang berlangsung masif telah membuka peluang kewirausahaan dan menciptakan lapangan kerja serta mendorong pertumbuhan ekonomi. Kewirausahaan digital diupayakan untuk mendorong pertumbuhan subregional secara keseluruhan,†terangnya.
Isu digitalisasi ekonomi juga menjadi prioritas dalam Keketuaan Indonesia pada ASEAN 2023, mengingat di kawasan ASEAN terdapat potensi sebesar USD330 miliar untuk PDB pada 2030.
Diuraikan Ketua Umum Partai Golkar itu, studi ASEAN
Digital Economy Framework Agreement saat ini juga tengah berjalan dan ditargetkan selesai pada pertengahan 2023.
Sementara itu, perundingannya akan dimulai pada akhir 2023 dengan target selesai pada 2025. Percepatan perkembangan ekonomi digital ekonomi juga harus diimbangi penyesuaian regulasi.
Forum Bisnis yang diadakan dalam sela-sela rangkaian Pertemuan Tingkat Menteri BIMP-EAGA ini diharapkan dapat menjadi forum peningkatan kerja sama antar pelaku usaha di kawasan.
“Saya berharap forum ini dapat menghasilkan kesepakatan yang bermanfaat bagi peningkatan perekonomian di kawasan BIMP-EAGA. Saya mendorong pengusaha untuk memperluas atau bahkan memulai di wilayah EAGA sebagai tujuan investasi,†ujarnya.
Sebagai perwujudan nyata komitmen para pelaku usaha di kawasan BIMP-EAGA, dalam kegiatan tersebut juga dilaksanakan penandatangan tiga nota kesepahaman (MoU) yaitu antara Kadin Kalimantan Barat dengan Kadin Sarawak dan antara Kadin Kalimantan Timur dengan Federasi Bisnis Sarawak yang berfokus pada sektor perdagangan dan industri, keuangan, investasi, pariwisata, kesehatan, dan bidang lainnya yang disepakati.
Sedangkan, kesepakatan lainnya yakni antara PT Sterilyn Halal Internasional (Indonesia) dengan Riza Fudhlana Farmin (Brunei Darussalam) terkait kerja sama bidang kesehatan, agribisnis, dan perikanan.
Airlangga juga menyampaikan apresiasi kepada Dewan BEBC dan pemangku kepentingan lainnya atas tekad memfasilitasi perdagangan lintas batas untuk mendorong kegiatan ekonomi di wilayah EAGA.
“Hal ini akan membawa manfaat besar bagi hubungan perdagangan antara Brunei Darussalam, Indonesia, Malaysia, dan Filipina,†pungkasnya.
