Berita

Pakar hukum tata negara Margarito Kamis/Net

Politik

Pakar Hukum Tata Negara Minta Mahfud Atasi Kasus Dugaan Pati Polri Bekingi Tambang Ilegal

KAMIS, 24 NOVEMBER 2022 | 15:11 WIB | LAPORAN: IDHAM ANHARI

Pakar hukum tata negara, Margarito Kamis angkat bicara soal kasus hukum yang menyeret beberapa nama perwira tinggi (pati) kepolisian.

Margarito menekankan peran Menkopolhukam Mahfud MD agar bisa bertindak sigap demi perbaikan institusi polri.

Akademisi Fakultas Hukum Universitas Khairun Ternate itu yakin bahwa Mahfud MD mampu menegakkan hukum dan mengembalikan marwah kepolisian.


"Pak Mahfud kan Menkopolhukam. Dalam beberapa kasus, Pak Mahfud terlihat begitu progresif. Bagi saya itu menunjukkan sesuatu yang bagus untuk negara ini," kata Margarito saat ditanya wartawan, Kamis (24/11).

Terkait pemerasan korban pada kasus penipuan jam tangan Richard Mille dan dugaan mafia tambang yang menyeret nama Kabareskrim Komjen Agus Andrianto, Margarito meminta Mahfud menunjukkan ketegasannya kepada publik, sebagaimana ketegasan dirinya pada kasus Ferdy Sambo.

"Pak Mahfud sebagai menteri membantu presiden di bidang politik hukum dan keamanan, seperti yang sudah beliau lakukan dalam kasus Sambo, sekali lagi tepat kalau sikap yang sama ditunjukkan di kasus yang ini," paparnya.

"Malah menurut saya, Pak Mahfud segera memberitahukan kasus itu (pemerasan dan mafia tambang -red) kepada presiden dan meminta approval presiden. Dengan begitu, maka Pak Mahfud bisa leluasa bekerja mengimplementasikan kebijakan presiden," tambahnya.

Perlunya atensi presiden lantaran terdapat juga, kasus dugaan pemerasan korban jam tangan Richard Mille yang menimpa Tony Sutrisno belakangan memang disorot oleh publik.

Belum usai kasus pemerasan tersebut diusut tuntas, muncul di media sosial video seorang mafia tambang yang bernama Ismail Bolong. Dalam pengakuannya, Ismail Bolong berkata bahwa ia menyetorkan uang miliaran rupiah kepada Kabareskrim Komjen Pol Agus Andrianto.

Menurut Margarito, kedua kasus ini sangat serius. Sebab pelanggaran hukum yang sudah terkuak ke permukaan akan menimbulkan ketidakpercayaan publik terhadap institusi polisi.

Ia berharap agar Mahfud MD segera melapor dan meminta atensi Presiden Jokowi serta meyakinkan bahwa penyelesaian kasus ini sangat penting.

"(Mahfud) harus laporkan detail kasus yang sudah dia tahu. Ini ada kasus begini. Dan yakini bahwa Ini akan buruk buat pemerintahan kita," kata mantan Staf Khusus Menteri Sekretaris Negara ini.

Bagaimanapun viralnya kasus ini di media sosial, menurut Margarito, Mahfud MD harus mendapat dukungan dan atensi Jokowi untuk menindak para oknum polisi tersebut.

"Saya berpendapat ini harus ada atensi dari Pak Presiden. Tentu saja sebagai pembantu (Menteri), Pak Mahfud berada di depan untuk mengimplementasikan sikap Presiden," ujarnya.

Bagi Margarito Kamis, tak mungkin kasus ini diacuhkan oleh pemerintah, sebab skandal ini sudah merebak kemana-mana.

"Ini sudah beredar di mana-mana. Jadi Pak Mahfud hanya memastikan bahwa penegakan hukum itu bersih. Atau presiden mesti memberikan arahan apa kepada Pak Mahfud. Biarkan presiden yang menentukan," pungkasnya.

Populer

Ketika Jenderal Memimpin yang Bukan Bidangnya

Kamis, 04 Juni 2026 | 00:15

Nama Raffi Ahmad Muncul di Sidang Blueray Cargo, Pengacara Minta Pemeriksaan Menyeluruh

Minggu, 07 Juni 2026 | 21:11

Tiga Pensiunan Jenderal Nyungsep Gegara Tersandung Kasus

Jumat, 05 Juni 2026 | 03:16

KPK Dikabarkan OTT Pejabat Imigrasi Jakarta Barat, Diduga Terkait TKA

Rabu, 03 Juni 2026 | 07:33

Rita Widyasari: Dari Suap, Gratifikasi dan TPPU hingga Korporasi Tambang

Rabu, 03 Juni 2026 | 17:07

Jaksa KPK Ungkap Dirjen Bea Cukai Djaka Budi Utama Terima Rp3 M per Bulan

Jumat, 12 Juni 2026 | 18:11

Dadan Hindayana Kena Batunya

Rabu, 03 Juni 2026 | 01:04

UPDATE

Koreksi Tata-Kelola MBG: Ekspektasi Publik dan Komitmen Presiden

Minggu, 14 Juni 2026 | 01:56

Bank Dunia Soroti Penyusutan Jumlah Pekerja Kelas Menengah RI

Minggu, 14 Juni 2026 | 01:30

Literasi Perpajakan Diharapkan jadi Jantung Kepercayaan Masyarakat

Minggu, 14 Juni 2026 | 01:04

Menkomdigi: Aksi Damai dan Ruang Digital Sehat Harus Dijaga

Minggu, 14 Juni 2026 | 00:40

Pesan Arief Budiman di Balik #SellIndonesia Lawan #SellSingapura

Minggu, 14 Juni 2026 | 00:20

MUI Dorong Fatwa Perlindungan Al-Quds dari Upaya Yahudinisasi Israel

Minggu, 14 Juni 2026 | 00:05

Pembelaan Terakhir John Field Cs: Kami Tidak Lari dan Hilangkan Bukti

Sabtu, 13 Juni 2026 | 23:41

Legislator PDIP Sebut Kenaikan BBM Ancam Daya Beli Kelas Menengah

Sabtu, 13 Juni 2026 | 23:14

Golkar: Mahasiswa Punya Hak untuk Menyampaikan Pendapat

Sabtu, 13 Juni 2026 | 22:52

Gagalkan Peredaran Ribuan Pil Terlarang, Satu Pengedar Ditangkap di Blora

Sabtu, 13 Juni 2026 | 22:27

Selengkapnya