Koordinator Komunitas Tionghoa Anti Korupsi (KomTak), Lieus Sungkharisma/Net
Koordinator Komunitas Tionghoa Anti Korupsi (KomTak), Lieus Sungkharisma menyayangkan banyak pihak salah mengartikan pernyataan Ketua DPD RI LaNyalla Mattalitti terkait penundaan pemilu, perpanjangan masa jabatan presiden dan usulan agar Jokowi mengeluarkan Dekrit.
Menurut Lieus, pernyataan LaNyalla itu telah disalahpahami banyak orang sebagai pernyataan yang seolah-olah beliau menjadi pendukung rezim pemerintahan saat ini. Padahal, kata Lieus, pernyataan LaNyalla di Munas HIPMI itu tidak semestinya disalahpahami.
“Sebagai satu-satunya ketua lembaga tinggi negara yang konsisten memperjuangkan agar konstitusi negara ini kembali ke UUD 1945 yang asli, beliau pasti sudah punya roadmap untuk mewujudkan gagasannya itu,†ujar Lieus.
“Jadi, seharusnya jangan lihat apa yang berkembang dari pernyataan pak LaNyalla itu. Tapi renungi substansinya. Saya justru melihat pernyataan pak LaNyalla yang meminta presiden Jokowi mengeluarkan dekrit agar konstitusi kita kembali ke UUD 1945 yang asli, adalah perwujudan dari sikapnya sebagai seorang negarawan sejati,†ujar Lieus lagi.
Menurut Lieus Sungkharisma, pernyataan LaNyalla itulah yang kemudian mengundang kontroversi dan memunculkan macam-macam tuduhan terhadapnya.
“Ada yang menduga gagasan seperti itu muncul dari LaNyalla karena ia baru saja ditemui Jenderal (Purn) Wiranto selaku Wantimpres. Ada juga yang menyebut LaNyalla sedang mencoba bermain di tikungan becek,†ujar Lieus.
Namun apapun dugaan yang muncul, Lieus meyakini bahwa sebagai seorang negarawan LaNyalla tidak akan melakukan blunder dengan pernyataannya maupun tindakannya.
“Saya yakin, sebagai negarawan pak LaNyalla pasti sudah memperhitungkan semuanya,†ujar Lieus.
Hanya saja, kata Lieus, memang amat disayangkan jika pernyataan LaNyalla di Munas HIPMI itu kemudian dipelintir kesana-kemari seakan-akan idealisme pak LaNyalla sudah berobah. Saya percaya LaNyalla masih tetap dengan idealismenya yang lama,†tegas Lieus.
Lieus pun meminta pada rekan-rekannya sesama oposisi untuk tidak termakan isu-isu yang kemudian dilontarkan pihak tertentu.
“Jangan sampai suara kawan-kawan yang selama ini posisi terhadap pemerintah terpecah belah karena isu soal ini,†harapnya.
Kaum oposisi, kata Lieus, harus tetap solid untuk mengembalikan kedaulatan bangsa dan negara ini ke tangan rakyat.
“Saya setuju dengan pak LaNyalla, salah satu cara konstitusional yang bisa kita gunakan untuk mengembalikan kedaulatan rakyat itu adalah dengan presiden mengeluarkan dekrit kembali ke UUD 1945 yang asli,†jelas Lieus.
