Berita

Menteri Agama Yaqut Choli Qoumas saat membuka Rapat Koordinasi dan Pengawasan Itjen Kemenag di Jakarta, Senin (21/11)/Ist

Politik

Melalui Rakorwas Itjen, Menag Yaqut Tekankan Soal Digitalisasi untuk Perbaikan Layanan Publik

SELASA, 22 NOVEMBER 2022 | 01:19 WIB | LAPORAN: AHMAD KIFLAN WAKIK

Ada dua pesan dari Presiden Joko Widodo yang menjadi tugas untuk diselesaikan oleh Kementerian Agama. Utamanya, soal optimalisasi pelayanan masyarakat.

Hal tersebut diungkapkan Menteri Agama Yaqut Choli Qoumas saat membuka Rapat Koordinasi dan Pengawasan Inspektorat Jenderal Kementerian Agama (Itjen Kemenag) di Hotel Novotel Mangga Dua, Jakarta, Senin malam (21/11).

“Pertama, layanan  publik  yang belum  maksimal sesuai  harapan masyarakat. Kedua, isu kecurangan yang ditengarai masih terjadi dalam layanan publik, pengadaan  barang  serta praktik transaksional  dalam  mutasi promosi jabatan,” ujar Yaqut dalam kegiatan dengan tema “Transformasi Pengawasan Inspektorat Jenderal Menjadi Organisasi yang Adaptif dan Agile” itu.


Dikatakan Yaqut, pelayanan yang dianggap belum maksimal di antaranya masalah pernikahan, rujuk, masalah pencatatan waqaf, pelayanan haji, pembinaan  rumah ibadah, dan pendidikan keagamaan.

"Jadi ketika masyarakat kecewa dengan layanan yang kita berikan, dengan mudah masyarakat memberikan penilaian terhadap Kementerian Agama,” tuturnya.
 
Karena itu, Yaqut meyakini dengan digitalisasi layanan publik,  masyarakat tidak perlu bersentuhan langsung dengan petugas yang memberikan layanan. Cara ini dinilai bisa mencegah praktik korupsi dalam layanan publik.

"Di era digital ini, kita sudah tidak bisa bekerja dengan cara lama dengan cara konvensional, maka arah pelayanan publik ke depan haruslah terdigitalisasi," terangnya.

Ketua Umum Pimpinan Pusat Gerakan Pemuda Ansor ini mengatakan, masalah yang dihadapi di Kemenag sudah sedemikian menumpuk. Karena itu dia berharap seluruh aparatur Kemenag saat ini tidak menjadi bagian dari masalah di Kemenag. Tapi menjadi bagian solusi dari Kemenag.
 
Terlebih, dia merasa Kemenag belum optimal menjawab keluhan masyarakat lantaran masih bekerja dengan cara-cara konvensional dan belum terbiasa dengan digital.

“Hal ini kita juga terus perbaiki, saya perintahkan staf khusus untuk mengawal proses digitalisasi di Kemenag," katanya.

"Tanggal 25 (November) kita launching layanan digital Kemenag, saya ingin semua layanaan publik bisa diakses dalam genggaman,” demikian Yaqut.

Populer

Ketika Jenderal Memimpin yang Bukan Bidangnya

Kamis, 04 Juni 2026 | 00:15

Nama Raffi Ahmad Muncul di Sidang Blueray Cargo, Pengacara Minta Pemeriksaan Menyeluruh

Minggu, 07 Juni 2026 | 21:11

Tiga Pensiunan Jenderal Nyungsep Gegara Tersandung Kasus

Jumat, 05 Juni 2026 | 03:16

KPK Dikabarkan OTT Pejabat Imigrasi Jakarta Barat, Diduga Terkait TKA

Rabu, 03 Juni 2026 | 07:33

Rita Widyasari: Dari Suap, Gratifikasi dan TPPU hingga Korporasi Tambang

Rabu, 03 Juni 2026 | 17:07

Jaksa KPK Ungkap Dirjen Bea Cukai Djaka Budi Utama Terima Rp3 M per Bulan

Jumat, 12 Juni 2026 | 18:11

Dadan Hindayana Kena Batunya

Rabu, 03 Juni 2026 | 01:04

UPDATE

Koreksi Tata-Kelola MBG: Ekspektasi Publik dan Komitmen Presiden

Minggu, 14 Juni 2026 | 01:56

Bank Dunia Soroti Penyusutan Jumlah Pekerja Kelas Menengah RI

Minggu, 14 Juni 2026 | 01:30

Literasi Perpajakan Diharapkan jadi Jantung Kepercayaan Masyarakat

Minggu, 14 Juni 2026 | 01:04

Menkomdigi: Aksi Damai dan Ruang Digital Sehat Harus Dijaga

Minggu, 14 Juni 2026 | 00:40

Pesan Arief Budiman di Balik #SellIndonesia Lawan #SellSingapura

Minggu, 14 Juni 2026 | 00:20

MUI Dorong Fatwa Perlindungan Al-Quds dari Upaya Yahudinisasi Israel

Minggu, 14 Juni 2026 | 00:05

Pembelaan Terakhir John Field Cs: Kami Tidak Lari dan Hilangkan Bukti

Sabtu, 13 Juni 2026 | 23:41

Legislator PDIP Sebut Kenaikan BBM Ancam Daya Beli Kelas Menengah

Sabtu, 13 Juni 2026 | 23:14

Golkar: Mahasiswa Punya Hak untuk Menyampaikan Pendapat

Sabtu, 13 Juni 2026 | 22:52

Gagalkan Peredaran Ribuan Pil Terlarang, Satu Pengedar Ditangkap di Blora

Sabtu, 13 Juni 2026 | 22:27

Selengkapnya