Komnas HAM Minta Penyelenggara Pemilu Jangan Tutup Mata Potensi Konflik 2024

Pemilu Serentak 2024 yang digelar berhimpitan dengan Pilkada Serentak 2024 rawan memunculkan konflik di masyarakat.

Wakil Ketua Komnas HAM, Pramono Ubaid Tantowi menjelaskan, pihaknya mengamati perkembangan pelaksanaan pemilu-pemilu sebelumnya yang kerap menimbulkan konflik.

"Soal kekerasan secara masif mungkin sudah tidak ada lagi, katakanlah seperti Pemilu 97 atau bahkan 99 itu sampai ada orang meninggal karena konflik, bentrok," ujar Pramono kepada wartawan, Jumat (18/11).

Kini, potensi konflik di antara masyarakat sudah mulai berubah. Tidak lagi banyak dalam bentuk kekerasan fisik, melainkan konflik SARA hingga politisasi agama.

"Nah jadi kekerasan ini lebih ke arah verbal," tuturnya.

Pramono yang juga pernah menjabat sebagai Anggota KPU RI periode 2017-2022 ini menganggap konflik verbal melalui kanal media sosial harus dicegah oleh penyelenggara pemilu.

Menurutnya, kekerasan verbal tetap menyakitkan bagi yang berkonflik karena waktu pemulihannya cukup lama. Sehingga perlu bagi KPU maupun Bawaslu menyusun aturan main yang koperhensif guna mencegah konflik.

"Pada 2019 saja sampai sekarang kan tidak hilang (dampak konflik di masyarakat). Itu butuh waktu lama sekali untuk merekatkan harmoni sosial itu. Nah itu yang seharusnya tidak boleh," tandasnya.