Berita

Ekonom senior DR. Rizal Ramli/Net

Politik

Kata Rizal Ramli, Pidato Jokowi Soal Pupuk Terlihat Beralasan Tapi Kebijakan dalam Negerinya Beda Arah

SELASA, 15 NOVEMBER 2022 | 16:21 WIB | LAPORAN: JAMALUDIN AKMAL

Ketahanan pangan yang disampaikan Presiden Joko Widodo saat membuka KTT G20 dinilai tidak sesuai dengan kenyataan yang ada di dalam negeri. Dalam pidatonya, Jokowi sempat menyinggung tentang masalah pupuk yang bisa menjadi ancaman serius bagi 48 negara berkembang.

Bagi ekonom senior DR. Rizal Ramli, apa yang disampaikan Presiden Joko Widodo di hadapan pemimpin negara-negara ekonomi besar dunia itu cukup beralasan. Hanya saja, apa yang disampaikan berbanding terbalik dengan apa yang terjadi di negeri yang dipimpin Jokowi.

“His speech look reasonable, but his domestic policy moved in different direction. He cut most of the fertilizer’s subsidies to Indonesian farmers. What an irony. (Pidatonya terlihat beralasan, tetapi kebijakan dalam negerinya punya arah yang berbeda. Dia memotong sebagian besar subsidi pupuk untuk petani Indonesia. Sungguh ironi),” ujar Rizal Ramli kepada redaksi, Selasa (14/11).


Menko Perekonomian era Presiden Gus Dur itu lantas mengkritik pidato Jokowi yang selalu berbeda dengan apa yang dikerjakan. Bahkan tidak jarang pernyataan Jokowi berbanding terbalik dengan kebijakan yang diambil.

Dalam kasus ini, Rizal Ramli mengingatkan bahwa pemerintah yang paham dengan ketahanan pangan dan krisis pupuk justru memotong subsidi pupuk untuk rakyat. Kebijakan tersebut bisa berdampak pada krisis pangan di dalam negeri.

“Klasik Jokowi, pidato ke kiri kebijakan sebaliknya, malah motong subsidi pupuk untuk petani!” tegasnya.

Jokowi saat membuka G20 di The Apurva Kempinski, Nusa Dua, Bali pada Selasa (15/11) sempat menyinggung tentang dunia yang akan menghadapi tantangan luar biasa. Krisis demi krisis berdatangan akan berdatangan melanda.
 
"Pandemi Covid-19 belum usai, rivalitas terus menanjak, perang terjadi, dan dampak dari berbagai krisis tersebut terhadap ketahanan pangan, energi, dan keuangan sangat dirasakan dunia, terutama negara berkembang," ujarnya.

Dalam hal ini, Jokowi secara spesifik menyinggung masalah pupuk yang menurutnya nilai tidak boleh diremehkan oleh negara-negara G20.

"Jika kita tidak mengambil langkah agar ketersediaan pupuk mencukupi, maka 2023 akan menjadi tahun yang suram," ucapnya.

Menurut Jokowi, kelangkaan pupuk akan menyebabkan gagal panen di berbagai belahan dunia. Sebanyak 48 negara berkembang dengan tingkat kerawanan pangan tertinggi akan menghadapi kondisi yang sangat serius.

Populer

MA Koreksi Kerugian Negara Kasus Korupsi Timah, Bukan Rp300 Triliun

Sabtu, 08 Agustus 2026 | 22:36

Giliran Kepemimpinan TNI Kembali Diberikan kepada Matra Laut

Sabtu, 08 Agustus 2026 | 06:27

Keluarga Eks Pangkostrad Kemal Idris Akhirnya Raih Keadilan

Senin, 10 Agustus 2026 | 23:00

Febrie Bisa Diamuk Koruptor Lain Jika Ditahan di Rutan Kejaksaan

Selasa, 11 Agustus 2026 | 11:18

Prabowo Kumpulkan Petinggi Militer

Jumat, 07 Agustus 2026 | 04:25

Mendadak Berubah, Jaksa Agung Lantik Saiful Bahri jadi Dirdik Jampidsus

Selasa, 11 Agustus 2026 | 20:21

Rismon Sianipar Bisa Menangkan Sayembara Rp100 Juta dari Denny Indrayana

Rabu, 12 Agustus 2026 | 05:19

UPDATE

DPR Dorong Pemerataan APBN Demi Daerah 3T Tidak Tertinggal

Sabtu, 15 Agustus 2026 | 03:50

Utut Adianto Ngarep PDIP Tidak Ditinggalkan dalam RUU Pemilu

Sabtu, 15 Agustus 2026 | 03:20

Dasco Pastikan Tak Akan Tinggalkan Fraksi PDIP di RUU Pemilu

Sabtu, 15 Agustus 2026 | 02:50

Pidato Prabowo Bukti Pemerintah Berada di Jalur yang Benar

Sabtu, 15 Agustus 2026 | 02:23

Purbaya: Pajak Karbon Motor BBM Masih Dikaji, Belum Final

Sabtu, 15 Agustus 2026 | 01:57

Prabowo Pilih Guyur Insentif Motor Listrik Ketimbang Perbesar Subsidi BBM

Sabtu, 15 Agustus 2026 | 01:45

Perkuat Pasar Muslim Jelang Libur Akhir Tahun, Taiwan Bidik Wisatawan RI

Sabtu, 15 Agustus 2026 | 01:14

RUU Daerah Kepulauan jadi Kado Puluhan Juta Masyarakat

Sabtu, 15 Agustus 2026 | 00:59

Pidato Kenegaraan Prabowo Tunjukkan Kejelasan Arah Pemerintah

Sabtu, 15 Agustus 2026 | 00:31

Status Tim Penyelesaian Sengketa Internal PPP Dinilai Cacat Hukum

Sabtu, 15 Agustus 2026 | 00:07

Selengkapnya