Berita

Ekonom senior DR. Rizal Ramli/Net

Politik

Kata Rizal Ramli, Pidato Jokowi Soal Pupuk Terlihat Beralasan Tapi Kebijakan dalam Negerinya Beda Arah

SELASA, 15 NOVEMBER 2022 | 16:21 WIB | LAPORAN: JAMALUDIN AKMAL

Ketahanan pangan yang disampaikan Presiden Joko Widodo saat membuka KTT G20 dinilai tidak sesuai dengan kenyataan yang ada di dalam negeri. Dalam pidatonya, Jokowi sempat menyinggung tentang masalah pupuk yang bisa menjadi ancaman serius bagi 48 negara berkembang.

Bagi ekonom senior DR. Rizal Ramli, apa yang disampaikan Presiden Joko Widodo di hadapan pemimpin negara-negara ekonomi besar dunia itu cukup beralasan. Hanya saja, apa yang disampaikan berbanding terbalik dengan apa yang terjadi di negeri yang dipimpin Jokowi.

“His speech look reasonable, but his domestic policy moved in different direction. He cut most of the fertilizer’s subsidies to Indonesian farmers. What an irony. (Pidatonya terlihat beralasan, tetapi kebijakan dalam negerinya punya arah yang berbeda. Dia memotong sebagian besar subsidi pupuk untuk petani Indonesia. Sungguh ironi),” ujar Rizal Ramli kepada redaksi, Selasa (14/11).


Menko Perekonomian era Presiden Gus Dur itu lantas mengkritik pidato Jokowi yang selalu berbeda dengan apa yang dikerjakan. Bahkan tidak jarang pernyataan Jokowi berbanding terbalik dengan kebijakan yang diambil.

Dalam kasus ini, Rizal Ramli mengingatkan bahwa pemerintah yang paham dengan ketahanan pangan dan krisis pupuk justru memotong subsidi pupuk untuk rakyat. Kebijakan tersebut bisa berdampak pada krisis pangan di dalam negeri.

“Klasik Jokowi, pidato ke kiri kebijakan sebaliknya, malah motong subsidi pupuk untuk petani!” tegasnya.

Jokowi saat membuka G20 di The Apurva Kempinski, Nusa Dua, Bali pada Selasa (15/11) sempat menyinggung tentang dunia yang akan menghadapi tantangan luar biasa. Krisis demi krisis berdatangan akan berdatangan melanda.
 
"Pandemi Covid-19 belum usai, rivalitas terus menanjak, perang terjadi, dan dampak dari berbagai krisis tersebut terhadap ketahanan pangan, energi, dan keuangan sangat dirasakan dunia, terutama negara berkembang," ujarnya.

Dalam hal ini, Jokowi secara spesifik menyinggung masalah pupuk yang menurutnya nilai tidak boleh diremehkan oleh negara-negara G20.

"Jika kita tidak mengambil langkah agar ketersediaan pupuk mencukupi, maka 2023 akan menjadi tahun yang suram," ucapnya.

Menurut Jokowi, kelangkaan pupuk akan menyebabkan gagal panen di berbagai belahan dunia. Sebanyak 48 negara berkembang dengan tingkat kerawanan pangan tertinggi akan menghadapi kondisi yang sangat serius.

Populer

Mantan Jubir KPK Tessa Mahardhika Lolos Tiga Besar Calon Direktur Penyelidikan KPK

Rabu, 24 Desember 2025 | 07:26

Kejagung Copot Kajari Kabupaten Tangerang Afrillyanna Purba, Diganti Fajar Gurindro

Kamis, 25 Desember 2025 | 21:48

Sarjan Diduga Terima Proyek Ratusan Miliar dari Bupati Bekasi Sebelum Ade Kuswara

Jumat, 26 Desember 2025 | 14:06

Mantan Wamenaker Noel Ebenezer Rayakan Natal Bersama Istri di Rutan KPK

Kamis, 25 Desember 2025 | 15:01

8 Jenderal TNI AD Pensiun Jelang Pergantian Tahun 2026, Ini Daftarnya

Rabu, 24 Desember 2025 | 21:17

Camat Madiun Minta Maaf Usai Bubarkan Bedah Buku ‘Reset Indonesia’

Selasa, 23 Desember 2025 | 04:16

Adik Kakak di Bekasi Ketiban Rezeki OTT KPK

Senin, 22 Desember 2025 | 17:57

UPDATE

Pemkot Bogor Kini Punya Gedung Pusat Kegawatdaruratan

Senin, 29 Desember 2025 | 10:12

Dana Tunggu Hunian Korban Bencana Disalurkan Langsung oleh Bank Himbara

Senin, 29 Desember 2025 | 10:07

1.392 Personel Gabungan Siap Amankan Aksi Demo Buruh di Monas

Senin, 29 Desember 2025 | 10:06

Pajak Digital Tembus Rp44,55 Triliun, OpenAI Resmi Jadi Pemungut PPN Baru

Senin, 29 Desember 2025 | 10:03

Ketum KNPI: Pelaksanaan Musda Sulsel Sah dan Legal

Senin, 29 Desember 2025 | 09:51

Bukan Soal Jumlah, Integritas KPU dan Bawaslu Justru Terletak pada Independensi

Senin, 29 Desember 2025 | 09:49

PBNU Rukun Lagi Lewat Silaturahmi

Senin, 29 Desember 2025 | 09:37

PDIP Lepas Tim Medis dan Dokter Diaspora ke Lokasi Bencana Sumatera

Senin, 29 Desember 2025 | 09:36

Komisi I DPR Desak Pemerintah Selamatkan 600 WNI Korban Online Scam di Kamboja

Senin, 29 Desember 2025 | 09:24

Pengakuan Israel Atas Somaliland Manuver Berbahaya

Senin, 29 Desember 2025 | 09:20

Selengkapnya