Berita

Direktur Pusat Riset Politik, Hukum dan Kebijakan Indonesia (PRPHKI), Saiful Anam/Net

Politik

Saiful Anam: Presiden Condong ke Salah Satu Capres Dapat Dikategorikan Melanggar Konstitusi

MINGGU, 13 NOVEMBER 2022 | 10:21 WIB | LAPORAN: JAMALUDIN AKMAL

Seorang presiden seharusnya tidak memberikan dukungan kepada calon presiden berikutnya. Apalagi sampai menyiarkan dukungan tersebut secara terbuka ke publik.

Begitu kata Direktur Pusat Riset Politik, Hukum dan Kebijakan Indonesia (PRPHKI), Saiful Anam menanggapi aksi Presiden Joko Widodo yang sempat menyebut soal “jatah Prabowo” dalam sebuah forum.

"Sebagai presiden, Jokowi sudah selayaknya independen, tidak memberikan dukungan kepada siapapun dalam Pilpres 2024 yang akan datang," ujarnya kepada Kantor Berita Politik RMOL, Minggu (13/11).


Menurut akademisi Universitas Sahid Jakarta ini, pernyataan Presiden di depan publik yang secara terang-terangan memberikan dukungan bahkan menyatakan bahwa Pilpres 2024 merupakan jatahnya Prabowo, sangat jelas telah memberikan arti keberpihakan Presiden Jokowi kepada Prabowo.

Hal ini jelas melanggar sumpah dan jabatan presiden yang menyatakan memegang teguh UUD dan menjalankan segala UU dan peraturannya dengan selurus-lurusnya.

“Kalau kemudian ternyata Presiden condong atau bahkan memberikan dukungan kepada salah satu capres, maka jelas hal tersebut tidak dapat ditolerir karena dapat dikategorikan melanggar konstitusi," pungkas Saiful.

Populer

KPK Harus Jemput Paksa Bos Rokok HS M Suryo

Minggu, 05 April 2026 | 09:04

Kapolri Diminta Turun Tangan terkait Kasus Temuan Senpi di Bekasi

Sabtu, 04 April 2026 | 02:17

Permohonan Pengosongan Rumah Anak Zulhas Diajukan ke PN Jaktim

Rabu, 01 April 2026 | 18:05

Oknum Guru Diduga Tilep Rp1,1 Miliar dengan Modus Tukar Uang Lebaran

Sabtu, 04 April 2026 | 02:23

Seminar Petisi Ahli Diramaikan Pensiunan Jenderal hingga Akademisi Hukum

Selasa, 07 April 2026 | 05:19

4.661 PPPK di Pemkab Jepara Terancam PHK

Senin, 06 April 2026 | 05:31

KPK Panggil Boediono dalam Kasus Suap Pajak KPP Madya Jakarta Utara

Selasa, 07 April 2026 | 12:34

UPDATE

War Tiket Haji Untungkan Orang Kaya

Minggu, 12 April 2026 | 04:17

Paradoks Penegakan Hukum

Minggu, 12 April 2026 | 04:12

BPKH Pastikan Dana Haji Aman di Tengah Dinamika Global

Minggu, 12 April 2026 | 04:00

Kunjungi Rusia Jadi Sinyal RI Tak Mutlak Ikuti Garis Barat

Minggu, 12 April 2026 | 03:40

Anak Usaha BRI Respons Persaingan Bisnis Outsourching

Minggu, 12 April 2026 | 03:16

Ibadah Haji Bukan Nonton Konser!

Minggu, 12 April 2026 | 03:10

Lebaran Betawi Bukan Sekadar Seremoni Pasca-Idulfitri

Minggu, 12 April 2026 | 02:41

Wapres AS Tatap Muka Langsung dengan Delegasi Iran di Islamabad

Minggu, 12 April 2026 | 02:03

Petugas Terlibat Peredaran Narkoba di Rutan Bakal Dipecat

Minggu, 12 April 2026 | 02:00

Andre Rosiade: IKM akan Menjadi Mitra Konstruktif Pemda

Minggu, 12 April 2026 | 01:46

Selengkapnya