Berita

Mantan Menteri Keuangan RI, Fuad Bawazier/Net

Politik

Soal Kereta Cepat Jakarta-Surabaya, Mantan Menkeu RI: Maaf, Saya Tidak Yakin Pemerintah Mampu

RABU, 09 NOVEMBER 2022 | 10:53 WIB | LAPORAN: RAIZA ANDINI

Rencana pemerintah membangun proyek kereta cepat Jakarta-Surabaya dengan tidak menggunakan dana dari APBN akan sulit diterima masyarakat. Ini lantaran masyarakat sudah tidak percaya lagi dengan pemerintah, mengingat proyek kereta cepat Jakarta-Bandung akhirnya turut menggunakan APBN lantaran China sebagai investor lepas tangan.

Mantan Menteri Keuangan RI, Fuad Bawazier menuturkan bahwa proyek kereta cepat Jakarta - Surabaya tanpa beban APBN sebenarnya telah direkomendasikan sejak awal sebelum munculnya proyek kereta cepat Jakarta - Bandung. Namun kini situasi berbeda. Rakyat sudah tidak lagi percaya pada Menteri Keuangan Sri Mulyani.

“Maka kali ini perjanjiannya dengan siapapun juga harus jeli dan jelas supaya pemerintah tidak dengan mudah berubah pakai APBN,” kata Fuad kepada Kantor Berita Politik RMOL, Rabu (9/11).


Menurutnya, pembangunan kereta cepat tersebut tidak masalah menggunakan APBN, asalkan proyeksinya jelas seperti yang dimiliki dan dioperasikan oleh PT. KAI yang merupakan perusahaan milik negara.

“Karena tanahnya juga sudah punya negara. Sebab JKT-SBY itu kan jalur yang amat penting untuk orang dan barang,” katanya.

"Tapi study-nya harus matang dan maaf saya tidak yakin pemerintah sekarang ini akan mampu, sebab sudah terkenal asal-asalan. Apalagi pemerintah sudah akan berakhir. Sedangkan proyek ini berjangka panjang,” tutup Fuad Bawazier.

Populer

Connie Nilai Istilah Sabotase KSAD Berpotensi Bangun Framing Ancaman di Tengah Bencana

Rabu, 31 Desember 2025 | 13:37

Dicurigai Ada Kaitan Gibran dalam Proyek Sarjan di Kabupaten Bekasi

Senin, 29 Desember 2025 | 00:40

Eggi Sudjana, Kau yang Memulai Kau yang Lari

Senin, 29 Desember 2025 | 01:10

Dugaan Korupsi Tambang Nikel di Sultra Mulai Tercium Kejagung

Minggu, 28 Desember 2025 | 00:54

Kasus Suap Proyek di Bekasi: Kedekatan Sarjan dengan Wapres Gibran Perlu Diusut KPK

Senin, 29 Desember 2025 | 08:40

KPK Panggil Beni Saputra Markus di Kejari Kabupaten Bekasi

Senin, 29 Desember 2025 | 13:09

Kajian Online Minta Maaf ke SBY dan Demokrat

Senin, 05 Januari 2026 | 16:47

UPDATE

Kontrak Rp25 Triliun PAM Jaya–Moya Disorot, Air Bersih Warga Miskin Masih Mandek

Selasa, 06 Januari 2026 | 17:56

Purbaya Restui DJP Tambah Jabatan Baru hingga Akhir 2026

Selasa, 06 Januari 2026 | 17:41

Protes Dedi Mulyadi, 10 Ribu Buruh Jabar akan Datangi Istana

Selasa, 06 Januari 2026 | 17:30

Kritik di Tembok Kekuasaan

Selasa, 06 Januari 2026 | 17:30

Dana Haji Khusus Tertahan, DPR Warning Jangan Merugikan Jamaah

Selasa, 06 Januari 2026 | 17:07

KPK Bidik Riza Chalid di Kasus Suap Katalis

Selasa, 06 Januari 2026 | 16:59

Sidang Ijazah Jokowi Ditunda Lagi, Bukti Penggugat Belum Valid

Selasa, 06 Januari 2026 | 16:53

Presiden Minta Media Keluar Ruangan, Lanjutan Taklimat Digelar Tertutup

Selasa, 06 Januari 2026 | 16:27

Mahasiswa Indonesia Bentangkan Spanduk "Save Venezuela"

Selasa, 06 Januari 2026 | 16:26

Lurah Batu Ampar Kecewa Lahan Dispora Diserobot Pengembang

Selasa, 06 Januari 2026 | 16:20

Selengkapnya