Berita

Jurubicara PKS M Kholid/Net

Politik

Alasan PKS Tolak Deklarasi 10 November Usulan Nasdem

RABU, 02 NOVEMBER 2022 | 01:34 WIB | LAPORAN: IDHAM ANHARI

Usulan partai Nasdem untuk mendeklarasikan koalisi perubahan pada 10 November mendatang tidak mendapat persetujuan Partai Keadilan Sejahtera (PKS).

Jurubicara PKS M Kholid mengatakan bahwa, PKS menganggap deklarasi koalisi tersebut tidak seharusnya dideklarasikan lantaran masih banyak pekerjaan rumah tim kecil dari Nasdem, Demokrat dan PKS yang harusnya lebih dulu dituntaskan.

“Ada beberapa hal yang harus dituntaskan, pertama terkait platform perjuangan, kedua terkait desain pemerintahan ke depan, dan ketiga bagaimana strategi paling baik dalam pemenangan, keempat siapakah pasangan calon presiden dan wakil presiden yang akan kita usung bersama,” kata Kholid kepada wartawan di Jakarta, Selasa (1/11).


Hal inilah, tegas Kholid yang harusnya diselesaikan terlebih dahulu sebelum mendeklarasikan koalisi perubahan sebagaimana yang diusulkan.

Sementara itu, lanjutnya, PKS sampai saat ini masih terus memperjuangkan amanat dari majelis syuro untuk mendorong Ahmad Heryawan sebagai salah satu kandidat pada Pilpres 2024 mendatang.

“Tentu kami menghormati calon-calon lain, misalnya sahabat kami di Demokrat yang mengusung Ketumnya AHY. Atau Nasdem yang sudah memiliki preferensi kepada calon tertentu. Tentu kami akan membahasnya secara terbuka, rasional, dan objektif dengan mengedepankan rasa kebersamaan, mengedepankan kepentingan bangsa di atas kepentingan parpol,” pungkas Kholid.

Populer

MA Koreksi Kerugian Negara Kasus Korupsi Timah, Bukan Rp300 Triliun

Sabtu, 08 Agustus 2026 | 22:36

Giliran Kepemimpinan TNI Kembali Diberikan kepada Matra Laut

Sabtu, 08 Agustus 2026 | 06:27

Putusan Eksepsi Dokter Tifa Berujung Antiklimaks

Minggu, 02 Agustus 2026 | 05:20

Keluarga Eks Pangkostrad Kemal Idris Akhirnya Raih Keadilan

Senin, 10 Agustus 2026 | 23:00

KPK Konstruksikan Dugaan Fee Rp3,5 Miliar dari Waskita untuk Eks Ketum HIPMI

Minggu, 02 Agustus 2026 | 14:18

Kerumunan Massa saat Jokowi ke NTT Direkayasa

Senin, 03 Agustus 2026 | 13:39

Wewenang Ditjen Bea Cukai Sudah Melampaui Namanya

Minggu, 02 Agustus 2026 | 02:12

UPDATE

Prabowo Bertemu Wakil Menteri Perang AS Elbrigde Colby, Bahas Apa?

Rabu, 12 Agustus 2026 | 16:22

Aksi Kocak dan Absurd dalam Film Kung Fu Soccer

Rabu, 12 Agustus 2026 | 16:18

KPK Panggil Pejabat Hingga Pegawai Pemkab Langkat

Rabu, 12 Agustus 2026 | 16:05

Polri Klarifikasi Rutan Bareskrim Disebut jadi Sarang Narkoba

Rabu, 12 Agustus 2026 | 16:01

Legislator Nasdem Minta Negara Kasih Insentif ke Ibu Rumah Tangga

Rabu, 12 Agustus 2026 | 15:56

KPK Panggil Direktur Bank DBS Indonesia di Kasus TPPU Andhi Pramono

Rabu, 12 Agustus 2026 | 15:46

Lawyer Sebut Kasus Pelabuhan Tanjung Perak Sarat Kriminalisasi

Rabu, 12 Agustus 2026 | 15:29

UOB Geser Strategi, Fokus Garap Emerging Affluent dan Kebutuhan Nasabah

Rabu, 12 Agustus 2026 | 15:26

Golkar Dukung Wakil Kepala Daerah Tak Dipilih Lewat Pilkada

Rabu, 12 Agustus 2026 | 15:22

24 Persen Penduduk Sumbang 56 Persen Konsumsi, Ekonom Soroti Kelas Menengah

Rabu, 12 Agustus 2026 | 15:03

Selengkapnya