Berita

Anggota Komisi VI DPR RI, Gde Sumarjaya Linggih/Net

Politik

Anggota Komisi IV DPR Minta Pemerintah Antisipasi Ancaman Krisis Pangan

SENIN, 31 OKTOBER 2022 | 08:52 WIB | LAPORAN: FAISAL ARISTAMA

Pemerintah perlu melakukan antisipasi dini terhadap adanya ancaman krisis pangan. Pasalnya, kondisi ketahanan pangan nasional saat ini tengah menghadapi berbagai tantangan.

Situasi diprediksi makin berat karena adanya potensi resesi global pada 2023.

“Nah kita, Indonesia harus siap-siap, terlebih kita ketahui sekarang ini kita juga banyak mengimpor. Kita harus mengantisipasi itu (krisis pangan) sedini mungkin,” ucap anggota Komisi VI DPR RI, Gde Sumarjaya Linggih, melalui keterangannya, Senin (31/10).  


“Karenanya kita minta mereka (BUMN sektor pangan) bekerja sama. Apalagi nanti ada Badan Ketahanan Pangan yang akan turut mengatur persoalan pangan,” imbuh Demer, sapa akrab Gde Sumarjaya.
 
Legislator fraksi Golkar tersebut menilai, kondisi ketahanan pangan Indonesia perlu mendapat perhatian lebih agar terhindar dari ancaman krisis.

Dia khawatir apabila para pemangku kepentingan lengah dengan kondisi yang ada, maka Indonesia bukan tidak mungkin terjerat dalam kondisi krisis pangan seperti halnya  yang terjadi di sejumlah negara.
 
Demer lantas mencontohkan kondisi krisis yang menimpa sejumlah negara di Eropa.

“Kan di situ ada Prancis, Belanda, ada Inggris dan negara lainnya. Kita enggak menyangka mereka akan mengalami krisis karena satu hal, yaitu energi dikecilkan oleh Rusia serta kondisi Ukraina sebagai penghasil gandum yang saat ini tengah bermasalah," tuturnya.
 
Atas dasar itu, ia mengingatkan semua pihak untuk bersiap. Terlebih saat ini Indonesia banyak mengimpor sejumlah komoditi strategis seperti garam, daging, dan gula.

Menurutnya Pemerintah perlu lebih teliti lagi dalam memprediksi serta mengambil kebijakan terkait persoalan pangan.

“Agar kita tidak seperti negara di Eropa yang ketahanan pangannya sangat rendah,” pungkasnya.

Populer

Ketika Jenderal Memimpin yang Bukan Bidangnya

Kamis, 04 Juni 2026 | 00:15

Nama Raffi Ahmad Muncul di Sidang Blueray Cargo, Pengacara Minta Pemeriksaan Menyeluruh

Minggu, 07 Juni 2026 | 21:11

Tiga Pensiunan Jenderal Nyungsep Gegara Tersandung Kasus

Jumat, 05 Juni 2026 | 03:16

KPK Dikabarkan OTT Pejabat Imigrasi Jakarta Barat, Diduga Terkait TKA

Rabu, 03 Juni 2026 | 07:33

Rita Widyasari: Dari Suap, Gratifikasi dan TPPU hingga Korporasi Tambang

Rabu, 03 Juni 2026 | 17:07

Ketika Pencalonan Ryamizard Ryacudu sebagai Panglima TNI Dianulir SBY

Selasa, 02 Juni 2026 | 03:18

Dadan Hindayana Kena Batunya

Rabu, 03 Juni 2026 | 01:04

UPDATE

Pemerintah Hadirkan Tsunami Ekonomi Kelas Menengah

Kamis, 11 Juni 2026 | 14:14

KPK Panggil 10 Saksi dalam Kasus Gratifikasi IUP Kutai Kartanegara

Kamis, 11 Juni 2026 | 14:06

ASII Siapkan Hingga 100 Juta Saham untuk Program MSOP

Kamis, 11 Juni 2026 | 14:04

Segera Matangkan Regulasi Kebijakan Ekspor Satu Pintu

Kamis, 11 Juni 2026 | 13:59

BrahMos Masuk Indonesia, Pemerintah Perlu Hitung Ulang Prioritas Anggaran

Kamis, 11 Juni 2026 | 13:57

Pangdam Mandala Trikora Buka Suara di Tengah Isu Kasus Mama Sinta

Kamis, 11 Juni 2026 | 13:48

Menhub Dipanggil Prabowo ke Istana, Bahas TBA Tiket Pesawat?

Kamis, 11 Juni 2026 | 13:41

Model Fitri Assiddikki Dipanggil KPK terkait Korupsi CSR BI

Kamis, 11 Juni 2026 | 13:41

Lahan 2,4 Hektare Bekas BPSDM akan Disulap jadi Pusat Bisnis

Kamis, 11 Juni 2026 | 13:38

Kenaikan Pertamax Berpotensi Jadi Bumerang bagi Pemerintah

Kamis, 11 Juni 2026 | 13:30

Selengkapnya