Berita

Wakil Ketua DPR RI Abdul Muhaimin Iskandar/Net

Politik

Wakil Ketua DPR Ultimatum Kemenkes dan BPOM Soal Kasus Gagal Ginjar Akut

SABTU, 29 OKTOBER 2022 | 11:56 WIB | LAPORAN: FAISAL ARISTAMA

Langkah BPOM dan Kementerian Kesehatan (Kemenkes) terkait penanganan obat-obat yang dianggap mengandung zat berbahaya dan memicu gangguan ginjal akut (GGA) pada anak disambut baik Wakil Ketua DPR RI Abdul Muhaimin Iskandar atau Cak Imin.

Namun begitu, Cak pun tetap mengeluarkan ultimatum kepada dua instansi tersebut untuk segera menyelesaikan masalah ini.
 
“Ini tidak cukup dengan hanya melarang kemudian memberikan rekomendasi ataupun surat izin kepada yang sudah masuk, tetapi ini harus ada pengawasan ketat semua pihak," kata Cak Imin dalam keterangannya, Sabtu (29/10).


"Ini soal generasi kita, ini soal anak kita, ini soal anak-anak dan cucu-cucu keturunan kita,” imbuhnya.

Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) ini juga mengungkapkan kekecewaannya lantaran rendahnya pengawasan BPOM, sehingga obat-obatan yang disinyalir tercemar etilen glikol dan dietilen glikol bisa beredar di masyarakat. Dua zat tersebut digadang memicu melonjaknya angka GGA pada anak yang juga terjadi di Gambia.
 
“Ini sangat sangat membutuhkan perhatian serius, dan DPR memberi ultimatum betul kepada Menteri Kesehatan, kepada BPOM untuk sungguh-sungguh betul mengawasi keadaan ini,” tegasnya.
 
Lebih lanjut, Cak Imin kembali menekankan bahwa kasus melonjaknya angka pasien GGA pada anak di Indonesia adalah keadaan yang darurat. Penangannya pun harus dilakukan secara cepat, cermat, dan tepat.
 
“Karena itu, selain saya mengapresiasi langkah cepat tapi saya benar-benar menganggap ini tindakan emergency yang harus dilakukan secara sungguh-sungguh,” tandasnya.

Populer

Ketika Jenderal Memimpin yang Bukan Bidangnya

Kamis, 04 Juni 2026 | 00:15

Nama Raffi Ahmad Muncul di Sidang Blueray Cargo, Pengacara Minta Pemeriksaan Menyeluruh

Minggu, 07 Juni 2026 | 21:11

Tiga Pensiunan Jenderal Nyungsep Gegara Tersandung Kasus

Jumat, 05 Juni 2026 | 03:16

KPK Dikabarkan OTT Pejabat Imigrasi Jakarta Barat, Diduga Terkait TKA

Rabu, 03 Juni 2026 | 07:33

Rita Widyasari: Dari Suap, Gratifikasi dan TPPU hingga Korporasi Tambang

Rabu, 03 Juni 2026 | 17:07

Ketika Pencalonan Ryamizard Ryacudu sebagai Panglima TNI Dianulir SBY

Selasa, 02 Juni 2026 | 03:18

Dadan Hindayana Kena Batunya

Rabu, 03 Juni 2026 | 01:04

UPDATE

Pemerintah Hadirkan Tsunami Ekonomi Kelas Menengah

Kamis, 11 Juni 2026 | 14:14

KPK Panggil 10 Saksi dalam Kasus Gratifikasi IUP Kutai Kartanegara

Kamis, 11 Juni 2026 | 14:06

ASII Siapkan Hingga 100 Juta Saham untuk Program MSOP

Kamis, 11 Juni 2026 | 14:04

Segera Matangkan Regulasi Kebijakan Ekspor Satu Pintu

Kamis, 11 Juni 2026 | 13:59

BrahMos Masuk Indonesia, Pemerintah Perlu Hitung Ulang Prioritas Anggaran

Kamis, 11 Juni 2026 | 13:57

Pangdam Mandala Trikora Buka Suara di Tengah Isu Kasus Mama Sinta

Kamis, 11 Juni 2026 | 13:48

Menhub Dipanggil Prabowo ke Istana, Bahas TBA Tiket Pesawat?

Kamis, 11 Juni 2026 | 13:41

Model Fitri Assiddikki Dipanggil KPK terkait Korupsi CSR BI

Kamis, 11 Juni 2026 | 13:41

Lahan 2,4 Hektare Bekas BPSDM akan Disulap jadi Pusat Bisnis

Kamis, 11 Juni 2026 | 13:38

Kenaikan Pertamax Berpotensi Jadi Bumerang bagi Pemerintah

Kamis, 11 Juni 2026 | 13:30

Selengkapnya