Berita

Anggota komisi III DPR RI Didik Mukrianto/Net

Politik

Didik Mukrianto: Jika Perbaikan Tidak Dilakukan Cepat, Bisa Membahayakan Polri

SABTU, 29 OKTOBER 2022 | 05:33 WIB | LAPORAN: FAISAL ARISTAMA

Beberapa persoalan yang mendera kepolisian belakangan ini memang menjadi keprihatinan yang cukup mendalam. Bukan hanya bagi purnawirawan Polri, tapi juga masyarakat.

Anggota Komisi III DPR RI Didik Mukrianto menilai, sejumlah rangkaian peristiwa yang terjadi pada Polri bisa merusak kepercayaan publik. Bahkan bisa melemahkan kinerja Korps Bhayangkara, jika tidak segera dilakukan pembenahan dan perbaikan.

Daya rusaknya, terang Didik, tidak hanya mengoyak soliditas anggota dan pimpinan Polri, tapi juga bagi publik lantaran keadilan yang terusik.


“Jangan sampai sejumlah peristiwa beruntun belakangan ini bisa berujung diragukannya profesionalitas dan imparsialitas Polri. Jika tidak segera dilakukan pembenahan dan perbaikan secara cepat, sistematis, terintegrasi dan berksesinambungan, maka akan menimbulkan damage kelembagaan yang bisa membahayakan Polri,” kata Didik kepada Kantor Berita Politik RMOL, Sabtu (29/10).

Polri, menurut Didik, perlu mendalami lebih jauh persoalan akut dan fundamental yang ada. Segera mencari jalan keluarnya. Jika ini sudah menyangkut kultur yang salah, maka perlu extra effort dan keberanian untuk membenahi. Juga perlu support dari internal aktif, purnawirawan maupun masyarakat.

“Harapan saya, hadirnya mantan Kapolri kemarin bisa memberikan saran dan masukan yang komprehensif kepada Kapolri. Dan yang juga tidak kalah penting bisa memberikan dukungan untuk melakukan perubahan dan perbaikan di tubuh Polri,” ujar dia.

Populer

Ketika Jenderal Memimpin yang Bukan Bidangnya

Kamis, 04 Juni 2026 | 00:15

Nama Raffi Ahmad Muncul di Sidang Blueray Cargo, Pengacara Minta Pemeriksaan Menyeluruh

Minggu, 07 Juni 2026 | 21:11

Tiga Pensiunan Jenderal Nyungsep Gegara Tersandung Kasus

Jumat, 05 Juni 2026 | 03:16

KPK Dikabarkan OTT Pejabat Imigrasi Jakarta Barat, Diduga Terkait TKA

Rabu, 03 Juni 2026 | 07:33

Rita Widyasari: Dari Suap, Gratifikasi dan TPPU hingga Korporasi Tambang

Rabu, 03 Juni 2026 | 17:07

Ketika Pencalonan Ryamizard Ryacudu sebagai Panglima TNI Dianulir SBY

Selasa, 02 Juni 2026 | 03:18

Dadan Hindayana Kena Batunya

Rabu, 03 Juni 2026 | 01:04

UPDATE

Pemerintah Hadirkan Tsunami Ekonomi Kelas Menengah

Kamis, 11 Juni 2026 | 14:14

KPK Panggil 10 Saksi dalam Kasus Gratifikasi IUP Kutai Kartanegara

Kamis, 11 Juni 2026 | 14:06

ASII Siapkan Hingga 100 Juta Saham untuk Program MSOP

Kamis, 11 Juni 2026 | 14:04

Segera Matangkan Regulasi Kebijakan Ekspor Satu Pintu

Kamis, 11 Juni 2026 | 13:59

BrahMos Masuk Indonesia, Pemerintah Perlu Hitung Ulang Prioritas Anggaran

Kamis, 11 Juni 2026 | 13:57

Pangdam Mandala Trikora Buka Suara di Tengah Isu Kasus Mama Sinta

Kamis, 11 Juni 2026 | 13:48

Menhub Dipanggil Prabowo ke Istana, Bahas TBA Tiket Pesawat?

Kamis, 11 Juni 2026 | 13:41

Model Fitri Assiddikki Dipanggil KPK terkait Korupsi CSR BI

Kamis, 11 Juni 2026 | 13:41

Lahan 2,4 Hektare Bekas BPSDM akan Disulap jadi Pusat Bisnis

Kamis, 11 Juni 2026 | 13:38

Kenaikan Pertamax Berpotensi Jadi Bumerang bagi Pemerintah

Kamis, 11 Juni 2026 | 13:30

Selengkapnya