Berita

Ketua Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Polhukam) DPP PKS Al Muzzammil Yusuf/Net

Politik

Soal Kabar Ditawari Menteri, PKS Tegaskan Tetap Oposisi dan Kritis ke Jokowi

JUMAT, 28 OKTOBER 2022 | 22:08 WIB | LAPORAN: FAISAL ARISTAMA

Partai Keadilan Sejahtera (PKS) tetap pada posisi berada di luar pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi) atau oposisi.

Demikian disampaikan Ketua Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Polhukam) DPP PKS Al Muzzammil Yusuf menyikapi kabar PKS ditawari posisi menteri dan dana besar agar partainya mencabut dukungan bagi Anies Baswedan sebagai Capres 2024.

"PKS akan berperan aktif bersikap kritis dan konstruktif di luar pemerintahan dan pilihan oposisi tersebut merupakan keniscayaan demokrasi," kata Al Muzammil kepada wartawan, Jumat (28/10).


Menurut Anggota Baleg DPR RI tersebut, PKS tidak bisa dengan mudah mengubah posisi politik terhadap pemerintahan era Jokowi-Maruf. Sebab, sikap partai sudah sesuai keputusan Majelis Syuro.

"Insyaallah PKS konsisten oposisi sampai dengan akhir pemerintahan pada 2024," kata dia.

Sementara, Jurubicara PKS Muhammad Kholid berang dengan narasi bahwa partainya ditawari dua kursi menteri dan dana agar parpolnya menarik dukungan untuk Anies Baswedan.

Menurutnya, PKS konsisten berada di luar pemerintahan era Joko Widodo (Jokowi)-Maruf Amin sesuai hasil keputusan musyawarah Majelis Syuro.

"Keputusan Musyawarah Majelis Syuro VII tegas menyatakan PKS tetap di luar pemerintahan atau oposisi hingga 2024," kata Kholid.

Populer

Panglima TNI Bantah Seskab Teddy Diperiksa Polisi Militer

Sabtu, 07 November 2026 | 09:32

Upaya Makar Geng Solo

Sabtu, 07 November 2026 | 05:07

Dituntut Ketegasan Danantara soal Dugaan Rangkap Jabatan Grace Natalie

Sabtu, 14 November 2026 | 20:04

Jokowi Sumber Masalah Bangsa

Minggu, 08 November 2026 | 08:43

Grace Natalie Ditantang Pilih PSI atau Komisaris BUMN

Senin, 09 November 2026 | 23:02

Fahd A Rafiq Akui Dimintai Uang Rp70 Miliar, Sebut Dana Talangan Muktamar NU

Selasa, 10 November 2026 | 20:53

Sjafrie Kumpulkan para Jenderal Kemhan Bahas Potensi Ancaman

Sabtu, 07 November 2026 | 04:26

UPDATE

Gerindra Bakal Terbebani Jika Prabowo Ajukan Kadernya Cawapres

Rabu, 18 November 2026 | 04:33

Gibran sudah Mundur, tapi Kasus Pidananya Tetap Lanjut

Rabu, 18 November 2026 | 04:16

Diduga Palsu, Periksa Dokumen Ijazah Gibran di Laboratorium Forensik

Rabu, 18 November 2026 | 04:05

OJK-LPS Teken Juklak Pertukaran Data untuk Program Penjaminan Polis Asuransi

Rabu, 18 November 2026 | 03:51

Relokasi Badak Bisa Lukai Perasaan Masyarakat Banten

Rabu, 18 November 2026 | 03:43

Jangan cuma Gibran, Ijazah Anggota DPR hingga Menteri Wajib Diverifikasi

Rabu, 18 November 2026 | 03:10

Pembentukan Yonif TP Bukan untuk Militerisasi Pemda

Rabu, 18 November 2026 | 02:25

Tempo Scan Tuntaskan Rangkaian Bantuan Kemanusiaan

Rabu, 18 November 2026 | 02:14

Sejumlah Purnawirawan Jenderal Bakal Jadi Saksi Memberatkan LSP

Rabu, 18 November 2026 | 02:03

Irjen Eko Hadi Menyesal Usai Dipecat Polri

Rabu, 18 November 2026 | 01:34

Selengkapnya