Dugaan Demokrat, Second Home Visa Muncul karena Khawatir IKN Mangkrak

Kebijakan second home visa yang dikeluarkan pemerintah untuk orang asing atau mantan Warga Negara Indonesia (WNI) dapat tinggal selama lima atau 10 sepuluh tahun dan melakukan berbagai macam kegiatan, menuai kritik.

Deputi Balitbang DPP Partai Demokrat Syahrial Nasution menilai kebijakan second home visa yang dikeluarkan pemerintah tersebut tidak dipersiapkan secara komprehensif untuk kepentingan negara di masa depan.

“Melainkan, muncul atas dasar kepentingan kekuasaan, memaksakan kebijakan karena khawatir proyek IKN (Ibu Kota Negara) mangkrak,” kata Syahrial saat berbincang dengan Kantor Berita Politik RMOL beberapa saat lalu di Jakarta, Jumat (28/10).

Menurut Syahrial, dengan adanya kebijakan itu semakin mudah disimpulkan bahwa sejak awal proyek IKN memang tidak dikaji dan dipersiapkan secara matang oleh pemerintah. Itu hanya proyek ambisius tanpa mempertimbangkan beban dan risiko lainnya yang justru berdampak kepada kesulitan rakyat.

“Sulit juga memperoleh nalarnya. Di kala seluruh negara di dunia bersiap menyelamatkan diri dampak resesi ekonomi,  pemerintah malah mengeluarkan kebijakan yang seolah-olah ekonomi dunia sedang baik-baik saja?” sesalnya.

Terlebih, kata Syahrial, di sisa dua tahun pemerintahan Jokowi berakhir, ditambah sejumlah persoalan hukum dan aparatnya, sama sekali tidak mendukung bagi investor untuk berharap adanya kepastian terhadap proses keadilan di negeri ini.

Syahrial menambahkan, jika ditinjau dari perspektif politik, kebijakan second home visa di akhir-akhir kepemimpinan Jokowi, tentu menyisakan tanda tanya besar. Apalagi, menjelang Pemilu 2024.

“Dari sudut pandang politik, kebijakan second home visa yang dikeluarkan di ujung kekuasaan Presiden Jokowi dan menjelang Pemilu 2024, memunculkan kecurigaan. Jangan-jangan ada pihak yang memanfaatkan melalui tangan kekuasaan untuk berbuat tidak fair pada Pemilu 2024?” pungkasnya.