Berita

Andi Arief/RMOL

Politik

Indonesia Terancam Resesi, Andi Arief: Apa yang Bisa Dilakukan Pak Jokowi di Sisa Kekuasannya?

KAMIS, 27 OKTOBER 2022 | 15:24 WIB | LAPORAN: FAISAL ARISTAMA

Ancaman resesi yang menghantui perekonomian negara-negara di dunia dewasa ini sedianya menjadi sorotan pemerintah Indonesia dalam melakukan langkah antisipatif.

Dalam hal ini, langkah taktis dan strategis Presiden Joko Widodo (Jokowi) patut dipertanyakan di sisa akhir-akhir masa jabatannya agar Indonesia tidak mengalami krisis.

“Apa yang bisa dilakukan Pak Jokowi di sisa kekuasaannya?” cetus Ketua DPP Partai Demokrat Andi Arief dalam postingan akun Twitter pribadinya @Andiarief__ dikutip Kamis (27/10).


Menurut Andi Arief, sebagai kepala negara, langkah mantan Walikota Solo itu sangat menentukan nasib Indonesia dalam menghadapi ancaman resesi global. Ia menyangsikan Indonesia bisa melesat di sisa-sisa masa kepemimpinannya.

“Membawa Indonesia terbang sudah tidak mungkin, bahkan makin terancam jadi negara gagal,” kata mantan Staf Khusus Presiden era Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) ini.

Andi Arief menyarankan agar Jokowi mempersiapkan diri turun dari tahta kekuasaannya dengan “mendarat mulus” agar Indonesia tetap selamat dari ancaman krisis.  

“Persiapkan saja soft landing, itu pun tak mudah. Memaksakan Partai-Partai ikut maunya pribadi, jelas ilusi,” tandasnya.

Sebelumnya, Presiden keenam Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) memprediksi bahwa perekonomian dunia tahun 2023 mendatang akan terjadi resesi.

Namun, menurut Ketua Majelis Tinggi Partai Demokrat itu tidak bisa memprediksi seberapa dalam dan lamanya resesi. Tetapi yang pasti, kata dia, setiap badai pasti berlalu karena habis gelap terbitlah terang.

“Begitulah sejarah krisis ekonomi sejak depresi dahsyat tahun 1930an. Syaratnya, dunia dan semua negara harus berikhtiar,” kata SBY lewat unggahan di akun Twitternya, Rabu (26/10).

Populer

Kajian Online Minta Maaf ke SBY dan Demokrat

Senin, 05 Januari 2026 | 16:47

KPK Panggil Sekretaris Camat hingga Direktur Perusahaan dalam Kasus OTT Bupati Bekasi

Rabu, 14 Januari 2026 | 12:09

Menanti Nyali KPK Panggil Jokowi di Kasus Kuota Haji

Minggu, 11 Januari 2026 | 08:46

Taktik Pecah Belah Jokowi Tak akan Berhasil

Sabtu, 10 Januari 2026 | 06:39

Pendukung Jokowi Kaget Dipolisikan Demokrat

Rabu, 07 Januari 2026 | 13:00

Ijazah Asli Kehutanan UGM

Rabu, 14 Januari 2026 | 05:09

Penculikan Maduro Libatkan 32 Pesawat Buatan Indonesia

Selasa, 06 Januari 2026 | 13:15

UPDATE

Sekolah Rakyat dan Investasi Penghapusan Kemiskinan Ekstrim

Kamis, 15 Januari 2026 | 22:03

Agenda Danantara Berpotensi Bawa Indonesia Menuju Sentralisme

Kamis, 15 Januari 2026 | 21:45

JMSI Siap Perkuat Peran Media Daerah Garap Potensi Ekonomi Biru

Kamis, 15 Januari 2026 | 21:34

PP Himmah Temui Menhut: Para Mafia Hutan Harus Ditindak Tegas!

Kamis, 15 Januari 2026 | 21:29

Rezim Perdagangan dan Industri Perlu Dirombak

Kamis, 15 Januari 2026 | 21:15

GMPG Pertanyakan Penanganan Hukum Kasus Pesta Rakyat Garut

Kamis, 15 Januari 2026 | 21:02

Roy Suryo Ogah Ikuti Langkah Eggi dan Damai Temui Jokowi

Kamis, 15 Januari 2026 | 21:00

GMNI: Bencana adalah Hasil dari Pilihan Kebijakan

Kamis, 15 Januari 2026 | 20:42

Pakar Hukum: Korupsi Merusak Demokrasi Hingga Hak Asasi Masyarakat

Kamis, 15 Januari 2026 | 20:28

DPR Setujui Anggaran 2026 Komnas HAM Rp112 miliar

Kamis, 15 Januari 2026 | 20:26

Selengkapnya