Berita

Direktur Eksekutif Indonesia Political Review (IPR) Ujang Komarudin/Net

Politik

Ingatkan Soal Politik Identitas, Ujang: Jawa Atau Bukan Punyak Hak yang sama, Asal Didukung Rakyat

KAMIS, 27 OKTOBER 2022 | 14:37 WIB | LAPORAN: FAISAL ARISTAMA

Menteri BUMN Erick Thohir tidak sepatutnya melontarkan pernyataan Presiden RI yang akan terpilih setelah Joko Widodo pasti orang Jawa. Pasalnya, pernyataan tersebut bernuansa kesukuan yang itu notabene adalah politik identitas.

“Saya melihatnya kan politik identitas itu sederhananya memunculkan identitas, baik kesukuan, etnis, agama, dan antargolongan," ujar Direktur Eksekutif Indonesia Political Review (IPR) Ujang Komarudin kepada Kantor Berita Politik RMOL, Kamis (27/10).

"Saya sih melihat (Pernyataan Erick) ini bagian daripada pengungkapan politik identitas,” imbuhnya.


Menurut Dosen Ilmu Politik dari Universitas Al-Azhar Indonesia ini, tidak semestinya Erick Thohir melontarkan pernyataan tendensius lantaran memastikan presiden terpilih pasti dari Jawa. Dengan kata lain, presiden dari non Jawa tidak mendapatkan kesempatan yang sama sebagai bangsa Indonesia.

Terlebih, sebelum Erick Thohir menyatakan presiden pasti “orang Jawa”, Menko Marvest Luhut Binsar Pandjaitan pun beberapa waktu lalu menyatakan hal serupa. Luhut menyebut orang-orang dari luar Jawa harus sadar diri jika berpikiran untuk maju sebagai presiden katena dinilainya mustahil terpilih.

“Mestinya ya tokoh-tokoh tidak mengungkapkan hal itu. Karena bagaimana pun di republik ini dari suku manapun dari etnis manapun Jawa maupun non Jawa punya kesempatan yang sama. Asalkan bisa didukung oleh seluruh rakyat Indonesia,” kata Ujang.

Populer

Ketika Jenderal Memimpin yang Bukan Bidangnya

Kamis, 04 Juni 2026 | 00:15

Nama Raffi Ahmad Muncul di Sidang Blueray Cargo, Pengacara Minta Pemeriksaan Menyeluruh

Minggu, 07 Juni 2026 | 21:11

Tiga Pensiunan Jenderal Nyungsep Gegara Tersandung Kasus

Jumat, 05 Juni 2026 | 03:16

KPK Dikabarkan OTT Pejabat Imigrasi Jakarta Barat, Diduga Terkait TKA

Rabu, 03 Juni 2026 | 07:33

Rita Widyasari: Dari Suap, Gratifikasi dan TPPU hingga Korporasi Tambang

Rabu, 03 Juni 2026 | 17:07

Ketika Pencalonan Ryamizard Ryacudu sebagai Panglima TNI Dianulir SBY

Selasa, 02 Juni 2026 | 03:18

Dadan Hindayana Kena Batunya

Rabu, 03 Juni 2026 | 01:04

UPDATE

Pemerintah Hadirkan Tsunami Ekonomi Kelas Menengah

Kamis, 11 Juni 2026 | 14:14

KPK Panggil 10 Saksi dalam Kasus Gratifikasi IUP Kutai Kartanegara

Kamis, 11 Juni 2026 | 14:06

ASII Siapkan Hingga 100 Juta Saham untuk Program MSOP

Kamis, 11 Juni 2026 | 14:04

Segera Matangkan Regulasi Kebijakan Ekspor Satu Pintu

Kamis, 11 Juni 2026 | 13:59

BrahMos Masuk Indonesia, Pemerintah Perlu Hitung Ulang Prioritas Anggaran

Kamis, 11 Juni 2026 | 13:57

Pangdam Mandala Trikora Buka Suara di Tengah Isu Kasus Mama Sinta

Kamis, 11 Juni 2026 | 13:48

Menhub Dipanggil Prabowo ke Istana, Bahas TBA Tiket Pesawat?

Kamis, 11 Juni 2026 | 13:41

Model Fitri Assiddikki Dipanggil KPK terkait Korupsi CSR BI

Kamis, 11 Juni 2026 | 13:41

Lahan 2,4 Hektare Bekas BPSDM akan Disulap jadi Pusat Bisnis

Kamis, 11 Juni 2026 | 13:38

Kenaikan Pertamax Berpotensi Jadi Bumerang bagi Pemerintah

Kamis, 11 Juni 2026 | 13:30

Selengkapnya