Wakil Ketua Umum MUI Anwar Abbas/Net
Langkah Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo dalam memberantas judi online maupun judi darat atau offline diapresiasi Wakil Ketua Umum MUI Anwar Abbas.
Anwar mendukung seluruh upaya yang terus dilakukan Listyo Sigit Prabowo dalam menindak pidana perjudian itu.
"MUI memberikan apresiasi dan mendukung sepenuhnya langkah-langkah kapolri untuk memberantas judi online dan juga yang offline," kata Anwar kepada wartawan, Rabu (26/10).
Anwar menyebut praktik perjudian merupakan perbuatan tercela dan melanggar hukum. Selain itu, kata Anwar, judi juga bisa membuat yang bersangkutan terkena gangguan jiwa yang terkait dengan adiksi atau kecanduan perilaku.
"Yaitu yang disebut dengan
gambling disorder (gangguan berjudi) dan
gaming disorder (gangguan gim)," ujarnya.
"Itu semua akan bisa berdampak buruk terhadap perkembangan aspek biologi, psikologi, fisik, sosial, dan fungsi otak dari yang bersangkutan," tambah Anwar.
Oleh karena itu, Anwar mengatakan kehadiran Polri dalam memberantas praktik perjudian sangat diperlukan.
"Agar setiap individu yang ada di negeri ini bisa hidup tenang, produktif, sejahtera dan bahagia," katanya.
Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo menyatakan pihaknya akan menindak tegas praktik judi online maupun judi darat. Listyo juga tak segan menindak anggota Polri yang terlibat dalam perjudian.
Polda Sumatera Utara beberapa waktu lalu telah menetapkan 16 tersangka judi
online, termasuk Apin BK.
Apin BK ditengarai mengelola 21 situs judi online bermarkas di Warung Warna Warni (WWW) yang berkedok kuliner di Komplek Cemara Asri, Kecamatan Percut Sei Tuan. Dari 21 situs itu, Apin BK dapat memperoleh omset hampir Rp 1 miliar setiap hari.
Nama Apin BK sempat muncul dalam grafik Konsorsium 303 yang beredar di media sosial. Kelompok itu disebut-sebut dipimpin oleh Ferdy Sambo.
Usai ditangkap di Malaysia, Apin BK sempat dibawa ke Jakarta. Kemudian dia diterbangkan ke Sumut untuk diperiksa lebih lanjut di Polda Sumut. Polisi menjerat Apin BK dengan pasal perjudian dan Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU).
