AS Mendakwa Duo Mata-mata China karena Menghalangi Kasus Huawei

Pengadilan AS pada senin (24/10) mendakwa dua warga negara China karena  mencoba menghalangi penyelidikan federal terhadap kasus perusahaan telekomunikasi China, Huawei.  

Dua petugas intelijen China ini mencoba menyuap seorang pejabat penegak hukum AS sebagai bagian dari upaya untuk mendapatkan informasi orang dalam tentang kasus tersebut, menurut pengadilan, seperti dikutip dari Reuters.

Menurut dokumen dakwaan, kedua pria tersebut - yang diidentifikasi sebagai Gouchun He dan Zheng Wang - berusaha untuk menjalin hubungan dengan pejabat penegak hukum AS dan mencari rincian penyelidikan, termasuk saksi, bukti, dan kemungkinan tuntutan pidana. Mereka juga meminta pejabat tersebut untuk diam-diam merekam pertemuan strategi uji coba.

Dalam dokumen, pengadilan tidak merinci nama perusahaan China tersebut, tetapi media AS menuliskannya sebagai 'Huawei', mengutip sumber yang mengetahui penyelidikan tersebut.

Pengumuman dakwaan terhadap dua tersangka agen datang ketika jaksa agung Merrick Garland merinci dua kasus lain di mana operasi intelijen China melecehkan para pembangkang di Amerika Serikat dan menekan akademisi AS untuk bekerja untuk mereka.

Garland mengatakan bahwa kasus-kasus tersebut menunjukkan bahwa China berusaha mengganggu hak dan kebebasan individu di Amerika Serikat dan merusak sistem peradilan kami yang melindungi hak-hak itu.

"Departemen kehakiman tidak akan mentolerir upaya oleh kekuatan asing untuk merusak supremasi hukum yang menjadi dasar demokrasi kita," kata Garland.

Washington telah lama menuduh Beijing ikut campur dalam politik AS dan berusaha mencuri kekayaan intelektual. Tetapi langkah untuk membuka kedok operasi spionase menandai eskalasi oleh departemen kehakiman setelah menuduh Huawei pada Februari 2020 melakukan pemerasan dan konspirasi untuk mencuri rahasia dagang.

“Ini adalah upaya mengerikan oleh petugas intelijen China untuk melindungi perusahaan yang berbasis di Republik Rakyat Tiongkok dari akuntabilitas dan merusak integritas sistem peradilan kita,” tambahnya.