Berita

Ilustrasi/Net

Politik

Komisi IX DPR Minta Pemerintah Tetapkan Kejadian Luar Biasa untuk Kasus Ginjal Akut pada Anak

SENIN, 24 OKTOBER 2022 | 07:48 WIB | LAPORAN: FAISAL ARISTAMA

Pemerintah diminta untuk mempertimbangkan penetapan KLB (Kejadian Luar Biasa) seiring maraknya kasus gangguan ginjal akut pada anak.

Permintaan itu disampaikan Anggota Komisi IX DPR RI Netty Prasetiyani Aher dalam keterangannya kepada wartawan, Senin (24/10).

"Mengingat banyaknya kasus yang bermunculan sejak beberapa bulan terakhir, opsi penetapan KLB harus juga dipertimbangkan dan mulai dibahas oleh pemerintah," kata Netty.


Berdasarkan data Kemenkes RI, gangguan ginjal akut pada anak per 18 Oktober saja, tercatat sudah mencapai 206 kasus, di mana 99 orang telah dinyatakan meninggal dunia.

"Ada dugaan kuat bahwa data riil kasus gangguan ginjal akut pada anak-anak itu lebih banyak lagi. Ini semacam puncak gunung es. Apalagi dengan sistem surveilans kesehatan Indonesia yang masih harus diperbaiki di sana-sini," ujarnya.

Menurut politisi PKS ini, penetapan kondisi KLB untuk kasus gangguan ginjal akut pada anak harus menunggu hasil kerja tim yang dibentuk oleh pemerintah untuk menyelidiki kasus tersebut.

"Saya mendorong agar tim  bekerja sigap dan ekstra agar hasilnya segera ada.  Baik itu menyangkut penyebab, gejala, upaya penanganan dan lain sebagainya.  Sampai saat ini kita masih belum dapat mengungkap banyak terkait kasus gangguan ginjal misterius ini,” katanya.

Menurut Netty, penyelidikan harus dipercepat untuk menghindari semakin banyak korban yang berjatuhan.

"Pemerintah harus memberi dukungan maksimal agar tim dapat bekerja menunaikan tugasnya dengan cepat. Ini perkara prioritas yang harus diselesaikan," katanya.

Netty juga meminta pemerintah memastikan kesiapan faskes dan ketersediaan alat dan obat yang dibutuhkan dalam menangani kasus ini.

"Cek apakah faskes dan RS mana saja yang  siap menangani jika ada anak bergejala yang datang berobat. Bagaimana dengan ketersediaan alat dan obat penunjang," jelasnya.

Edukasi dan informasi pada masyarakat juga harus terus digalakkan agar tahu langkah apa yg harus diambil jika menghadapi kasus tersebut.

Populer

KSAD Maruli: Saya Minta Maaf dan Bertanggung Jawab

Jumat, 04 September 2026 | 20:28

Masa Jabatan Gibran Tinggal Hitungan Hari

Kamis, 03 September 2026 | 14:46

Muhadjir Terbitkan Surat Pengalihan Kuota Haji Usai Konsultasi ke Jokowi

Selasa, 01 September 2026 | 15:17

MAKI Puji Kerja Senyap Jampidsus Kuntadi Fokus Rampas Aset

Selasa, 01 September 2026 | 01:59

Purbaya Bantah Terima Suap untuk Pertahankan Pejabat Bea Cukai

Sabtu, 05 September 2026 | 16:59

Usai Dimaafkan Jusuf Hamka, KAKI Dorong Polri Buka Kembali Kasus NCD Unibank

Sabtu, 05 September 2026 | 19:53

KPK Sita Rumah Mewah Milik Vinna Ledy Anggraheni di Jaksel

Selasa, 01 September 2026 | 11:03

UPDATE

Pabrik Bioetanol Bakal Diperbanyak, Pemerintah Siapkan Revisi Perpres 40

Selasa, 08 September 2026 | 18:19

BUK Migas Harus Lebih Gesit Kejar Investasi dan Lifting

Selasa, 08 September 2026 | 17:57

Menimbang Ulang Bencana

Selasa, 08 September 2026 | 17:41

Pemerintah Harus Antisipasi Kekeringan dan Gagal Panen akibat El Nino

Selasa, 08 September 2026 | 17:34

Purbaya soal Utang Whoosh Dicicil 80 Tahun: Kita Udah Mati, Santai Aja!

Selasa, 08 September 2026 | 17:23

KPK Panggil Anggota DPRD Hingga Pengurus Golkar Jateng di Kasus Bupati Pemalang

Selasa, 08 September 2026 | 17:14

Masa Jabatan Kapolri: Open Legal Policy atau Celah Subjektivitas?

Selasa, 08 September 2026 | 16:47

Rusia dan Korea Utara Buka Jembatan Darat Pertama di Perbatasan

Selasa, 08 September 2026 | 16:40

RUU Pemilu Jangan Keluar dari Filosofi Dasar Demokrasi

Selasa, 08 September 2026 | 16:34

Purbaya Curhat Suka Duka jadi Menkeu, Berat Badan Sempat Turun 14 Kg

Selasa, 08 September 2026 | 16:31

Selengkapnya