Acara pelantikan Walikota Tarakan, Khairul, sebagai Ketua Dewan Eksekutif Wilayah RN provinsi Kalimantan Utara, Minggu (23/10)/Ist
Ketua Umum Rampai Nusantara (RN), Mardiansyah, melantik Walikota Tarakan, Khairul, sebagai Ketua Dewan Eksekutif Wilayah RN provinsi Kalimantan Utara, Minggu (23/10).
Usai pelantikan, Mardiansyah menegaskan Rampai Nusantara ada untuk mengawal kepentingan seluruh masyarakat.
"Sejak awal komitmen dan tekad kami adalah menghimpun kekuatan bersama untuk membantu masyarakat. Rampai Nusantara yang saat ini telah resmi berdiri di 23 provinsi akan terus berada di garda depan dalam membela kepentingan masyarakat," jelas Mardiansyah, melalui keterangan yang diterima Redaksi, Minggu (23/10).
Ia menambahkan, saat ini Rampai Nusantara di berbagai daerah sedang fokus melakukan pengawalan Bantuan Langsung Tunai (BLT) dari pemerintah agar proses berjalan dengan baik dan sesuai.
"Dalam situasi sulit seperti saat ini pemerintah telah mengambil kebijakan memberikan bantuan langsung tunai kepada masyarakat, kami apresiasi dan dengan sepenuh hati mendorong agar BLT sampai pada yang berhak menerima tanpa potongan sedikitpun," tambah aktivis 98 itu.
Mardiansyah juga berharap pengurus Rampai Nusantara Kalimantan Utara segera konsolidasi di seluruh wilayah dan merumuskan program kerja organisasi dengan baik.
Sementara itu, Ketua Dewan Eksekutif Wilayah RN Kalimantan Utara, Khairul menyampaikan, akan secepatnya melakukan rapat kerja untuk menyiapkan program ke depan.
"Agenda kami setelah deklarasi dan pelantikan ini adalah rapat kerja, dan menyiapkan untuk pembentukan di tiap kota kabupaten termasuk di Kota Tarakan ini. Tentu kita akan bergerak untuk kebaikan masyarakat, negara, dan bangsa," jelas Khairul yang juga Walikota Tarakan ini.
Rampai Nusantara kini telah memiliki pengurus di 23 wilayah Indonesia. Yakni DKI Jakarta, Jawa Barat, Lampung, Jawa Tengah, DIY, Banten, Riau, Jawa Timur, Bali, NTB, Sumbar, Sumatera Utara, Sumatera Selatan, Kalimantan Barat, Sulawesi Selatan,Jambi, Kalimantan Utara, Kepulauan Riau, Bangka Belitung, Kalimantan Selatan, Bengkulu, dan Kalimantan Utara.
Menyusul dalam waktu dekat deklarasi dan pelantikan juga akan dilakukan di Provinsi Papua dan Sulawesi Utara.
