Berita

Komisioner KIP Aceh, Munawarsyah/Ist

Politik

KIP Aceh Sesalkan Protes 4 Pimpinan Parlok Terkait Verifikasi Faktual

MINGGU, 23 OKTOBER 2022 | 23:56 WIB | LAPORAN: AGUS DWI

Komisioner Komisi Independen Pemilihan (KIP) Aceh, Munawarsyah menyesalkan protes empat pimpinan partai politik lokal (Parlok) di Aceh terkait verifikasi faktual (Verfak) keanggotaan.

Mereka, menurut Munawarsyah, tidak lebih dahulu berkoordinasi dengan KIP  Aceh bahwa ada yang belum dipahami dari maksud revisi Keputusan KIP Aceh Nomor 20.

"Saya heran saja, dalam hal lain mereka intens berkoordinasi, tetapi dalam hal ini langsung buat pernyataan bersama," ujar Munawarsyah dalam keterangannya di Banda Aceh, Sabtu (22/10).


Padahal, kata Munawarsyah, KIP Aceh sudah merencanakan untuk menjelaskan hal ini (terkait verfak) kepada pimpinan empat Parlok tersebut. Hanya saja pihaknya terkendala karena sedang melakukan supervisi verfak kepengurusan di Kabupaten dan Kota,

"Senin besok kita akan duduk dengan empat Parlok ini," ujar Munawarsyah membawahi divisi teknis penyelenggaraan KIP Aceh.

Lebih jauh Munawarsyah menjelaskan, Pasal 6 ayat (1) Keputusan KIP Aceh normanya masih tetap dan tidak dihapus atau diubah. Pasal 6 tersebut sebelumnya 3 ayat, kemudian tambah 1 ayat, yaitu ayat 4.

Ayat 4 tersebut bunyinya: ”KIP Kabupaten/Kota dapat meminta petugas penghubung Parlok  untuk menghadirkan langsung anggota Parlok di kantor tetap Parlok tingkat kabupaten/kota dan atau kecamatan untuk dilakukan verifikasi faktual paling lambat sampai dengan batas akhir masa verifikasi faktual keanggotaan”  

Revisi ini dimaksudkan untuk memberikan kepastian bagi KIP dan Parlok untuk dapat mengumpulkan keanggotaan hasil sampling yang tidak dapat dijumpai oleh verifikator KIP di Kantor Parlok kabupaten/kota dan atau kecamatan untuk dilakukan verifikasi.

"Artinya boleh dikumpulkan keanggotaan tersebut oleh petugas parlok di kantor tetap parlok di kecamatan," ujarnya.

Terkait mengapa hal tersebut penting direvisi oleh KIP, menurut Munawarsyah, sebelumnya dalam pasal 9 ayat 2 Keputusan KIP Aceh Nomor 20 menyebutkan: “ketentuan mengenai persiapan pendaftaran, pendaftaran, verifikasi administrasi, verifikasi faktual, dan penetapan Parlok sebagai peserta pemilu serta pengundian nomor urut yang tidak diatur dalam keputusan ini".

Berpedoman pada Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) Nomor 4 tahun 2022”, maka jika sepenuhnya dikembalikan rujukannya ke PKPU 4. Maka pada Pasal 90 ayat 1 menegaskan: “dalam hal anggota parpol tidak berada ditempat tinggal dan tidak dapat dilakukan verifikasi, KPU Kab/Kota berkoordinasi dengan petugas penghubung tingkat kab/kota untuk menghadirkan langsung anggota parpol di kantor tetap Parpol tingkat kabupaten/kota, paling lambat sampai dengan batas akhir masa verifikasi faktual keanggotaan".

"Sebenarnya ini bagian pelayanan kami kepada Parlok calon peserta pemilu agara kegiatan verifikasi faktual keanggotaan ini dapat efektif dan efisien, bahwa Parlok dapat mengumpulkan sampling keanggotaan yang tidak dijumpai oleh verifikator KIP di tempat tinggalnya untuk dikumpulkan di kantor Parlok pada setiap kecamatan dengan tidak perlu jauh-jauh ke kantor Parlok di tingkat Kabupaten/Kota," terang Munawarsyah, dikutip Kantor Berita RMOLAceh.

Munawarsyah juga menjelaskan, mekanisme Verfak keanggotaan tetap terlebih dahulu dilakukan sebagaimana Pasal 6 ayat (1) Keputusan KIP Aceh tersebut yang sesungguhnya merujuk kepada ketentuan Pasal 89 ayat 1 PKPU 4.

Verfak tersebut dilakukan dengan cara mendatangi tempat tinggal anggota partai politik yang telah ditentukan berdasarkan hasil penghitungan jumlah sampel anggota Parpol.

"Jadi, saya tegaskan tidak ada yang berubah bahwa verifikasi faktual hasil sampling keanggotaan Parlok tetap dilakukan dengan metode mendatangi tempat tinggal anggota Parlok," ujarnya.

Namun, jika nanti tidak dapat ditemui, tidak berada di tempat tinggal saat diverifikasi, selanjutnya KIP meminta petugas Parlok untuk mengumpulkan (anggota) di kantor tetap Parlok di Kabupaten/Kota dan atau di Kantor Parlok tingkat Kecamatan.

"Jadi tidak serta merta dilakukan langsung dengan mengumpulkan anggota Parlok tersebut, ini yang harus dipahami," tandas Munawarsyah.

Sebelumnya, Partai Soliditas Independen Rakyat Aceh (SIRA) bersama tiga Parlok Aceh keberatan tahapan Verifikasi Faktual (Verfak) keanggotaan partai mereka oleh Komisi Independen Pemilihan (KIP) Aceh dilakukan dengan langsung menghadirkan anggota Parlok di kantor tetap mereka baik di tingkat Kabupaten/Kota dan Kecamatan.

Tiga parpol lain yang keberatan adalah Partai Darul Aceh (PDA), Partai Partai Adil Sejahtera (PAS Aceh), dan Partai GABTHAT (Partai Generasi Aceh Beusaboh Tha'at dan Taqwa).

Dalam surat pernyataan bersama yang ditandatangani oleh pimpinan parpol tersebut mereka menyatakan keberatan dengan Verfak keanggotaan berdasarkan ketentuan Pasal 6 Ayat (4) Keputusan KIP Aceh Nomor 28 Tahun 2022 Tentang Perubahan Kedua atas Keputusan KIP Aceh Nomor 20 Tahun 2022.

Yaitu meminta KIP Aceh melakukan Verfak berdasarkan ketentuan Pasal 6 Ayat (1) Keputusan KIP Aceh Nomor 28 Tahun 2022 Tentang Perubahan Kedua atas Keputusan KIP Aceh Nomor 20 Tahun 2022.

Populer

Dituntut Ketegasan Danantara soal Dugaan Rangkap Jabatan Grace Natalie

Sabtu, 14 November 2026 | 20:04

Fahd A Rafiq Akui Dimintai Uang Rp70 Miliar, Sebut Dana Talangan Muktamar NU

Selasa, 10 November 2026 | 20:53

Mahfud MD: Burhanuddin sudah Terlalu Lama Jabat Jaksa Agung

Jumat, 20 November 2026 | 01:41

Hukum Diinjak-injak Silfester Matutina

Selasa, 17 November 2026 | 04:50

Sidang Etik LSP Bisa Bermasalah Jika Dipimpin Pangkat Lebih Rendah

Senin, 16 November 2026 | 14:26

Sejumlah Purnawirawan Jenderal Bakal Jadi Saksi Memberatkan LSP

Rabu, 18 November 2026 | 02:03

Gibran Baru Turun, Ade Darmawan Cs sudah Pindah Tuan

Sabtu, 14 November 2026 | 04:43

UPDATE

Lewat Digitalisasi Berbasis AI, Pentahelix Dorong UMKM Naik Kelas

Sabtu, 21 November 2026 | 02:28

Serangan Negatif terhadap Dasco Bentuk Pelemahan Rezim Prabowo

Sabtu, 21 November 2026 | 02:08

Kebijakan Moneter dan Tekanan Kurs Rupiah

Sabtu, 21 November 2026 | 01:51

Jubir Gerindra: Fitnah Terhadap Sufmi Dasco Diduga Ada Agenda Politik!

Sabtu, 21 November 2026 | 01:24

Nonton Bareng Film ‘Laut Bercerita’ Bersama Aktivis Lintas Generasi

Sabtu, 21 November 2026 | 01:00

Menko Yusril Dukung Percepatan Revisi UU Pertahanan, Ini Alasannya

Sabtu, 21 November 2026 | 00:48

Dasco Pertimbangkan Tempuh Jalur Hukum Buntut Sang Anak jadi Korban Perundungan

Sabtu, 21 November 2026 | 00:27

Menteri Hukum Ajak HIPMI Kembangkan Perlindungan Kekayaan Intelektual

Sabtu, 21 November 2026 | 00:05

PP YHT Peringati HUT ke-80 Lewat Aksi Donor Darah

Jumat, 20 November 2026 | 23:45

Pemkot Semarang Didesak Tindak Tegas Hotel Okupasi Trotoar

Jumat, 20 November 2026 | 23:15

Selengkapnya