Nota kesepahaman antara Kemendikbudristek dengan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan/Ist
Kerjasama dibangun Kementerian Pendidikan, Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi (Kemendikbudristek) dengan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP).
Mendikbudristek, Nadiem Makarim, menandatangani nota kesepahaman dengan Kepala BPKP, Muhammad Yusuf ateh, terkait penguatan tata kelola pemerintahan di lingkungan Kemendikbudristek di Kantor Pusat BPKP, Jakarta Timur, Jumat (21/10).
Ateh menjelaskan, BPKP melakukan pengawasan terhadap peningkatan kualitas dan pemerataan aksesibilitas pendidikan, serta pelaksanaan program vokasi.
"BPKP siap mengawal upaya peningkatan akses pendidikan pada seluruh jenjang pendidikan dan efisiensi program yang dilaksanakan Kemendikbudristek," katanya.
Ia mengapresiasi Kemendikbudristek yang telah bekerjasama dengan baik dalam penyediaan data dan informasi dalam tugas pengawasan BPKP.
"Saya ucapkan terima kasih kepada Mas Menteri dan jajarannya atas kerjasama dalam dukungan data dan informasi, sehingga pelaksanaan pengawasan berjalan dengan baik," ucapnya.
Ateh juga menegaskan, BPKP akan terus mendukung upaya perbaikan tata kelola dan akuntabilitas di sektor pendidikan.
Nota kesepahaman antara BPKP dengan Kemendikbudristek merupakan momentum untuk menegaskan kembali komitmen dalam mewujudkan pemerataan aksesibilitas dan kualitas pendidikan di seluruh wilayah Indonesia.
"Nota kesepahaman ini diharapkan akan memperkuat sinergi dan kolaborasi yang telah kita bangun bersama sehingga tata kelola dan akuntabilitas di lingkungan Kemendikbudristek semakin terjaga," pungkasnya.
Sementara itu, Nadiem menyampaikan bahwa selama tiga tahun terakhir Kemendikbudristek telah melakukan transformasi masif dan substansi pada sistem pendidikan Indonesia yang terangkum dalam program Merdeka Belajar.
Oleh karena itu, untuk menjaga keberlangsungan Merdeka Belajar dan memastikan semua program dapat diimplementasikan secara optimal, Kemendikbudristek berkomitmen turut serta dalam upaya mewujudkan tata kelola pemerintahan yang efisien, efektif, fleksibel, dan akuntabel.
"Penting bagi kami berkolaborasi dengan BPKP guna mengawal setiap inisiatif di bawah payung kebijakan Merdeka Belajar," ujarnya.
Dalam Agenda Prioritas Pengawasan 2022 yang dirilis oleh BPKP, diungkapkan Nadiem, sektor pendidikan menjadi tema pertama dari Reformasi Pembangunan sumber daya manusia (SDM).
Ada lima poin dalam proses pembangunan SDM yang menjadi fokus BPKP. Yaitu kebijakan peningkatan kualitas pendidikan nasional, peningkatan sarana dan prasarana pendidikan, Bantuan Operasional Sekolah (BOS), Kartu Indonesia Pintar (KIP) dan Program Indonesia Pintar (PIP), serta penguatan pendidikan dan pelatihan vokasi.
Lebih lanjut, Nadiem memastikan pengawalan BPKP akan menjadi babak baru dari perjalanan mentransformasi pendidikan Indonesia dan membuka jalan perbaikan tata kelola Kemendikbudristek dalam melahirkan berbagai inisiatif gerakan Merdeka Belajar di masa mendatang.
"Melalui sinergi dan kolaborasi, mari menciptakan tata kelola pemerintahan yang baik dan mewujudkan cita-cita Merdeka Belajar," tandasnya.
