Berita

Ekonom senior Rizal Ramli/Net

Politik

RR: DPR Dikendalikan 9 Ketum Partai yang Manut Jokowi

JUMAT, 21 OKTOBER 2022 | 05:50 WIB | LAPORAN: ANGGA ULUNG TRANGGANA

Kondisi ekonomi politik Indonesia mendapat sorotan dari ekonom senior Rizal Ramli. Mantan Menko Kemaritiman era Presiden Jokowi itu melihat, banyak keputusan strategis saat ini yang diputuskan oleh para ketua umum Parpol.

Imbasnya, DPR tidak lagi independen dalam membela kepentingan rakyat.

Sorotan itu ia sampaikan saat menjadi narasumber dalam acara Gelora Talk bertajuk 'Waspada Resesi Ekonomi 2023 Mengintai, Bagaimana Kesiapan Indonesia?', Rabu lalu (19/10).


"Sekarang ini, DPR dikendalikan oleh 9 ketua umum, mereka manut sama pak Jokowi. Sehingga DPR sedikit sekali yang bersuara independen seperti soal kenaikan BBM," demikian kritikan Rizal Ramli dalam keterangan tertulis Kamis (20/10).

Menurut pria yang karib disapa RR ini, kenaikan harga BBM yang diputuskan Jokowi telah memicu inflasi makanan d iatas 15,5 persen, dan bisa menjadi 17 persen.

Mantan Kepala Bulog itu bahkan memprediksi bahwa nilai tukar rupiah bakal anjlok hingga Rp 16.000 per dolar Amerika Serikat (AS).

Mantan Menko Perekonomian era Presiden KH Abdurrahman Wahid (Gus Dur) ini juga memprediksi inflasi pada tahun ini bisa menembus 5,5 persen. Secara khusus, RR mengatakan bahwa angka tersebut adalah secara umum karena yang paling dirasakan adalah terkait inflasi makanan.

"Inflasi biasa 5,5 persen, sementara inflasi makanan yang terpenting untuk rakyat dan buruh sebelum kenaikan BBM sudah 13,5 persen. Ini jelas anti-Pancasila, anti-NKRI, kalau sikapnya kayak begini," tegas Rizal Ramli.

Populer

Ketika Jenderal Memimpin yang Bukan Bidangnya

Kamis, 04 Juni 2026 | 00:15

Nama Raffi Ahmad Muncul di Sidang Blueray Cargo, Pengacara Minta Pemeriksaan Menyeluruh

Minggu, 07 Juni 2026 | 21:11

Tiga Pensiunan Jenderal Nyungsep Gegara Tersandung Kasus

Jumat, 05 Juni 2026 | 03:16

KPK Dikabarkan OTT Pejabat Imigrasi Jakarta Barat, Diduga Terkait TKA

Rabu, 03 Juni 2026 | 07:33

Rita Widyasari: Dari Suap, Gratifikasi dan TPPU hingga Korporasi Tambang

Rabu, 03 Juni 2026 | 17:07

Jaksa KPK Ungkap Dirjen Bea Cukai Djaka Budi Utama Terima Rp3 M per Bulan

Jumat, 12 Juni 2026 | 18:11

Dadan Hindayana Kena Batunya

Rabu, 03 Juni 2026 | 01:04

UPDATE

Koreksi Tata-Kelola MBG: Ekspektasi Publik dan Komitmen Presiden

Minggu, 14 Juni 2026 | 01:56

Bank Dunia Soroti Penyusutan Jumlah Pekerja Kelas Menengah RI

Minggu, 14 Juni 2026 | 01:30

Literasi Perpajakan Diharapkan jadi Jantung Kepercayaan Masyarakat

Minggu, 14 Juni 2026 | 01:04

Menkomdigi: Aksi Damai dan Ruang Digital Sehat Harus Dijaga

Minggu, 14 Juni 2026 | 00:40

Pesan Arief Budiman di Balik #SellIndonesia Lawan #SellSingapura

Minggu, 14 Juni 2026 | 00:20

MUI Dorong Fatwa Perlindungan Al-Quds dari Upaya Yahudinisasi Israel

Minggu, 14 Juni 2026 | 00:05

Pembelaan Terakhir John Field Cs: Kami Tidak Lari dan Hilangkan Bukti

Sabtu, 13 Juni 2026 | 23:41

Legislator PDIP Sebut Kenaikan BBM Ancam Daya Beli Kelas Menengah

Sabtu, 13 Juni 2026 | 23:14

Golkar: Mahasiswa Punya Hak untuk Menyampaikan Pendapat

Sabtu, 13 Juni 2026 | 22:52

Gagalkan Peredaran Ribuan Pil Terlarang, Satu Pengedar Ditangkap di Blora

Sabtu, 13 Juni 2026 | 22:27

Selengkapnya