Berita

Wakil Ketua Komisi IX DPR RI Emanuel Melkiades Laka Lena/Net

Politik

DPR Minta Kemenkes, BPOM dan IDAI Duduk Bersama Jelaskan Kasus Gagal Ginjal Akut

JUMAT, 21 OKTOBER 2022 | 03:00 WIB | LAPORAN: ANGGA ULUNG TRANGGANA

Beberapa lembaga pemerintah diminta segera duduk bersama sebelum memberikan penjelasan pada publik terkait kasus gagal ginjal akut misterius yang memebabkan anak mati. Beberapa lembaga itu adalah, Kemenkes, BPOM dan Ikatan Dokter Anak Indonesia (IDAI).

Wakil Ketua Komisi IX DPR RI Emanuel Melkiades Laka Lena, langkah pemerintah duduk bersama sebelum beri penjelasan ke publik agar ada informasi jelas terkait kasus kematian anak akibat gagal ginjal.

Pihaknya mendorong agar Kementerian Kesehatan, BPOM, dan IDAI bisa segera duduk bersama dan memberikan keterangan secara bersama secepat mungkin.
 

 
Melki mengatakan saat ini pemerintah telah mengimbau seluruh apotek untuk menyetop sementara penjualan obat bentuk cair atau sirup buntut 192 kasus gagal ginjal akut misterius di Indonesia.

Namun demikian , ia berharap ada batasan waktu terhadap diskresi tersebut.
 
"Kalau kita cermati, penggunaan etilen glikol dan dietilen glikol memang sebenarnya sudah dilarang, tapi kemudian di lapangan ditemukan cemaran pada gliserin atau propilen glikol," demikian informasi yang diterima Melki, Kamis (20/10).

Fakta itu, kata Melki, menjadi masalah karena diduga berkaitan dengan gagal ginjal akut misterius. Bagi Melki, hal itu harus segera kita cari penyebabnya.

"Ini semua butuh penjelasan hasil investigasi yang betul-betul bisa dipertanggungjawabkan secara ilmiah kepada publik," jelas Melki.

Populer

Ketika Jenderal Memimpin yang Bukan Bidangnya

Kamis, 04 Juni 2026 | 00:15

Nama Raffi Ahmad Muncul di Sidang Blueray Cargo, Pengacara Minta Pemeriksaan Menyeluruh

Minggu, 07 Juni 2026 | 21:11

Tiga Pensiunan Jenderal Nyungsep Gegara Tersandung Kasus

Jumat, 05 Juni 2026 | 03:16

KPK Dikabarkan OTT Pejabat Imigrasi Jakarta Barat, Diduga Terkait TKA

Rabu, 03 Juni 2026 | 07:33

Rita Widyasari: Dari Suap, Gratifikasi dan TPPU hingga Korporasi Tambang

Rabu, 03 Juni 2026 | 17:07

Jaksa KPK Ungkap Dirjen Bea Cukai Djaka Budi Utama Terima Rp3 M per Bulan

Jumat, 12 Juni 2026 | 18:11

Dadan Hindayana Kena Batunya

Rabu, 03 Juni 2026 | 01:04

UPDATE

Koreksi Tata-Kelola MBG: Ekspektasi Publik dan Komitmen Presiden

Minggu, 14 Juni 2026 | 01:56

Bank Dunia Soroti Penyusutan Jumlah Pekerja Kelas Menengah RI

Minggu, 14 Juni 2026 | 01:30

Literasi Perpajakan Diharapkan jadi Jantung Kepercayaan Masyarakat

Minggu, 14 Juni 2026 | 01:04

Menkomdigi: Aksi Damai dan Ruang Digital Sehat Harus Dijaga

Minggu, 14 Juni 2026 | 00:40

Pesan Arief Budiman di Balik #SellIndonesia Lawan #SellSingapura

Minggu, 14 Juni 2026 | 00:20

MUI Dorong Fatwa Perlindungan Al-Quds dari Upaya Yahudinisasi Israel

Minggu, 14 Juni 2026 | 00:05

Pembelaan Terakhir John Field Cs: Kami Tidak Lari dan Hilangkan Bukti

Sabtu, 13 Juni 2026 | 23:41

Legislator PDIP Sebut Kenaikan BBM Ancam Daya Beli Kelas Menengah

Sabtu, 13 Juni 2026 | 23:14

Golkar: Mahasiswa Punya Hak untuk Menyampaikan Pendapat

Sabtu, 13 Juni 2026 | 22:52

Gagalkan Peredaran Ribuan Pil Terlarang, Satu Pengedar Ditangkap di Blora

Sabtu, 13 Juni 2026 | 22:27

Selengkapnya