Ketua DPD GMNI Jakarta, Michael Silalahi/Ist
Kegiatan Rapat Kerja Nasional Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia (GMNI) yang dilakukan di Ancol DKI Jakarta pada tanggal (15 -17/10) dikritik keras oleh pengurus GMNI DKI Jakarta.
Ketua DPD GMNI Jakarta, Michael Silalahi menyatakan dirinya keberatan Rakernas itu mengatasnamakan GMNIi. Bahkan ia menyebut bahwa kegiatan itu ilegal.
Ia menambahkan bahwa oknum-oknum tersebut tidak memiliki legitimasi hukum dari pemerintah yakni SK Kementerian Hukum dan HAM.
"Organisasi GMNI yang sah dan resmi berbadan hukum dipimpin oleh Arjuna Putra Aldino sebagai ketua umum dan M. Ageng Dendy Setiawan sebagai sekretaris jenderal," demikian penegasan Michael Silalahi kepada
Kantor Berita Politik RMOL, Kamis (20/10).
Michael mengungkapkan bahwa GMNI adalah organisasi independen. Ia meminta agar semua pihak tidak menghalalkan segala cara demi ambisi politik semata. Mengingat dalam waktu yang tidak lama, Indonesia akan memasuki tahun politik.
“Apa yang dilakukan oknum yang berada di Ancol cukup mencoreng nama besar organisasi. Ditambah, kehadiran figur yang telah mendeklarasikan diri sebagai Capres, sarat akan kepentingan politik praktis†ujar Michael Silalahi.
Selain itu, Michael Silalahi menyesalkan adanya dugaan dukungan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta, tanpa mendasarkan pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia No. 123 Tahun 2018.
Saat ini, pihaknya sedang melakukan pengusutan atas dugaan kelalaian Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dalam memberikan bantuan kepada organisasi yang tidak berbadan hukum.
Dalam acara itu, dihadiri dan dibuka oleh Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan jelang akhir masa jabatannya.
Masalah dualisme kepemimpinan di DPP GMNI bermula saat Kongres Ambon pada Desember 2019 silam.
Satu pihak DPP GMNI pimpinan Immanuel Cahyadi dengan Sekjen Sujahri Somar dan yang mendapat SK dari Kemenkumham adalah DPP GMNI pimpinan Arjuna Putra Aldino dengan Sekjennya M. Ageng Dendy.
