Pemerintahan Liz Truss Goyang, Menteri Dalam Negeri Inggris Mengundurkan Diri

Di tengah gonjang-ganjing Pemerintahan Perdana Menteri Inggris yang baru Liz Truss muncul laporan bahwa Menteri Dalam Negeri Suella Braverman mengundurkan diri.

Lewat sebuah cuitan di akun Twitternya pada Rabu (19/10), Braverman mengkonfirmasi kabar tersebut dan mengaku bahwa dia memang telah mundur dari jabatannya setelah melanggar teknis aturan pemerintah dengan mengirim dokumen resmi dari email pribadinya.

Mantan menteri transportasi Grant Shapps pun langsung ditunjuk untuk menggantikan tugasnya sebagai menteri.

"Saya telah membuat kesalahan, saya menerima tanggung jawab; saya mengundurkan diri," kata Braverman dalam sebuah surat kepada Perdana Menteri Liz Truss yang diposting di Twitter, seperti dikutip dari AFP, Kamis (20/10).

Tidak segera jelas apakah dia benar-benar berhenti atau dipecat dari pekerjaannya.

Braverman, yang diangkat kurang dari dua bulan lalu, adalah tokoh populer di sayap kanan Partai Konservatif yang berkuasa dan pendukung kebijakan imigrasi yang lebih ketat.

Perombakan itu terjadi ketika Truss menghadapi sikap berlawa oposisi dan kemarahan dari Partai Konservatifnya sendiri atas rencana ekonominya yang gagal.

Truss menghadiri sesi pertama Pertanyaan Perdana Menteri pada hari Rabu sejak kepala Departemen Keuangan yang baru diangkat Jeremy Hunt merobek paket pemotongan pajak yang diumumkan oleh pemerintah barunya kurang dari sebulan yang lalu.

Perdana menteri meminta maaf kepada Parlemen dan mengaku telah membuat kesalahan selama masa jabatannya yang singkat sebagai kepala pemerintahan Inggris, tetapi bersikeras bahwa dengan mengubah arah dia telah bertanggung jawab dan membuat keputusan yang tepat demi kepentingan stabilitas ekonomi negara.

Anggota parlemen oposisi berteriak "Mundur!" saat Truss berbicara.

Ditanya oleh pemimpin oposisi Partai Buruh Keir Starmer, “Mengapa dia masih di sini?” Truss membalas: “Saya seorang pejuang dan bukan orang yang mudah menyerah. Saya telah bertindak demi kepentingan nasional untuk memastikan bahwa kita memiliki stabilitas ekonomi.”