PJ Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono saat buka kembali posko pengaduan di Balaikota Jakarta/RMOL
Penjabat Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono kembali membuka posko pengaduan di Balaikota Jakarta yang dulu telah dilaksanakan saat Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) menjabat sebagai orang nomor satu di Ibukota.
Direktur Riset Indonesia Presidential Studies (IPS) Arman Salam berpendapat bahwa ketika politik dalam memperebutkan kekuasaan selesai, semestinya administrasi yang didalamnya terdapat pelayanan dimulai.
Ia mengingatkan, tidak ada politisasi dalam hal pelayanan terhadap warga.
Arman kemudian menyinggung bahwa program model JAKI (Jakarta Kini) yang diterapkan Gubernur Anies Baswedan adalah langkah maju dan diakui oleh dunia. JAKI adalah platform menampung aspirasi publik dan beragam kebutuhan bagi warga Jakarta.
"Jika ada keinginan pejabat baru mengubah atau mengganti lebih pada kekonyolan saja, sangat kental motif penegasian program yang sudah baik itu," demikian kata Arman kepada
Kantor Berita Politik RMOL, Kamis (20/10).
Dalam pandangan Arman, tanpa dasar yang kuat dalam mengganti sistem, Budi nampaknya hanya ingin melakukan
down grading atas kerja inovatif dari Anies.
Selain itu, Arman melihat bahwa Heru ingin mengingatkan kembali memori masyarakat pada figur yang syarat dengan kader PDIP.
"Jangan pretelin program yang sudah baik, lebih baik cari lagi program populer lain yang semata untuk memberikan pelayanan yang prima bagi masyarakat jakarta," demikian kata Arman.
Arman menyarankan Heru sebaiknya lebih mengedepankan kerja kerja pelayanan dengan terobosan-terobosan lain.
Arman berpendapat, sebagai Pj Gubernur yang dekat dengan Presiden Jokowi, ia harus ingat ada begitu banyak masalah Jakarta seperti sampah, banjir, macet dan pengangguran.
"Begini buruknya kalau kekuasaan hanya untuk kepentingan penguasa, hanya memperkeruh dan tidak meberikan dampak manfaat," jelas Arman.
Lebih lanjut Arman mengatakan, jika posko posko manual yang dijaga oleh operator sangat mundur pemanfaatan teknologi diera digital ini. Bahkan, ia menilai terkesan pemborosan anggaran.
"Atau mungkin operator-operator yang direkrut adalah tim tim sukses yang dipersiapkan. Sangat ironis," pungkasnya.
