Berita

PJ Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono saat buka kembali posko pengaduan di Balaikota Jakarta/RMOL

Politik

JAKI Anies Baswedan Diakui Dunia, Posko Pengaduan Era Heru Budi Lebih pada Kekonyolan Saja

KAMIS, 20 OKTOBER 2022 | 05:45 WIB | LAPORAN: ANGGA ULUNG TRANGGANA

Penjabat Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono kembali membuka posko pengaduan di Balaikota Jakarta yang dulu telah dilaksanakan saat Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) menjabat sebagai orang nomor satu di Ibukota.

Direktur Riset Indonesia Presidential Studies (IPS) Arman Salam berpendapat bahwa ketika politik dalam memperebutkan kekuasaan selesai, semestinya administrasi yang didalamnya terdapat pelayanan dimulai.

Ia mengingatkan, tidak ada politisasi dalam hal pelayanan terhadap warga.


Arman kemudian menyinggung bahwa program model JAKI (Jakarta Kini) yang diterapkan Gubernur Anies Baswedan adalah langkah maju dan diakui oleh dunia. JAKI adalah platform menampung aspirasi publik dan beragam kebutuhan bagi warga Jakarta.

"Jika ada keinginan pejabat baru mengubah atau mengganti lebih pada kekonyolan saja,  sangat kental motif penegasian program yang sudah baik itu," demikian kata Arman kepada Kantor Berita Politik RMOL, Kamis (20/10).

Dalam pandangan Arman, tanpa dasar yang kuat dalam mengganti sistem, Budi nampaknya hanya ingin melakukan down grading atas kerja inovatif dari Anies.

Selain itu, Arman melihat bahwa Heru ingin mengingatkan kembali memori masyarakat pada figur yang syarat dengan kader PDIP.

"Jangan pretelin program yang sudah baik, lebih baik cari lagi program populer lain yang semata untuk memberikan pelayanan yang prima bagi masyarakat jakarta," demikian kata Arman.

Arman menyarankan Heru sebaiknya lebih mengedepankan kerja kerja pelayanan dengan terobosan-terobosan lain.

Arman berpendapat, sebagai Pj Gubernur yang dekat dengan Presiden Jokowi, ia harus ingat ada begitu banyak masalah Jakarta seperti sampah, banjir, macet dan pengangguran.
"Begini buruknya kalau kekuasaan hanya untuk kepentingan penguasa, hanya memperkeruh dan tidak meberikan dampak manfaat," jelas Arman.

Lebih lanjut Arman mengatakan, jika posko posko manual yang dijaga oleh operator sangat mundur pemanfaatan teknologi diera digital ini. Bahkan, ia menilai terkesan pemborosan anggaran.  

"Atau mungkin operator-operator yang direkrut adalah tim tim sukses yang dipersiapkan.  Sangat ironis," pungkasnya.

Populer

Panglima TNI Bantah Seskab Teddy Diperiksa Polisi Militer

Sabtu, 07 November 2026 | 09:32

Upaya Makar Geng Solo

Sabtu, 07 November 2026 | 05:07

Dituntut Ketegasan Danantara soal Dugaan Rangkap Jabatan Grace Natalie

Sabtu, 14 November 2026 | 20:04

Jokowi Sumber Masalah Bangsa

Minggu, 08 November 2026 | 08:43

Grace Natalie Ditantang Pilih PSI atau Komisaris BUMN

Senin, 09 November 2026 | 23:02

Fahd A Rafiq Akui Dimintai Uang Rp70 Miliar, Sebut Dana Talangan Muktamar NU

Selasa, 10 November 2026 | 20:53

Sjafrie Kumpulkan para Jenderal Kemhan Bahas Potensi Ancaman

Sabtu, 07 November 2026 | 04:26

UPDATE

Gerindra Bakal Terbebani Jika Prabowo Ajukan Kadernya Cawapres

Rabu, 18 November 2026 | 04:33

Gibran sudah Mundur, tapi Kasus Pidananya Tetap Lanjut

Rabu, 18 November 2026 | 04:16

Diduga Palsu, Periksa Dokumen Ijazah Gibran di Laboratorium Forensik

Rabu, 18 November 2026 | 04:05

OJK-LPS Teken Juklak Pertukaran Data untuk Program Penjaminan Polis Asuransi

Rabu, 18 November 2026 | 03:51

Relokasi Badak Bisa Lukai Perasaan Masyarakat Banten

Rabu, 18 November 2026 | 03:43

Jangan cuma Gibran, Ijazah Anggota DPR hingga Menteri Wajib Diverifikasi

Rabu, 18 November 2026 | 03:10

Pembentukan Yonif TP Bukan untuk Militerisasi Pemda

Rabu, 18 November 2026 | 02:25

Tempo Scan Tuntaskan Rangkaian Bantuan Kemanusiaan

Rabu, 18 November 2026 | 02:14

Sejumlah Purnawirawan Jenderal Bakal Jadi Saksi Memberatkan LSP

Rabu, 18 November 2026 | 02:03

Irjen Eko Hadi Menyesal Usai Dipecat Polri

Rabu, 18 November 2026 | 01:34

Selengkapnya