Berita

Anggota Komisi VII DPR RI, Mulyanto/Net

Politik

Harga Naik, PKS Sayangkan Pemerintah Tidak Maksimalkan Produksi Migas

KAMIS, 20 OKTOBER 2022 | 02:59 WIB | LAPORAN: ANGGA ULUNG TRANGGANA

Sikap Pemerintah yang tidak dapat memaksimalkan produksi migas di saat harga jualnya sedang bagus disayangkan oleh wakil rakyat di Senayan.

Anggota Komisi VII DPR RI, Mulyanto mengatakan, dalam kondisi sekarang investasi dan produksi di sektor Migas seharusnya meningkat. Menurut Mulyanto, kenaikan harga minyak dunia adalah insentif alamiah yang sangat menguntungkan bagi produsen minyak.  

"Ini kesempatan yang baik namun kelihatannya kita tidak dapat merespons peluang tersebut dengan baik. Karenanya sulit bagi kita untuk mengejar target lifting tahun 2022," ujar Mulyanto, Rabu (19/10).
 

 
Mulyanto menilai, Pemerintah kurang serius mewujudkan target 1 juta BPH pada tahun 2030. Faktanya, yang terjadi bukannya kenaikan lifting minyak tetapi malah penurunan dari tahun ke tahun. Termasuk di saat harga migas sedang bagus-bagusnya.  

"Ini kan menyedihkan," imbuhnya.

Untuk mengejar ketertinggalan tersebut Mulyanto mendesak Pemerintah mengokohkan kelembagaan badan pengelola hulu Migas. Ia tidak ingin pengelolaan Migas seperti saat ini yang dikelola oleh lembaga setingkat satuan kerja.

"Di sisi lain penguatan kelembagaan SKK Migas juga sangat penting. Jangan sekedar sebuat Satker yang bersifat sementara," ujarnya.

Mulyanto menambahkan Pemerintah juga perlu menata aspek perizinan, baik di tingkat Pemerintah daerah maupun kementerian teknis di tingkat pusat. Tujuannya agar investor semakin tertarik dengan segala kemudahan yang disediakan.

"Selain itu dukungan kebijakan fiskal dan non fiskal sangat dibutuhkan. Karena dengan dukungan ini memungkinkan investor dapat lebih aman dan nyaman menanamkan uangnya lebih banyak lagi di dalam negeri," pungkas Mulyanto.

Populer

Seminar Petisi Ahli Diramaikan Pensiunan Jenderal hingga Akademisi Hukum

Selasa, 07 April 2026 | 05:19

KPK Panggil Boediono dalam Kasus Suap Pajak KPP Madya Jakarta Utara

Selasa, 07 April 2026 | 12:34

Bos Rokok HS dan Pengusaha Lain Diduga Beri Uang ke Pejabat Bea Cukai

Selasa, 07 April 2026 | 11:04

Bayang-Bayang LDII

Rabu, 08 April 2026 | 05:43

Giliran Sekda Kota Madiun Dipanggil KPK dalam Kasus Pemerasan Maidi

Senin, 13 April 2026 | 14:18

Karyawan dan Konsultan Pajak Hasnur Group Dipanggil KPK Terkait Kasus Restitusi Pajak

Kamis, 09 April 2026 | 12:18

Pengamat Endus Isu Pemakzulan Presiden Didesain Wapres

Kamis, 16 April 2026 | 00:32

UPDATE

Tanpa Laboratorium Kuat, RI Hanya Jadi Pasar Teknologi Asing

Sabtu, 18 April 2026 | 00:13

Megawati-Dubes Jerman Bahas Geopolitik dan Antisipasi Krisis Global

Sabtu, 18 April 2026 | 00:01

Mahasiswa ITB Goyang Erika

Jumat, 17 April 2026 | 23:39

Kereta Api Bakal Hadir di Tanah Papua

Jumat, 17 April 2026 | 23:21

Industri Kosmetik dan Logistik Wajib Halal Oktober 2026

Jumat, 17 April 2026 | 23:01

Revisi UU Pemilu Rawan jadi Bancakan Parpol

Jumat, 17 April 2026 | 22:36

Pesan Prabowo di Dharma Santi 2026: Jaga Harmoni, Perkuat Persaudaraan

Jumat, 17 April 2026 | 22:14

Menkop: Prabowo Tegaskan Negara Hadir Atur Ekonomi Lewat Kopdes

Jumat, 17 April 2026 | 21:45

Dewas Didesak Gelar Perkara Laporan terhadap Jubir KPK

Jumat, 17 April 2026 | 21:35

YLBHI Diminta Kembali ke Khitah Bela Masyarakat Marginal

Jumat, 17 April 2026 | 21:20

Selengkapnya