Sowan ke Mardiono, WPP Akan Gelar Munas III untuk Siapkan Bacaleg Perempuan

Pimpinan Pusat Wanita Persatuan Pembangunan (WPP) menggelar audiensi bersama Pelaksana Tugas (Plt) Ketua Umum Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Muhammad Mardiono di Gedung Dewan Perwakilan Pusat (DPP) PPP, Menteng, Jakarta Pusat, Rabu (19/10).

Dalam pertemuan itu, Plt Ketua Umum WPP Fernita membahas soal rencana persiapan Musyawarah Nasional (Munas) ke-III dalam rangka menyiapkan bakal calon legislatif (Bacaleg) perempuan Pemilu 2024.

Disampaikan Fernita, sesuai jadwal yang telah ditentukan, Munas ke-III WPP bertajuk "Optimalisasi Peta Jalan Gerakan Politik Perempuan dalam rangka Suksesi Pemilu 2024" ini rencananya bakal berlangsung pada 27-29 Oktober ini.

"Yang direncanakan sebetulnya tanggalnya 27,28,29 Oktober. Tapi kita juga tetep mengikuti jadwalnya pak ketum, karena harus dibuka oleh pak ketum," ujar Fernita.

Fernita menyampaikan, Munas ke-III tersebut akan diselenggarakan secara hybrid yang dihadiri 64 orang ketua dan sekretaris wilayah secara tatap muka. Sementara, 432 pengurus cabang hadir secara daring.

"(Lokasi) ada beberapa opsi, ada di Banten dan di Jakarta opsinya, tapi tadi ada usulan juga di Jogja, tapi nanti kita putuskan dengan panitia. Kita ini teknologinya zoom ya, hybrid," jelasnya.

Fernita menyebut, Munas ke-III WPP tidak hanya membahas pergantian pengurus periode lima tahunan, dan pembahasan program kerja saja. Tetapi, mempersiapkan kader perempuan menjadi pemimpin menghadapi tahun politik 2024

Sebab, sambungnya, sebagai satu-satunya badan otonom (banom) yang berada di PPP, WPP harus menjadi garda terdepan dalam menggaet pemilih perempuan. Di sisi lain, WPP juga perlu mencetak kader perempuan hebat dan tangguh menyongsong masa depan partai.

Sementara itu, Plt Ketua Umum PPP, Muhammad Mardiono memastikan akan mendukung agenda WPP sebagai banom yang menjadi bagian dari ujung tombak pergerakan politik PPP di kalangan perempuan.

Mardiono menegaskan, PPP juga akan mendorong peningkatan keterwakilan perempuan di parlemen sekurang-kurangnya 30 persen dalam kepengurusan partai politik tingkat pusat,  dalam pengajuan calon anggota DPR,DPD, dan DPRD melalui kader WPP.

"Jadi PPP sudah taat asas itu, kita sudah mempersiapkan dari jumlah 30 persen pemenuhan gender itu sudah kita persiapkan ya. Nanti akan menjadi bagian dari keikutsertaan dalam kontestasi," jelas Mardiono.

"Nanti tentu semua akan ada mekanismenya, karena sekali lagi PPP akan bisa memenuhi dari pemenuhan gender yang 30 persen itu," pungkasnya.