Khawatirkan Serangan Ukraina, Penduduk Kherson Mulai Direlokasi dari Wilayah Pertempuran

Pemerintah wilayah Kherson mulai melakukan relokasi warga sipil dari zona pertempuran. Vladimir Saldo, gubernur sementara wilayah yang baru bergabung dengan Rusia itu mengumumkan pada Selasa (18/10) waktu setempat.

Saldo mengatakan, langkah itu dilakukan di tengah serangan baru Ukraina dan adanya potensi upaya Kyiv untuk menghancurkan bendungan pembangkit listrik tenaga air lokal.

“Ada bahaya banjir langsung di wilayah tersebut karena rencana penghancuran bendungan pembangkit listrik tenaga air Kakhovskaya dan pelepasan air dari aliran pembangkit listrik di hulu Sungai Dnepr,” kata Saldo, seperti dikutip dari RT, Rabu (19/10).

"Keputusan itu muncul saat militer Rusia memperkuat posisinya di wilayah tersebut," jelas Saldo.

Dikatakan Saldo, relokasi akan membantu menghindari korban sipil massal dari permusuhan yang sedang berlangsung dan memungkinkan pasukan Rusia untuk melakukan tugas mereka dalam mempertahankan Wilayah Kherson.

"Penduduk sipil sekarang akan ditarik ke tepi kiri Dnepr dalam cara yang terorganisir, selangkah demi selangkah, dan diakomodasi secara gratis,” Saldo menjelaskan.

"Penduduk Wilayah Kherson yang bersedia pindah ke tempat lain di Rusia akan diberikan sertifikat real estat, sesuai dengan pedoman yang diumumkan pada hari sebelumnya oleh pemerintah Rusia," tambah gubernur.

Pengumuman itu muncul ketika Jenderal Angkatan Darat Rusia Sergey Surovikin, komandan operasi militer Rusia yang baru-baru ini diangkat di Ukraina, membuat pernyataan publik pertamanya sejak mengambil alih perannya pada awal Oktober.

Berbicara kepada penyiar Rossiya-24, Surovikin mengakui bahwa situasi di sekitar Kherson saat ini tegang dan keputusan sulit mungkin harus dibuat.

Wilayah Kherson telah berada di bawah kendali militer Rusia sejak Maret. Wilayah tersebut, bersama dengan negara tetangga Zaporozhye dan Republik Rakyat Donetsk dan Luhansk, secara mayoritas memilih untuk bergabung dengan Rusia selama referendum pada akhir September.

Jajak pendapat tersebut ditolak oleh Kyiv dan sejumlah negara Barat, yang mencela prosesnya palsu dan menolak untuk mengakui hasilnya.