Setara Institute: Reformasi Polri Mutlak agar Pemerintahan Jokowi Tidak Rusak

Pembenahan menyeluruh menjadi hal wajib yang harus dilakukan Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo untuk memperbaiki citra Korps Bhayangkara di mata publik.

Pembenahan juga perlu sebagai tindak lanjut dari arahan Presiden Joko Widodo yang telah memanggil ratusan pejabat Polri untuk pertama kalinya di Istana Negara, Jumat kemarin (14/10).

"Tidak ada jalan lain bagi Polri kecuali melakukan percepatan reformasi dengan desain komprehensif, berbasis bukti (evidence based) dan berkelanjutan," kata Ketua Setara Institute, Hendardi dalam keterangan tertulisnya, Sabtu (15/10).

Polri, kata Hendardi, harus solid, profesional dan berintegritas dalam menjalankan mandat sebagaimana pesan Jokowi. Karena jika tidak berbenah, pada akhirnya, kinerja Polri juga akan merusak kinerja pemerintahan Jokowi.

"Karena Jokowi adalah atasan Kapolri," tegasnya.

Bagi Hendardi, keretakan dan terganggunya kohesi anggota di tubuh Polri, bukan hanya akan melemahkan kepercayaan publik, tetapi potensi politisasi sistematis kelompok-kelompok tertentu.

Apalagi, kini Polri sedang dihadapkan dengan kasus luar biasa, mulai dari kasus dugaan pembunuhan oleh mantan Kadiv Propam Polri, Irjen Ferdy Sambo dan menyeret beberapa pejabat Polri berbintang, Tragedi Kanjuruhan, hingga terbaru kasus dugaan narkoba menyeret Kapolda Sumbar yang sejatinya akan diplot mengisi jabatan kapolda Jatim.

"Rangkaian peristiwa ini terus merusak kepercayaan publik dan semakin melemahkan kinerja Polri," tandasnya.