Berita

Komisi Pemilihan Umum/Net

Politik

Mulai Hari Ini, KPU Susun Dapil hingga Mutakhirkan Data Pemilih di Dalam dan Luar Negeri

JUMAT, 14 OKTOBER 2022 | 12:38 WIB | LAPORAN: AHMAD SATRYO

Satu pelaksanaan tahapan Pemilu Serentak 2024 yang cukup penting, yaitu pemutakhiran data pemilih dan penyusunan daerah pemilihan (dapil), akan dikerjakan Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI mulai hari ini, Jumat (14/9).

Hal tersebut disampaikan Ketua KPU RI, Hasyim Asyari, usai menerima Penyerahan Data Agregat Kependudukan per Kecamatan (DAK2) dari Kemendagri dan Rekapitulasi Data WNI per PPLN dari Kemenlu secara simbolis di kantornya, Jalan Imam Bonjol, Menteng, Jakarta Pusat, Jumat pagi.

Hasyim menjelaskan, berdasarkan Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) 3/2022 tentang Jadwal, Tahapan, dan Program Pemilu Serentak 2024, pelaksanaan penataan dan penyusunan dapil akan berlangsung mulai 14 Oktober hingga 9 Februari 2022.


"Untuk kegiatan ini, sesuai UU Pemilu, basis data yang kami gunakan adalah data penduduk agregat kependudukan berbasis kecamatan yang disediakan oleh Kemendagri. Sehingga pada hari ini sebagai simbolis akan dimulainya kegiatan penyusunan daerah pemilihan anggota DPRD kabupaten/kota," ujar Hasyim.

Sementara untuk pemutakhiran data pemilih yang akan berlangsung mulai hari ini hingga 21 Juni 2023, KPU RI menerima basis data WNI yang ada di luar negeri dari Kemenlu, ditambah dengan update Daftar Penduduk Potensial Pemilih Pemilihan (DP4) yang akan diserahkan Kemendagri pada Desember 2022 mendatang.   

"Buruh migran yang tercatat di luar negeri sekitar 2 juta 310 ribu. Ini kalau ditotal dari jumlah yang ada itu, nanti kita baru bisa mengetahui berapa jumlah pemilih kita di DP4 yang disampaikan Kemenlu," urainya.

Lebih lanjut, Hasyim mengapresiasi kerjasama yang baik terbangun antara KPU RI dengan Kemendagri dan Kemenlu dalam hal pemenuhan data kependudukan untuk kepentingan pelaksanaan Pemilu Serentak 2024.

"Kita akan mulai satu tahapan penting karena dalam pemilu langsung salah satu azasnya adalah azas langsung, itu rakyat memilih. Yang telah memenuhi syarat akan didata dan dimasukkan oleh tahun ini ke dalam daftar pemilih pemilu 2024," demikian Hasyim menambahkan.

Populer

Kekayaan Ibas Demokrat Naik Lebih 700 Persen dalam Empat Tahun, Total Rp354,7 Miliar

Kamis, 25 Juni 2026 | 05:22

KPK Sakit Jiwa

Kamis, 25 Juni 2026 | 15:08

Penggunaan Gedung Kemenhut oleh PSI Berpotensi Langgar Hukum

Minggu, 28 Juni 2026 | 00:26

Mitra MBG Ultimatum BGN Cabut SE 12/2026 2x24 Jam

Selasa, 23 Juni 2026 | 18:32

KPK Didesak Bongkar Dugaan Aliran Dana ke Oknum Polisi dalam Kasus Bea Cukai

Jumat, 26 Juni 2026 | 01:30

Langgar HAM, Segera Tangkap Taufik Hidayat dan Dihukum Setimpal!

Senin, 22 Juni 2026 | 15:05

Berpeluang Kalah, Wajar Pengacara Profesional Menolak Bela Jokowi

Kamis, 25 Juni 2026 | 07:47

UPDATE

Komisi XIII DPR Soroti Perlindungan Hukum Pelaku Usaha yang Tabrak Aturan

Senin, 29 Juni 2026 | 12:22

Ketika Jalanan Pindah ke Dalam Genggaman

Senin, 29 Juni 2026 | 12:07

Gaya Komunikasi Presiden Prabowo Berisiko Menenggelamkan Kinerja Pemerintah

Senin, 29 Juni 2026 | 12:01

KPK Periksa Saksi Swasta dalam Kasus Gratifikasi Produksi Batu Bara di Kukar

Senin, 29 Juni 2026 | 11:54

Harga Bapok Kompak Anjlok, Telur Ayam Turun Jadi Rp28.850/Kg

Senin, 29 Juni 2026 | 11:32

Kasus YTR Jadi Alarm, Garnita NasDem Minta Negara Perkuat Perlindungan Perempuan

Senin, 29 Juni 2026 | 11:15

Safari Politik Jokowi Dibungkus Ritual Adat untuk Dongkrak Publisitas PSI

Senin, 29 Juni 2026 | 11:13

Petugas Haji Masih Bersiaga hingga Kepulangan Kloter Terakhir

Senin, 29 Juni 2026 | 11:07

Kenaikan Beruntun CPO Malaysia Didorong Sentimen Minyak Global

Senin, 29 Juni 2026 | 10:57

Prabowo Ingatkan Ancaman AI, Akademisi Diminta Antisipasi Dampaknya

Senin, 29 Juni 2026 | 10:52

Selengkapnya