Setelah lama terjadi perselisihan tentang siapa yang akan menjadi presiden dan perdana menteri berikutnya, Parlemen Irak akhirnya memilih Abdul Lateef Rasheed sebagai Presiden pada Kamis (13/10) waktu setempat.
Mantan menteri sumber daya air itu langsung dilantik segera setelah pemungutan suara, di mana ia mengalahkan petahana Barham Salih dengan 162 suara.
Setelah pemilihannya, Rashid menunjuk Muhammad Shiaa Al-Sudani sebagai Perdana Menteri dan memintanya untuk membentuk pemerintahan baru. Al Sudani mempunyai waktu 30 hari untuk menyerahkan susunan kabinetnya ke parlemen untuk disetujui.
Perdana Menteri sementara Mustafa Al Kadhimi mengeluarkan pesan ucapan selamat kepada Rasheed dan Al Sudani dan menyerukan semua kelompok politik untuk memberi mereka dukungan.
"Semoga Al Sudani sukses dalam tugas membentuk pemerintahan, untuk mencapai aspirasi rakyat kita yang terhormat," kata Al Khadimi, seperti dikutip dari
AFP.Al Sudani telah memenangkan tiga masa jabatan di Parlemen sejak 2014. Dia memulai karir politiknya sebagai anggota Partai Dawa Syiah dan mencalonkan diri dalam pemilihan dengan Koalisi Negara Hukum yang dipimpin oleh mantan perdana menteri Nouri Al Maliki.
Ia juga pernah menjabat sebagai menteri hak asasi manusia dari 2010 hingga 2014 dan menteri tenaga kerja dan sosial dari 2014 hingga 2018. Ia pun sempat bekerja sebagai penjabat untuk beberapa kementerian selama dua masa jabatan Al Maliki dari 2006 hingga 2014.
Pada tahun 2021, Al Sudani mendirikan Gerakan Al Foratyen tetapi tetap menjalin hubungan dekat dengan Al Maliki.
Dia berasal dari suku terkenal di provinsi selatan Maysan, di mana dia menjabat sebagai anggota dewan provinsi antara 2004 dan 2009, dan gubernur provinsi selama satu tahun.
Selama berbulan-bulan, saingan politik Irak telah berselisih mengenai siapa yang harus menjadi perdana menteri berikutnya dan presiden negara berikutnya – serta bagaimana berbagi jabatan pemerintah.
Jabatan Perdana Menteri disediakan untuk komunitas mayoritas Syiah, menurut kesepakatan tidak resmi antara partai politik setelah Saddam Hussein digulingkan dalam invasi pimpinan AS tahun 2003. Jabatan pemerintah lainnya dibagi di antara partai-partai politik berdasarkan latar belakang agama dan etnis mereka.
Sementara itu ketua parlemen harus seorang Sunni dan sebagian besar jabatan seremonial Presiden disediakan untuk orang Kurdi.
