BTN-Kementerian ATR/BPN Bermitra, Wujudkan Senyum Manis Masyarakat

Upaya mempercepat penyelesaian sertifikat tanah dilakukan Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) dengan menggandeng PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk.
 
Menteri ATR/Kepala BPN, Hadi Tjahjanto mengatakan, kemitraan dilaksanakan sesuai arahan Presiden Joko Widodo untuk mempercepat pendaftaran tanah di seluruh Indonesia melalui Program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL).

Kemitraan bersama BTN juga diharapkan bisa memberi kepastian hukum dan rasa aman bagi masyarakat Indonesia. Termasuk mencegah timbulnya sengketa dan konflik pertanahan.

"Tujuannya agar mereka bisa tersenyum manis karena selain memiliki rumah, mereka juga memiliki kepastian hukum hak atas tanah,” tutur Hadi di Jakarta, Kamis (13/10).

Kemitraan ditandai dengan penandatanganan Nota Kesepahaman antara Bank BTN dan Kementerian ATR/BPN tentang Sinergi Tugas dan Fungsi Bidang Agraria/Pertanahan dan Tata Ruang serta Jasa dan Layanan Perbankan. Juga penandatanganan dua Perjanjian Kerja Sama terkait lingkup kerja tersebut di Gedung Kementerian ATR/BPN.
 
Hingga kini, Kementerian ATR/BPN telah melakukan transformasi digital dalam memberikan kemudahan akses layanan pertanahan. Dengan bermitra bersama BTN, mantan Panglima TNI ini berharap sinkronisasi dan sinergi di bidang teknologi layanan digital antarkedua belah pihak bisa terwujud.

“Terlebih Kementerian ATR/BPN saat ini berkomitmen melakukan transformasi digital dalam memberikan kemudahan akses pelayanan melalui inovasi berbasis digital,” ujar Hadi.
 
Senada dengan Hadi, Dirut Bank BTN, Haru Koesmahargyo mengapresiasi Kementerian ATR/BPN dalam memberantas para mafia tanah. Pasalnya, penyediaan rumah rakyat dalam rangka Program Satu Juta Rumah sering terhambat masalah sertifikat.
 
Dengan kemitraan ini, Haru berharap proses penyediaan rumah bisa terakselerasi sehingga semakin banyak masyarakat Indonesia memiliki hunian.

“Kemitraan ini akan sangat membantu masyarakat terutama yang berpenghasilan rendah. Kami sangat berterima kasih atas berbagai langkah dan layanan dari Kementerian ATR/BPN yang mempermudah dalam proses penyelesaian sertifikat di Indonesia,” jelas Haru.