Berita

Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam), Mahfud MD dalam forum diskusi yang digelar PDI Perjuangan, Kamis (13/10)/Ist

Politik

Di Hadapan Banteng, Mahfud MD: Bung Karno adalah Pencetus Hukum Progresif di Indonesia

KAMIS, 13 OKTOBER 2022 | 12:59 WIB | LAPORAN: RAIZA ANDINI

Sosok Presiden Pertama Indonesia, Soekarno merupakan pencetus hukum progresif di Indonesia. Bung Karno, berperan sangat penting dalam kebangkitan Indonesia, sehingga bisa menjadi bangsa yang merdeka.

Demikian disampaikan Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam), Mahfud MD dalam diskusi bertema "Reformasi Sistem Hukum Nasional: Pendekatan Ideologi, Konstitusi dan Budaya Hukum" di Sekolah PDI Perjuangan, Lenteng Agung, Jakarta Selatan, Kamis (13/10).

"Nilai-nilai ke Bung Karno-an, marhaenisme itu sangat luar biasa bagi kebangkitan kita sebagai bangsa sehingga menjadi bangsa merdeka. Ini harus diwarisi oleh saudara-saudara," ujar Mahfud MD.


Mahfud pun menyampaikan kekagumannya kepada Bung Karno. Ia mengatakan, hukum saat ini terus berkembang dan Bung Karno dianggap berhasil membawa hukum progresif ke dalam Indonesia.

"Bung Karno itu menurut saya, pencetus hukum progresif di Indonesia. Sebab, Bung Karno melihat harus mengedepankan keadilan, terutama jika prosedur tidak berguna bagi kebaikan masyarakat, maka harus dipinggirkan,” katanya.

Mahfud MD juga bercerita, bagaimana Indonesia dikagumi oleh negara-negara lain karena peran Bung Karno. Seperti pengalamannya di Maroko pada tahun 2012. Di sana, kata Mahfud, lagu Halo-Halo Bandung dinyanyikan pejabat Maroko lantaran pernah ikut dalam Konferensi Asia-Afrika tahun 1955.

“Dia hapal lagu Halo-Halo Bandung dengan fasih. Bung Karno membangkitkan bangsa-bangsa yang waktu itu hadir di Konferensi Asia-Afrika," ucap Mahfud.

Mengenai reformasi sistem hukum sendiri, Mahfud menyarankan PDIP untuk mengindentifikasi produk hukum saat ini. Mana yang harus diganti, direvisi bahkan digabung.

Populer

Dicurigai Ada Peran Mossad di Balik Pengalihan Tahanan Yaqut

Senin, 23 Maret 2026 | 01:38

Kehadiran Anies di Cikeas Jadi Masalah Serius

Jumat, 27 Maret 2026 | 02:08

Mengapa Kapal Pertamina Tidak Bisa Lewat Selat Hormuz?

Sabtu, 28 Maret 2026 | 02:59

SBY Menolak Silaturahmi Lebaran Anies?

Jumat, 27 Maret 2026 | 03:43

Nasib Hendrik, SPPG Ditutup, 150 Karyawan Diberhentikan

Jumat, 27 Maret 2026 | 06:07

KPK Klaim Status Tahanan Rumah Yaqut Sesuai UU

Jumat, 27 Maret 2026 | 12:26

Kubu Jokowi Bergerak Senyap untuk Jatuhkan Prabowo

Rabu, 25 Maret 2026 | 06:15

UPDATE

TNI Gandeng Bulog Hadirkan Program Pangan Murah di Puncak Jaya

Kamis, 02 April 2026 | 03:59

Jadwal KA Ciremai Dipastikan Kembali Normal

Kamis, 02 April 2026 | 03:46

KUR dan Salah Arah Subsidi Negara

Kamis, 02 April 2026 | 03:20

Gugatan Forum Purnawirawan TNI Bertujuan agar Kasus Ijazah Jokowi Rampung

Kamis, 02 April 2026 | 02:55

Umrah Prajurit dan ASN TNI

Kamis, 02 April 2026 | 02:39

Ledakan SPBE Cimuning Turut Porak-Porandakan Pemukiman Warga

Kamis, 02 April 2026 | 02:16

JK: Kalau BBM Murah, Orang akan Pakai Seenaknya

Kamis, 02 April 2026 | 01:59

AS Beri Sinyal Belum Ingin Akhiri Perang dengan Iran

Kamis, 02 April 2026 | 01:37

Wamen Fajar: Model Soal TKA Cocok buat Kebutuhan Masa Depan

Kamis, 02 April 2026 | 01:12

Danantara Didorong Percepat Proyek Hilirisasi dan Waste to Energy

Kamis, 02 April 2026 | 00:54

Selengkapnya