Berita

Bagan konsorsium 303 yang sempat viral di Medsos/Repro

Hukum

Bukan Dibantah, Isu 3 Kapolda dalam Konsorsium 303 Harus Diselidiki

SELASA, 11 OKTOBER 2022 | 19:39 WIB | LAPORAN: RAIZA ANDINI

Setelah menuai polemik publik, Irjen Nico Afinta dicopot jabatannya sebagai Kapolda Jawa Timur dan dimutasi menjadi Staf Ahli Kapolri Bidang Sosial dan Budaya (Sahlisosbud).

Pengamat Kepolisian dari Institute for Security and Strategic Studies (ISESS), Bambang Rukminto, menyentil keterlibatan Kapolda Jatim dalam skandal Ferdy Sambo dan Konsorsium 303.

Menurutnya, hingga saat ini kepolisian belum menyelidiki dan menyentuh Konsorsium 303. Padahal, sebelumnya Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo sudah membentuk tim khusus untuk menelusuri komplotan tersebut.


"Nama-nama dalam bahan (Konsorsium 303) itu sampai sekarang belum diklarifikasi oleh Kepolisian. Polri hanya memberikan pernyataan atau narasi-narasi bahwa 3 Kapolda tidak ada keterkaitan dengan Konsorsium 303. Tapi tidak cukup sampai di situ saja," kata Bambang , Selasa (11/10).

Bambang menyayangkan pihak kepolisian hanya memberi pernyataan dan bantahan secara normatif. Pakar Kepolisian ini mengatakan seharusnya Polri langsung membentuk penyelidikan dan penyidikan apa yang menjadi aduan masyarakat, bukan justru berkutat dengan bantahan.

"Kewenangan Kepolisian itu tidak membuat bantahan-bantahan atau narasi-narasi, tapi dia melakukan penyelidikan dan penyidikan," tegasnya.

Mengenai dugaan keterlibatan Kapolda Metro Jaya, Irjen Fadil Imran; Kapolda Jatim Irjen Nico Afinta; dan Kapolda Sumatera Utara, Irjen Ridwan Zulkarnain Panca Putra Simanjuntak dalam Konsorsium 303, Bambang menyebut bahwa ketiganya belum diselidiki secara tuntas, namun pihak kepolisian sayangnya malah memberi bantahan.

"Dan tiga Kapolda itukan belum dilakukan penyelidikan dan penyidikan, baik tiga Kapolda itu maupun nama-nama (petinggi polisi) yang lainnya," kata Bambang.

"Akhirnya Ketika muncul pengakuan dari pihak eksternal atau sumber ananonim (eks anggota Konsorsium 303) itu, ini tidak diklarifikasi, otomatis persepsi publik terkait dengan informasi itu benar adanya,” demikian Bambang.

Populer

Menko Yusril: Mundur dari Jabatan, Tak Gugurkan Tanggung Jawab Hukum Mashudi

Jumat, 02 Oktober 2026 | 19:13

Firli Bahuri Sandang Gelar Doktor Hukum, Raih Gelar Summa Cumlaude

Sabtu, 03 Oktober 2026 | 16:33

KPK Dalami Dugaan Aliran Rp3,5 Miliar ke Eks Ketum HIPMI

Minggu, 27 September 2026 | 11:44

Legislator PAN Minta Menteri Imipas Tangguhkan Pengunduran Diri Dirjenpas Mashudi

Jumat, 02 Oktober 2026 | 17:36

Gaji 26 Wantimpres Prabowo Tembus Rp1,9 Miliar Tiap Bulan, Belum Termasuk Fasilitas

Sabtu, 03 Oktober 2026 | 19:06

Jenderal Dedi Langsung Tancap Gas Siapkan Struktur Organisasi BRAN

Jumat, 02 Oktober 2026 | 01:43

DPRD DKI Bakal Panggil Dishub Buntut Tarif Valet Tembus Rp250 Ribu

Minggu, 27 September 2026 | 14:20

UPDATE

Penyerahan Aset Hasil Kejahatan ke Negara jadi Benchmark Baru Penegakan Hukum

Rabu, 07 Oktober 2026 | 22:12

Polda Kalteng Berjibaku Lakukan Pembasahan di Area Titik Panas

Rabu, 07 Oktober 2026 | 21:59

Mazhab Tebet dan Pokok-pokok Pikiran Ekonomi Heterodoks

Rabu, 07 Oktober 2026 | 21:51

Peringati Hari Tani, PalmCo Dorong Kemandirian KUD Melalui Tata Kelola Sawit Berkelanjutan

Rabu, 07 Oktober 2026 | 21:44

Melihat Sahara dari Denyut Pembangunan

Rabu, 07 Oktober 2026 | 21:27

3.474 Napi Pindah ke Nusakambangan, 115 dari Rutan Depok

Rabu, 07 Oktober 2026 | 21:04

Bos Danantara Ungkap Hilirisasi Dongkrak Ekspor Nikel RI 10 Kali Lipat

Rabu, 07 Oktober 2026 | 20:55

KPK Geledah Dinkes Pemkot Madiun, Sita Dokumen hingga Uang Tunai

Rabu, 07 Oktober 2026 | 20:32

Titiek Soeharto Diminta Turun Gunung Pimpin FKPPI

Rabu, 07 Oktober 2026 | 20:25

RUU Migas dan BUK Migas Harus Menyalakan Kembali Mesin Eksplorasi Indonesia

Rabu, 07 Oktober 2026 | 20:01

Selengkapnya