Berita

Menteri Luar Negeri Ukraina Dmitry/Net

Dunia

Kyiv Desak Negara-negara Afrika Bersikap Netral dalam Konflik Rusia-Ukraina

SELASA, 11 OKTOBER 2022 | 08:45 WIB | LAPORAN: RENI ERINA

Pemerintah Ukraina meminta negara-negara Afrika untuk meninggalkan sikap netral mereka terkait perang dengan Rusia dan ikut mengutuk referendum empat wilayah yang berujung pada aksesi oleh Moskow.

Permintaan tersebut disampaikan langsung Menteri Luar Negeri Ukraina Dmitry Kuleba dalam 'Pesan untuk Bangsa-Bangsa Afrika' yang diterbitkan di situs web kementerian pada Senin (10/10).

“Dukungan Afrika dibutuhkan sekarang lebih dari sebelumnya," tulis Kuleba, mengungkapkan bahwa dia mempersingkat tur lobi ibu kota Afrika untuk kembali ke rumah setelah serangan rudal Rusia di Kyiv dan kota-kota lain.


"Negara-negara Afrika (harus) berdiri dengan hukum internasional, integritas teritorial, dan perdamain, tidak hanya dengan mengutuk serangan di Kyiv, Odessa, Dnepr, Kharkov, Rovno, Lviv, dan Ivano-Frankovsk, tetapi juga dengan menentang dengan suara di PBB atas aksesi wilayah-wilayah bekas Ukraina oleh Moskow," tulisnya.

Meskipun telah melakukan berbagai upaya, nyatanya Kyiv sejauh ini mengalami kesulitan meyakinkan para pemimpin Afrika tentang perjuangan bersama mereka.

Deklarasinya bahwa Rusia menyandera benua itu dan entah bagaimana bertanggung jawab atas sanksi yang dijatuhkan padanya oleh negara-negara NATO, sehingga membahayakan pasokan makanan global, sebagian besar tidak didengarkan.

Hanya setengah dari negara-negara Afrika yang mendukung resolusi Majelis Umum PBB bulan Juni yang mengutuk tindakan Rusia di Ukraina, dan tidak ada yang bergabung dalam sanksi yang dipimpin oleh AS dan Eropa.

Sebaliknya, Ketua Uni Afrika Macky Sall mengeluh bahwa sanksi anti-Rusia telah mempersulit benua itu untuk membayar pupuk dan biji-bijian yang sangat dibutuhkannya, sementara Eropa mampu membuat celah untuk dirinya sendiri.

PBB berencana untuk memberikan suara minggu ini pada resolusi yang menyatakan referendum dan aneksasi empat wilayah oleh Rusia sebagai sesuatu yang tidak sah.

Populer

Jaksa Belum Yakin Hasil Forensik Ijazah Jokowi

Rabu, 06 Mei 2026 | 18:31

Indonesia Menuju Gelap

Minggu, 03 Mei 2026 | 06:50

Abu Janda Cs Jangan Sampai Lolos

Minggu, 10 Mei 2026 | 02:00

Sikap Dudung Pasang Badan Bela Seskab Teddy Berlebihan

Rabu, 06 Mei 2026 | 03:39

Nama Dirjen Bea Cukai Djaka Budi Utama Terseret di Dakwaan Bos Blueray Cargo

Rabu, 06 Mei 2026 | 17:16

Wali Murid Sekolah Islam Terpadu di Tangerang Korban Investasi Bodong Lapor Polisi

Minggu, 10 Mei 2026 | 02:13

PSI Ketar-ketir Lawan Jusuf Kalla

Jumat, 08 Mei 2026 | 06:47

UPDATE

Istri Wali Kota Madiun Dicecar KPK soal Dugaan Aset Hasil Korupsi

Rabu, 13 Mei 2026 | 10:22

Giant Sea Wall Pantura Dirancang Lindungi Jutaan Warga dan Jadi Mesin Ekonomi Baru

Rabu, 13 Mei 2026 | 10:17

Pengamat: Pencoretan Saham Unggulan RI dari MSCI Jadi Tekanan Psikologis Pasar

Rabu, 13 Mei 2026 | 10:14

Harga Minyak Dunia Terus Merangkak Naik

Rabu, 13 Mei 2026 | 10:05

Dana PIP 2026 Belum Cair? Begini Cara Mudah Cek Status Pakai NIK dan NISN

Rabu, 13 Mei 2026 | 10:04

IHSG Ambles 1,59 Persen, Asing Catat Net Sell Rp49,28 Triliun Usai Pengumuman MSCI

Rabu, 13 Mei 2026 | 09:47

Komisi VIII DPR: Predator Seksual di Ponpes Pati harus Dihukum Seberat-beratnya!

Rabu, 13 Mei 2026 | 09:43

Singapura Ingin Hidupkan Sijori Lagi Bersama RI dan Malaysia

Rabu, 13 Mei 2026 | 09:35

Anak Buah Zulhas Dicecar KPK soal Pengaturan Proyek dan Fee Bupati Rejang Lebong

Rabu, 13 Mei 2026 | 09:33

MUI GPT Bisa Jadi Terobosan Pelayanan Umat Berbasis AI

Rabu, 13 Mei 2026 | 09:32

Selengkapnya