Berita

Menteri Luar Negeri Ukraina Dmitry/Net

Dunia

Kyiv Desak Negara-negara Afrika Bersikap Netral dalam Konflik Rusia-Ukraina

SELASA, 11 OKTOBER 2022 | 08:45 WIB | LAPORAN: RENI ERINA

Pemerintah Ukraina meminta negara-negara Afrika untuk meninggalkan sikap netral mereka terkait perang dengan Rusia dan ikut mengutuk referendum empat wilayah yang berujung pada aksesi oleh Moskow.

Permintaan tersebut disampaikan langsung Menteri Luar Negeri Ukraina Dmitry Kuleba dalam 'Pesan untuk Bangsa-Bangsa Afrika' yang diterbitkan di situs web kementerian pada Senin (10/10).

“Dukungan Afrika dibutuhkan sekarang lebih dari sebelumnya," tulis Kuleba, mengungkapkan bahwa dia mempersingkat tur lobi ibu kota Afrika untuk kembali ke rumah setelah serangan rudal Rusia di Kyiv dan kota-kota lain.

"Negara-negara Afrika (harus) berdiri dengan hukum internasional, integritas teritorial, dan perdamain, tidak hanya dengan mengutuk serangan di Kyiv, Odessa, Dnepr, Kharkov, Rovno, Lviv, dan Ivano-Frankovsk, tetapi juga dengan menentang dengan suara di PBB atas aksesi wilayah-wilayah bekas Ukraina oleh Moskow," tulisnya.

Meskipun telah melakukan berbagai upaya, nyatanya Kyiv sejauh ini mengalami kesulitan meyakinkan para pemimpin Afrika tentang perjuangan bersama mereka.

Deklarasinya bahwa Rusia menyandera benua itu dan entah bagaimana bertanggung jawab atas sanksi yang dijatuhkan padanya oleh negara-negara NATO, sehingga membahayakan pasokan makanan global, sebagian besar tidak didengarkan.

Hanya setengah dari negara-negara Afrika yang mendukung resolusi Majelis Umum PBB bulan Juni yang mengutuk tindakan Rusia di Ukraina, dan tidak ada yang bergabung dalam sanksi yang dipimpin oleh AS dan Eropa.

Sebaliknya, Ketua Uni Afrika Macky Sall mengeluh bahwa sanksi anti-Rusia telah mempersulit benua itu untuk membayar pupuk dan biji-bijian yang sangat dibutuhkannya, sementara Eropa mampu membuat celah untuk dirinya sendiri.

PBB berencana untuk memberikan suara minggu ini pada resolusi yang menyatakan referendum dan aneksasi empat wilayah oleh Rusia sebagai sesuatu yang tidak sah.

Populer

Pendapatan Telkom Rp9 T dari "Telepon Tidur" Patut Dicurigai

Rabu, 24 April 2024 | 02:12

Polemik Jam Buka Toko Kelontong Madura di Bali

Sabtu, 27 April 2024 | 17:17

Pj Gubernur Ingin Sumedang Kembali jadi Paradijs van Java

Selasa, 23 April 2024 | 12:42

Jurus Anies dan Prabowo Mengunci Kelicikan Jokowi

Rabu, 24 April 2024 | 19:46

Tim Hukum PDIP Minta Penetapan Prabowo-Gibran Ditunda

Selasa, 23 April 2024 | 19:52

Pj Gubernur Jabar Minta Pemkab Garut Perbaiki Rumah Rusak Terdampak Gempa

Senin, 29 April 2024 | 01:56

Bocah Open BO Jadi Eksperimen

Sabtu, 27 April 2024 | 14:54

UPDATE

Pendapatan Garuda Indonesia Melonjak 18 Persen di Kuartal I 2024

Kamis, 02 Mei 2024 | 11:41

Sidang Pendahuluan di PTUN, Tim Hukum PDIP: Pelantikan Prabowo-Gibran Bisa Ditunda

Kamis, 02 Mei 2024 | 11:35

Tak Tahan Melihat Penderitaan Gaza, Kolombia Putus Hubungan Diplomatik dengan Israel

Kamis, 02 Mei 2024 | 11:34

Pakar Indonesia dan Australia Bahas Dekarbonisasi

Kamis, 02 Mei 2024 | 11:29

Soal Usulan Kewarganegaraan Ganda, DPR Dorong Revisi UU 12 Tahun 2006

Kamis, 02 Mei 2024 | 11:25

Momen Hardiknas, Pertamina Siap Hadir di 15 Kampus untuk Hadapi Trilemma Energy

Kamis, 02 Mei 2024 | 11:24

Prabowo-Gibran Diminta Lanjutkan Merdeka Belajar Gagasan Nadiem

Kamis, 02 Mei 2024 | 11:16

Kebijakan Merdeka Belajar Harus Diterapkan dengan Baik di Jakarta

Kamis, 02 Mei 2024 | 11:06

Redmi 13 Disertifikasi SDPPI, Spesifikasi Mirip Poco M6 4G

Kamis, 02 Mei 2024 | 10:59

Prajurit TNI dan Polisi Diserukan Taat Hukum

Kamis, 02 Mei 2024 | 10:58

Selengkapnya