Berita

Menteri Luar Negeri Ukraina Dmitry/Net

Dunia

Kyiv Desak Negara-negara Afrika Bersikap Netral dalam Konflik Rusia-Ukraina

SELASA, 11 OKTOBER 2022 | 08:45 WIB | LAPORAN: RENI ERINA

Pemerintah Ukraina meminta negara-negara Afrika untuk meninggalkan sikap netral mereka terkait perang dengan Rusia dan ikut mengutuk referendum empat wilayah yang berujung pada aksesi oleh Moskow.

Permintaan tersebut disampaikan langsung Menteri Luar Negeri Ukraina Dmitry Kuleba dalam 'Pesan untuk Bangsa-Bangsa Afrika' yang diterbitkan di situs web kementerian pada Senin (10/10).

“Dukungan Afrika dibutuhkan sekarang lebih dari sebelumnya," tulis Kuleba, mengungkapkan bahwa dia mempersingkat tur lobi ibu kota Afrika untuk kembali ke rumah setelah serangan rudal Rusia di Kyiv dan kota-kota lain.


"Negara-negara Afrika (harus) berdiri dengan hukum internasional, integritas teritorial, dan perdamain, tidak hanya dengan mengutuk serangan di Kyiv, Odessa, Dnepr, Kharkov, Rovno, Lviv, dan Ivano-Frankovsk, tetapi juga dengan menentang dengan suara di PBB atas aksesi wilayah-wilayah bekas Ukraina oleh Moskow," tulisnya.

Meskipun telah melakukan berbagai upaya, nyatanya Kyiv sejauh ini mengalami kesulitan meyakinkan para pemimpin Afrika tentang perjuangan bersama mereka.

Deklarasinya bahwa Rusia menyandera benua itu dan entah bagaimana bertanggung jawab atas sanksi yang dijatuhkan padanya oleh negara-negara NATO, sehingga membahayakan pasokan makanan global, sebagian besar tidak didengarkan.

Hanya setengah dari negara-negara Afrika yang mendukung resolusi Majelis Umum PBB bulan Juni yang mengutuk tindakan Rusia di Ukraina, dan tidak ada yang bergabung dalam sanksi yang dipimpin oleh AS dan Eropa.

Sebaliknya, Ketua Uni Afrika Macky Sall mengeluh bahwa sanksi anti-Rusia telah mempersulit benua itu untuk membayar pupuk dan biji-bijian yang sangat dibutuhkannya, sementara Eropa mampu membuat celah untuk dirinya sendiri.

PBB berencana untuk memberikan suara minggu ini pada resolusi yang menyatakan referendum dan aneksasi empat wilayah oleh Rusia sebagai sesuatu yang tidak sah.

Populer

Kajian Online Minta Maaf ke SBY dan Demokrat

Senin, 05 Januari 2026 | 16:47

KPK Panggil Sekretaris Camat hingga Direktur Perusahaan dalam Kasus OTT Bupati Bekasi

Rabu, 14 Januari 2026 | 12:09

Menanti Nyali KPK Panggil Jokowi di Kasus Kuota Haji

Minggu, 11 Januari 2026 | 08:46

Taktik Pecah Belah Jokowi Tak akan Berhasil

Sabtu, 10 Januari 2026 | 06:39

Pendukung Jokowi Kaget Dipolisikan Demokrat

Rabu, 07 Januari 2026 | 13:00

Penculikan Maduro Libatkan 32 Pesawat Buatan Indonesia

Selasa, 06 Januari 2026 | 13:15

Mahfud MD: Mas Pandji Tenang, Nanti Saya yang Bela!

Rabu, 07 Januari 2026 | 05:55

UPDATE

Tiga Tahun UU TPKS: DPR Soroti Masalah Penegakan Hukum dan Temuan Kasus di Lapas

Kamis, 15 Januari 2026 | 12:08

Komisi III DPR Mulai Bahas RUU Perampasan Aset Tindak Pidana

Kamis, 15 Januari 2026 | 11:48

Utang Luar Negeri Indonesia Kompak Menurun

Kamis, 15 Januari 2026 | 11:34

Giliran Ketua DPD PDIP Jawa Barat Ono Surono Diperiksa KPK di Kasus OTT Bupati Bekasi

Kamis, 15 Januari 2026 | 11:19

Muncul Tudingan Pandji Antek Asing di Balik Kegaduhan Mens Rea

Kamis, 15 Januari 2026 | 11:04

Emas Antam Naik Terus, Tembus Rp2,67 Juta per Gram!

Kamis, 15 Januari 2026 | 10:54

KPK Tak Segan Tetapkan Heri Sudarmanto Tersangka TPPU

Kamis, 15 Januari 2026 | 10:43

TAUD Dampingi Aktivis Lingkungan Laporkan Dugaan Teror ke Bareskrim

Kamis, 15 Januari 2026 | 10:28

Istana Ungkap Pertemuan Prabowo dan Ribuan Guru Besar Berlangsung Tertutup

Kamis, 15 Januari 2026 | 10:27

Update Bursa: BEI Gembok Saham Tiga Saham Ini Akibat Lonjakan Harga

Kamis, 15 Januari 2026 | 10:17

Selengkapnya