Berita

Militer Myanmar/Net

Dunia

Pakar: China Gunakan Pakistan sebagai Proxy untuk Pasok Senjata ke Junta Myanmar

MINGGU, 09 OKTOBER 2022 | 20:50 WIB | LAPORAN: SARAH MEILIANA GUNAWAN

Kedekatan China dengan junta Myanmar telah banyak dipertanyakan, dengan Beijing diduga telah banyak mengekspor alutsista ke rezim militer tersebut di tengah perlanggaran HAM di Burma.

Baru-baru ini, muncul sebuah skenario yang dianalisis para pakar terkait upaya China mempersenjatai junta Myanmar, yaitu melalui negara ketiga.

Lewat tulisannya di The Irrawaddy, analis politik Yan Naing menilai Beijing telah berhati-hati untuk terlibat, tidak hanya dengan junta tetapi juga dengan Pemerintah Persatuan Nasional (NUG), sejak kudeta Myanmar pada Februari 2021.


Beijing waspada terhadap sentimen anti-China di Myanmar dan kemungkinan serangan balasan jika terlihat memasok senjata ke junta.

"Tetapi China bukanlah tetangga yang dapat dipercaya, dan dukungan Beijing yang dirahasiakan untuk militer Myanmar sedang dipantau secara ketat. Tidak seperti Rusia, China tidak dapat secara terbuka menjual senjata kepada rezim tersebut,” kata Yan, yang menggunakan nama samaran.

Mengutip sumber intelijen, Yan menuturkan, China menggunakan Pakistan sebagai perantara untuk menjual dan mengekspor perangkat keras militer ke junta Myanmar.

Hal itu dilakukan lantaran Myanmar mulai melakukan pendekatan dengan Rusia. Pemimpin kudeta Jenderal Min Aung Hlaing bahkan melakukan beberapa kunjungan ke Rusia untuk menyatakan niat membeli jet tempur, helikopter, dan rudal.

"China khawatir akan kehilangan Myanmar sebagai pelanggan senjatanya," ujar Yan.

Dalam beberapa tahun terakhir, khususnya sejak kudeta, hubungan keamanan dan kerjasama pertahanan Pakistan dengan Myanmar telah meningkat. Pakistan dilaporkan mengirimkan dua pesawat JF-17 Thunder Block-II ke Angkatan Udara Myanmar.

Saat ini, Yan mengungkap, junta militer juga mempertimbangkan untuk membeli senapan mesin berat dan peluncur granat dari Pakistan.

Populer

KSAD Maruli: Saya Minta Maaf dan Bertanggung Jawab

Jumat, 04 September 2026 | 20:28

Advokat Pitra Romadoni Dipanggil Polres Bogor

Rabu, 09 September 2026 | 01:15

Masa Jabatan Gibran Tinggal Hitungan Hari

Kamis, 03 September 2026 | 14:46

Muhadjir Terbitkan Surat Pengalihan Kuota Haji Usai Konsultasi ke Jokowi

Selasa, 01 September 2026 | 15:17

KPK Periksa Karyawan PT SCGU

Selasa, 08 September 2026 | 15:34

MAKI Puji Kerja Senyap Jampidsus Kuntadi Fokus Rampas Aset

Selasa, 01 September 2026 | 01:59

Purbaya Bantah Terima Suap untuk Pertahankan Pejabat Bea Cukai

Sabtu, 05 September 2026 | 16:59

UPDATE

Suhud Dorong RUU Ketenagakerjaan Perkuat Perlindungan Buruh dan Kepastian Usaha

Jumat, 11 September 2026 | 16:25

KPK Panggil 3 Tersangka Baru Kasus Suap Pemerasan Sertifikasi K3 Kemnaker

Jumat, 11 September 2026 | 16:19

Trump Sumpah Bareng Pendukung Republik, Ancam yang Tak Nyoblos Masuk Neraka

Jumat, 11 September 2026 | 16:13

Keluarga Dokter Icha Tuntut Tiga Anggota DPRD TTU Tersangka Intimidasi Dipecat

Jumat, 11 September 2026 | 15:58

DPR: Sebelum Batas Waktu, Tim SAR Maksimalkan Upaya Cari Lima Jurnalis di Selat Sunda

Jumat, 11 September 2026 | 15:46

Aljazair Mendadak Putus Hubungan Diplomatik dengan UEA

Jumat, 11 September 2026 | 15:44

Bahlil Tegaskan BUK Migas Belum Diputuskan

Jumat, 11 September 2026 | 15:00

Jejak Korupsi Rejang Lebong Merambah ke Bengkulu, Kini Giliran Ketua DPRD Herimanto Diperiksa

Jumat, 11 September 2026 | 14:54

Kemenhaj Rilis Peserta CAT PPIH 2027 Gelombang 2

Jumat, 11 September 2026 | 14:46

Kemenhut Bakal Tindaklanjuti Temuan Lima Bayi Orangutan di India

Jumat, 11 September 2026 | 14:35

Selengkapnya