Lavrov Mengecam Langkah Macron dan Pertemuan Komunitas Politik Eropa

Barat telah melangkah terlalu jauh dan berbahaya.

Menteri Luar Negeri Rusia Sergey Lavrov mengungkapkan hal itu ketika mengecam tindakan Barat yang menurutnya semakin hari semakin 'berbahaya', menyusul pertemuan Eropa yang digagas Presiden Prancis Emmanuel Macron untuk semakin 'menyisihkan Rusia.

Setelah terus menerus memasuk Ukraina dengan persenjataan untuk mengalahkan Rusia, Barat kini mengerahkan kekuatan dengan membangun front persatuan melawan perang Rusia di Ukraina yang mereka namai  Komunitas Politik Eropa (European Political Community/EPC).

"Macron, yang pernah mengatakan aliansi Atlantik Utara sebagai `mati otak' karena langkahnya yang salah dalam mendukung Ukraina, kini melangkah semakin jauh dan parah," kata Lavrov, berbicara pada pertemuan komisi partai Rusia Bersatu di forum internasional tentang kebijakan lingkungan dan pembangunan berkelanjutan, Jumat (7/10).

“Seperti yang Anda ketahui, pertemuan puncak yang disebut Komunitas Politik Eropa diadakan kemarin atas inisiatif Presiden Macron, dan setelah pertemuan itu kepala diplomasi UE [Josep] Borrell dengan bangga menyatakan bahwa struktur keamanan telah berkembang tanpa keterlibatan Rusia. Jadi, mereka telah mengikuti garis Kyiv sambil mendorong fantasi gila mereka yang masih memiliki kekuasaan di sana," tambah Lavrov.

Menurut Lavrov, Amerika Serikat dan sekutunya dengan demikian bertanggung jawab atas lonjakan berbahaya dalam ketegangan global," karena mereka telah meningkatkan pasokan senjata ke rezim Presiden Ukraina Vladimir Zelensky, terlepas dari ambisi nuklirnya yang terbuka."

KTT perdana Komunitas Politik Eropa yang berlangsung pada Jumat itu mempertemukan 27 negara anggota Uni Eropa, Inggris (saat ini bukan lagi anggota UE) serta calon mitra di Balkan dan Eropa Timur.

Rusia adalah satu-satunya kekuatan besar Eropa yang tidak diundang ke pertemuan yang berlangsung  di Kastil Praha tersebut. Belarusia, tetangga dan sekutu dekat Rusia, juga tidak diundang.

KTT itu awalnya digelar sebagai komunitas negara-negara demokratis dalam menanggapi perang Rusia di Ukraina dan menggalang kekuatan untuk melawan Rusia.

Namun, ada juga beberapa negara yang ikut hadir seperti Turki dan Azerbaijan, dan itu menjadi pertanyaan mengenai atutan hukum untuk prasyarat keanggotaan dalam forum tersebut.