Berita

Ketua Majelis Tinggi Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono (SBY)/Net

Politik

Keputusan Demokrat Duetkan AHY dengan Anies Ada di Tangan SBY

KAMIS, 06 OKTOBER 2022 | 19:49 WIB | LAPORAN: RAIZA ANDINI

Keputusan untuk menduetkan Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) dengan Anies Baswedan pada Pilpres 2024 mendatang diputuskan oleh Majelis Tinggi yang diketuai oleh Susilo Bambang Yudhoyono (SBY).

“Ya nanti kita lihat saja, karena domain untuk menetapkan koalisi, menetapkan capres-cawapres itu kan Majelis Tinggi Partai,” kata Ketua DPP Demokrat Herman Khaeron kepada wartawan di Gedung Nusantara II, Komplek Parlemen, Senayan, Kamis (6/1).

Namun menurut Ketua Badang Pembina Organisasi, Kaderisasi, dan Keanggotaan DPP Partai Demokrat ini, silaturahmi politik harus dibangun secara cair dengan partai politik manapun.


Bagi Demokrat, intensitas komunikasi antara Demokrat dan PKS cukup baik lantaran memiliki kesamaan platform menuju perubahan dan perbaikan.

“Atau kalau versinya mas Anies continuity and change. Saya kira ada kesamaan platform lah, tinggal kita lihat apakah memang nanti ke depannya seperti apa tentu yang memutuskan adalah di Majelis Tinggi,” ujarnya.

Disinggung mengenai Partai Keadilan Sejahtera yang ingin menyandingkan Anies Baswedan dengan Ahmad Heryawan, Herman mengatakan semua partai politik memiliki kandidatnya masing-masing yang harus dihargai.

"Ya pasti semuanya kan memiliki kandidat, dan boleh jadi juga nanti dari luar akan dilihat juga, itu wajar-wajar saja dalam sebuah kontestasi tapi nanti endingnya seperti apa kita tunggu waktunya nanti,” tutupnya.

Populer

Enam Pengusaha Muda Berebut Kursi Ketum HIPMI, Siapa Saja?

Kamis, 22 Januari 2026 | 13:37

Rakyat Lampung Syukuran HGU Sugar Group Companies Diduga Korupsi Rp14,5 Triliun Dicabut

Kamis, 22 Januari 2026 | 18:16

Dosen Unikama Kecewa, Lima Bulan Kampus Dikuasai Kelompok Tak Dikenal

Jumat, 30 Januari 2026 | 02:25

Kasi Intel-Pidsus Kejari Ponorogo Terseret Kasus Korupsi Bupati Sugiri

Rabu, 21 Januari 2026 | 14:15

Kasus Hogi Minaya Dihentikan, Komisi Hukum DPR: Tak Penuhi Unsur Pidana

Rabu, 28 Januari 2026 | 17:07

Hologram di Ijazah UGM Jadi Kuncian Mati, Jokowi Nyerah Saja!

Senin, 26 Januari 2026 | 00:29

KPK Amankan Dokumen dan BBE saat Geledah Kantor Dinas Perkim Pemkot Madiun

Rabu, 28 Januari 2026 | 11:15

UPDATE

Tujuh Kader Baru Resmi Masuk PSI, Mayoritas Eks Nasdem

Sabtu, 31 Januari 2026 | 18:11

Penanganan Hukum Tragedi Pesta Pernikahan di Garut Harus Segera Dituntaskan

Sabtu, 31 Januari 2026 | 17:34

Kata Gus Yahya, Dukungan Board of Peace Sesuai Nilai dan Prinsip NU

Sabtu, 31 Januari 2026 | 17:02

Pertamina Bawa Pulang 1 Juta Barel Minyak Mentah dari Aljazair

Sabtu, 31 Januari 2026 | 16:29

Penegakan Hukum Tak Boleh Mengarah Kriminalisasi

Sabtu, 31 Januari 2026 | 16:11

Kementerian Imipas Diminta Investigasi Rutan Labuan Deli

Sabtu, 31 Januari 2026 | 16:07

Ekonomi Indonesia 2026: Janji vs Fakta Daya Beli

Sabtu, 31 Januari 2026 | 15:21

Gus Yahya: 100 Tahun NU Tak Pernah Berubah Semangat dan Idealismenya!

Sabtu, 31 Januari 2026 | 15:07

Australia Pantau Serius Perkembangan Penyebaran Virus Nipah

Sabtu, 31 Januari 2026 | 14:57

Mundur Massal Pimpinan OJK dan BEI, Ekonom Curiga Tekanan Berat di Pasar Modal

Sabtu, 31 Januari 2026 | 14:52

Selengkapnya