Diskusi publik bertema Satgassus Merah Putih Polri Terlibat Mafia Tambang? yang digelar di Jakarta/Net
Ada indikasi kerugian yang dialami negara terkait dengan sektor pertambangan dalam negeri. Bahkan kerugian diperkirakan sudah terjadi sejak lama.
Dipaparkan Managing Director Political Economy and Policy Studies (PEPS), Anthony Budiawan, ada sejumlah masalah yang diduga terjadi sejak tahun 2015 silam dan belum terselesaikan hingga saat ini.
"Berdasarkan laporan audit BPK, beberapa tahun yang lalu ada banyak temuan, seringkali ada banyak kesalahan atau kekurangan perhitungan penerimaan negara bukan pajak atau PNBP," kata Anthony dalam diskusi 'Satgassus Merah Putih Polri Terlibat Mafia Tambang?' di Jakarta, Rabu (5/10).
Merujuk temuan BPK, masalah yang terjadi terkait pengelolaan mineral dan batu bara. Misalnya di 2015, ditemukan pajak bumi dan bangunan (PBB) pertambangan sektor minerba belum dibayar atau kurang.
Lalu di 2016, ditemukan kelemahan pengendalian dan pengawasan produksi terhadap perusahan batu bara dan mineral. Tahun 2017, kata dia, perencanaan dan pembangunan fasilitas pemurnian atau smelter juga melewati batas waktu larangan penjualan ekspor dalam bentuk mineral mentah maupun setengah jadi (
concentrate).
Melompat ke tahun 2020, Kementerian ESDM kurang menerima PNBP tahun 2019 sebesar 34,77 juta dolar AS dan Rp 205,38 miliar dari 10 perusahaan minerba atas kewajiban iuran tetap, DHPB, royalti, dan denda.
"Ini tentu saja membawa kerugian bagi negara. Semestinya kita bisa menerima PNBP yang lebih besar, tetapi ternyata menjadi lebih kecil. Padahal dalam konteks sekarang, penerimaan negara sedang digenjot untuk menambal defisit APBN,†sambungnya.
Potensi kerugian negara juga terjadi di sektor nikel, mengingat ada sejumlah kasus yang mengarah pada praktik arus keuangan terlarang atau
illicit financial flows. Menurut Global Financial Integrity, Indonesia merupakan salah satu negara yang dirugikan dari praktik yang umum terjadi, termasuk di sektor pertambangan.
Masih dalam diskusi yang sama, aktivis Haris Rusli Moti menyebut permainan di sektor pertambangan sudah menjadi rahasia umum. Bahkan ia juga menduga praktik ini turut dimainkan oleh Satgassus Merah Putih yang telah dibubarkan Polri setelah kasus Ferdy Sambo belum lama ini.
Oleh karenanya, ia berharap kepada lembaga penegak hukum, mulai dari Polri, Kejaksaan Agung hingga Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) serius mengusutnya. Termasuk kepada Presiden Joko Widodo untuk melihat lebih luas kasus Ferdy Sambo dan Satgassus Merah Putih.
"Aliran dana yang diungkapkan PPATK itu kan sudah jelas ke mana saja. Presiden jangan hanya fokus pada kasus penanganan pidana pembunuhnnya saja, tapi harus juga fokus ke masalah dana dari bisnis pertambangan itu," tandas Moti.
