Berita

Direktur Jenderal Politik dan Pemerintahan Umum (Dirjen Polpum) Kemendagri, Bahtiar/Net

Politik

Survei IPO: Mayoritas Publik Anggap Bahtiar Paling Pantas Gantikan Anies karena Tak Punya Rivalitas Politik

RABU, 05 OKTOBER 2022 | 13:53 WIB | LAPORAN: AHMAD SATRYO

Hasil survei terbaru Indonesia Political Opinion (IPO) memperlihatkan penilaian serta harapan masyarakat terhadap sosok Penjabat (Pj) pengganti Anies Baswedan sebagai Gubernur DKI Jakarta.

Direktur Eksekutif IPO, Dedi Kurnia Syah memaparkan, dari 3 nama yang sudah beredar di masyarakat, sosok Direktur Jenderal Politik dan Pemerintahan Umum (Dirjen Polpum) Kemendagri, Bahtiar dianggap paling pantas menjadi Pj Gubernur DKI Jakarta.

Hal itu diperoleh setelah pihaknya menanyakan kepada para responden mengenai kriteria Pj Gubernur DKI Jakarta yang mereka harapakan.


"Ramah dan merakyat 34 persen. Netral dari kepentingan politik 27 persen, netral dari polarisai politik masa lalu 11 persen," ujar Dedi dalam rilis survei tentang 'Persepsi Publik atas Kinerja Gubernur DKI Jakarta dan Harapan Publik pada Pj Gubernur Jakarta 2022-2024' yang digelar virtual pada Rabu (5/10).

Dedi mengurai, tiga karakteristik yang dia sebutkan paling tidak tergambar keinginan mayoritas publik terhadap sosok Pj Gubernur DKI Jakarta yang akan menggantikan Anies. Yakni tidak meiliki latar belakang rivalitas politik agar tidak terjadi kekisruhan tata kelola pemerintahan.

"Dan dari 3 tokoh yang populer di publik, yaitu hanya 6 persen responden mengganggap Heru Budi Hartono memenuhi kriteria itu. Sedangkan Bahtiar paling tinggi kedua 36 persen, dan Marullah Matali 44 persen," paparnya.

Tapi jika di-breakdown pada jawaban responden terhadap pertanyaan selanjutnya yang di dalamnya dijelaskan secara ringkas mengenai identitas ketiga sosok itu, Bahtiar dipilih paling banyak oleh responden.

"Bahtiar mendapat respons tertinggi untuk rekomendasi publik menjadi Penjabat Gubernur DKI Jakarta, yaitu 37 persen. Sementara Marullah turun ke posisi dua dengan 24 persen, dan Heru Budi Hartono paling minim 8 persen," demikian Dedi.

Dalam survei yang digelar pada 23 hingga 26 September 2022 ini, IPO menggunakan metode  purposive sampling yang dilakukan dengan wawancara penelitian melalui sambungan telpon dan pengisian kuesioner digital.

Responden yang dilibatkan 10.821 populasi responden sejak periode 2018 hingga 2022. Namun, dari total populasi itu terdapat 1.700 responden yang dimungkinkan untuk menjadi responden.

Akhirnya, IPO dalam survei kali ini memutuskan mengambil secara acak dari 1.700 responden tersebut sebanyak 400 responden. Metode ini memiliki pengukuran kesalahan (margin of error) 2,90 persen, dengan tingkat akurasi data 95 persen.

Populer

Ketika Kebenaran Nasib Buruh Migran Dianggap Ancaman

Sabtu, 20 Desember 2025 | 12:33

OTT KPK juga Tangkap Haji Kunang Ayah Bupati Bekasi

Jumat, 19 Desember 2025 | 03:10

Uang yang Diamankan dari Rumah Pribadi SF Hariyanto Diduga Hasil Pemerasan

Rabu, 17 Desember 2025 | 08:37

Kejagung Ancam Tak Perpanjang Tugas Jaksa di KPK

Sabtu, 20 Desember 2025 | 16:35

OTT Beruntun! Giliran Jaksa di Bekasi Ditangkap KPK

Kamis, 18 Desember 2025 | 20:29

Kajari Bekasi Eddy Sumarman yang Dikaitkan OTT KPK Tak Punya Rumah dan Kendaraan

Sabtu, 20 Desember 2025 | 14:07

Tamparan bagi Negara: WNA China Ilegal Berani Serang Prajurit TNI di Ketapang

Sabtu, 20 Desember 2025 | 09:26

UPDATE

DAMRI dan Mantan Jaksa KPK Berhasil Selamatkan Piutang dari BUMD Bekasi

Selasa, 23 Desember 2025 | 14:12

Oggy Kosasih Tersangka Baru Korupsi Aluminium Alloy Inalum

Selasa, 23 Desember 2025 | 14:09

Gotong Royong Penting untuk Bangkitkan Wilayah Terdampak Bencana

Selasa, 23 Desember 2025 | 14:08

Wamenkum: Restorative Justice Bisa Diterapkan Sejak Penyelidikan hingga Penuntutan

Selasa, 23 Desember 2025 | 14:04

BNI Siapkan Rp19,51 Triliun Tunai Hadapi Libur Nataru

Selasa, 23 Desember 2025 | 13:58

Gus Dur Pernah Menangis Melihat Kerusakan Moral PBNU

Selasa, 23 Desember 2025 | 13:57

Sinergi Lintas Institusi Perkuat Ekosistem Koperasi

Selasa, 23 Desember 2025 | 13:38

Wamenkum: Pengaturan SKCK dalam KUHP dan KUHAP Baru Tak Halangi Eks Napi Kembali ke Masyarakat

Selasa, 23 Desember 2025 | 13:33

Baret ICMI Serahkan Starlink ke TNI di Bener Meriah Setelah 15 Jam Tempuh Medan Ekstrim

Selasa, 23 Desember 2025 | 13:33

Pemerintah Siapkan Paket Diskon Transportasi Nataru

Selasa, 23 Desember 2025 | 13:31

Selengkapnya